Ratusan massa gabungan dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan mahasiswa lakukan aksi Save Meratus atau penyelamatan pegunungan meratus yang bertempat di kota Barabai depan Kantor DPRD Hulu Sungai Tengah (HST), Kalsel Selasa ,mulai pukul 09.30 WITA.
Dari pantauan ANTARA di lapangan, sejumlah organisasi kemasyarakatan dan kemahasiswaan tersebut membawa spanduk dan poster serta secara bergantian menyuarakan aspirasinya terkait penolakan pertambangan batu bara, ilegal logging dan perkebunan sawit di wilayah Bumi Murakata dan minta tindakan tegas aparat atas semua aktivitas tersebut.
Penanggungan jawab aksi Ali Fahmi mengungkapkan ada sekitar 50 organisasi yang bergabung termasuk para ulama dan tokoh adat.
Pihaknya juga meminta para anggota DPRD, Bupati dan Forkopimda HST turut membubuhkan tanda tangan penolakan terhadap semua aktivitas pertambangan.
Karena menurutnya, di tahun 2022 ini sudah ada riak-riak pertambangan ilegal yang mulai berani kucing-kucingan melakukan penambangan secara ilegal yaitu di wilayah Kecamatan Haruyan dan yang lagi viral yaitu di wilayah Kecamatan Batang Alai Timur yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Balangan.
Setelah berorasi termasuk para anggota DPRD HST, perwakilan organisasi pun diberikan kesempatan untuk berdialog di gedung dewan yang turut dihadiri ketua DPRD H Rachmadi dan Bupati HST H Aulia Oktafiandi.
Sebagai bentuk dukungan terhadap penolakan aktivitas pertambangan, Bupati, anggota DPRD dan seluruh perwakilan organisasi melakukan aksi pun turut tanda tangan yang nantinya dokumen tersebut dikirim ke Presiden, Menkopolhukam, Polri dan kementerian terkait.
"Hal tersebut sebagai pernyataan dan komitmen seluruh elemen masyarakat menolak seluruh aktivitas ekploitasi alam serta menjaga lingkungan. Karena HST tidak ditambang saja sudah banjir dan saat ini juga masih banjir, apalagi ditambang," tuntasnya.
Walaupun sempat diguyur hujan, namun aksi save meratus tersebut tidak menyurutkan langkah para aktivis yang peduli lingkungan untuk tetap berorasi dan menyuarakan kepentingan rakyat Bumi Murakata serta berlangsung dengan aman dan damai dengan dijaga ketat aparat kepolisian dan Satpolpp.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
Dari pantauan ANTARA di lapangan, sejumlah organisasi kemasyarakatan dan kemahasiswaan tersebut membawa spanduk dan poster serta secara bergantian menyuarakan aspirasinya terkait penolakan pertambangan batu bara, ilegal logging dan perkebunan sawit di wilayah Bumi Murakata dan minta tindakan tegas aparat atas semua aktivitas tersebut.
Penanggungan jawab aksi Ali Fahmi mengungkapkan ada sekitar 50 organisasi yang bergabung termasuk para ulama dan tokoh adat.
Pihaknya juga meminta para anggota DPRD, Bupati dan Forkopimda HST turut membubuhkan tanda tangan penolakan terhadap semua aktivitas pertambangan.
Karena menurutnya, di tahun 2022 ini sudah ada riak-riak pertambangan ilegal yang mulai berani kucing-kucingan melakukan penambangan secara ilegal yaitu di wilayah Kecamatan Haruyan dan yang lagi viral yaitu di wilayah Kecamatan Batang Alai Timur yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Balangan.
Setelah berorasi termasuk para anggota DPRD HST, perwakilan organisasi pun diberikan kesempatan untuk berdialog di gedung dewan yang turut dihadiri ketua DPRD H Rachmadi dan Bupati HST H Aulia Oktafiandi.
Sebagai bentuk dukungan terhadap penolakan aktivitas pertambangan, Bupati, anggota DPRD dan seluruh perwakilan organisasi melakukan aksi pun turut tanda tangan yang nantinya dokumen tersebut dikirim ke Presiden, Menkopolhukam, Polri dan kementerian terkait.
"Hal tersebut sebagai pernyataan dan komitmen seluruh elemen masyarakat menolak seluruh aktivitas ekploitasi alam serta menjaga lingkungan. Karena HST tidak ditambang saja sudah banjir dan saat ini juga masih banjir, apalagi ditambang," tuntasnya.
Walaupun sempat diguyur hujan, namun aksi save meratus tersebut tidak menyurutkan langkah para aktivis yang peduli lingkungan untuk tetap berorasi dan menyuarakan kepentingan rakyat Bumi Murakata serta berlangsung dengan aman dan damai dengan dijaga ketat aparat kepolisian dan Satpolpp.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022