Ketua Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) STAI Darul Ulum Kandangan, Hulu Sungai Selatan (HSS), Bagus Ismail, menyampaikan penolakannya dengan adanya kenaikan harga BBM yang secara drastis serta dadakan ini.
Ia mengatakan, hal ini karena menganggap menjadi suatu langkah tergesak-gesak dari pemerintah, dalam mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan perekonomian masyarakat saat ini.
"Kita sadar kalau aksi penolakan itu tidak berpengaruh besar terhadap keputusan kenaikan, akan tetapi langkah yang tepat untuk kita ambil dengan bersurat untuk meminta penurunan harga BBM dan peninjauan ulang keputusan yang ada," katanya, Selasa (6/9).
Baca juga: Kajari HSS ingatkan bijak dan taat aturan dalam bermedia sosial
Dijelaskan dia, kenaikan BBM ini bisa dikatakan sebagai inflasi perekonomian di Indonesia, yang mana naiknya harga pasar tetapi tidak dibarengi dengan banyak atau bertambahnya lapangan pekerjaan.
Dan ini juga berdampak terhadap turunnya nilai mata uang Rupiah, banyaknya pengangguran, harga pasar naik, dan turunnya kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Pihaknya berharap ke depannya untuk pemerintah, agar dalam mengambil sebuah keputusan jangan hanya mementingkan kepentingan dan keuntungan politik, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Baca juga: KNPI HSS minta pemerintah kaji ulang rencana kenaikan harga BBM
"Kita dari PMII merencanakan akan melakukan silaturrahmi terhadap DPRD setempat, untuk menyampaikan suara masyarakat mengenai kenaikan BBM ini. Di mana kita tahu DPRD adalah perwakilan rakyat, maka melalui merekalah kita bisa menitipkan suara," katanya.
Ditambahkan dia, untuk rencana silaturrahmi memang belum dijadwalkan, karena pihaknya masih menunggu untuk melihat hasil aksi yang dilaksanakan Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Kalimantan Selatan (Kalsel) terlebih dahulu terkait penolakan kenaikan BBM.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
Ia mengatakan, hal ini karena menganggap menjadi suatu langkah tergesak-gesak dari pemerintah, dalam mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan perekonomian masyarakat saat ini.
"Kita sadar kalau aksi penolakan itu tidak berpengaruh besar terhadap keputusan kenaikan, akan tetapi langkah yang tepat untuk kita ambil dengan bersurat untuk meminta penurunan harga BBM dan peninjauan ulang keputusan yang ada," katanya, Selasa (6/9).
Baca juga: Kajari HSS ingatkan bijak dan taat aturan dalam bermedia sosial
Dijelaskan dia, kenaikan BBM ini bisa dikatakan sebagai inflasi perekonomian di Indonesia, yang mana naiknya harga pasar tetapi tidak dibarengi dengan banyak atau bertambahnya lapangan pekerjaan.
Dan ini juga berdampak terhadap turunnya nilai mata uang Rupiah, banyaknya pengangguran, harga pasar naik, dan turunnya kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Pihaknya berharap ke depannya untuk pemerintah, agar dalam mengambil sebuah keputusan jangan hanya mementingkan kepentingan dan keuntungan politik, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Baca juga: KNPI HSS minta pemerintah kaji ulang rencana kenaikan harga BBM
"Kita dari PMII merencanakan akan melakukan silaturrahmi terhadap DPRD setempat, untuk menyampaikan suara masyarakat mengenai kenaikan BBM ini. Di mana kita tahu DPRD adalah perwakilan rakyat, maka melalui merekalah kita bisa menitipkan suara," katanya.
Ditambahkan dia, untuk rencana silaturrahmi memang belum dijadwalkan, karena pihaknya masih menunggu untuk melihat hasil aksi yang dilaksanakan Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Kalimantan Selatan (Kalsel) terlebih dahulu terkait penolakan kenaikan BBM.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022