DPRD Kota Banjarmasin menyoroti pembangunan jembatan apung di Sungai Martapura yang menghubungkan siring sungai patung bekantan di Jalan Piare Tendean dengan siring sungai di Kampung Katupat, Sungai Baru.
Ketua Komisi 3 DPRD Kota Banjarmasin Hilyah Aulia di gedung dewan kota, Kamis, mengatakan perencanaan pembangunan jembatan apung tersebut tidak pernah dibahas secara terperinci di dewan untuk dikerjakan pada tahun ini.
"Selama ini kami di Komisi 3 dan di badan anggaran tidak pernah membahas pembangunan jembatan apung atau dermaga apung itu," kata politisi PKB tersebut.
Agar persoalan ini lebih jelas, khususnya terkait anggaran senilai Rp4,5 miliar, pihaknya pun di Komisi 3 sebagai mitra pemerintah kota untuk pembangunan infrastruktur sudah mengundang pihak pemerintah kota, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
"Kamii menanyakan kenapa pembangunan ini ada di Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2022, padahal tidak pernah dibahas," ujarnya.
Menurut Hilyah, pihak Dispupr Kota Banjarmasin tidak begitu terang benderang menjelaskan prosesnya, sehingga pihaknya di dewan meminta pembangunan jembatan apung itu ditunda atau dihentikan.
"Jadi Komisi 3 sepakat agar pembangunan jembatan apung itu ditunda dulu, sampai jelas betul prosesnya sesuai aturan," kata Hilyah.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin Suri Sudarmadiyah menyatakan, pihaknya menerima usulan ditundanya kelanjutan pembangunan jembatan apung tersebut.
"Ya, sepakat kita tunda untuk melihat justifikasinya, karena kita harus sama-sama punya pegangan kan," ujarnya.
Namun, kata dia, setiap program yang dikerjakan tentunya sudah ada perencanaan anggaran terlebih dahulu.
"Jadi pembangunan jembatan apung ini merupakan satu paket dengan pengembangan kawasan siring atau program revitalisasi Sungai Martapura," jelasnya.
Suri menjelaskan pemerintah kota terus berupaya melakukan pengembangan objek wisata siring sungai di Sungai Baru dan siring sungai Patung Bekantan yang terintegrasi.
Baca juga: Ibnu Sina: Empat wali kota sudah tata bantaran sungai Martapura
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
Ketua Komisi 3 DPRD Kota Banjarmasin Hilyah Aulia di gedung dewan kota, Kamis, mengatakan perencanaan pembangunan jembatan apung tersebut tidak pernah dibahas secara terperinci di dewan untuk dikerjakan pada tahun ini.
"Selama ini kami di Komisi 3 dan di badan anggaran tidak pernah membahas pembangunan jembatan apung atau dermaga apung itu," kata politisi PKB tersebut.
Agar persoalan ini lebih jelas, khususnya terkait anggaran senilai Rp4,5 miliar, pihaknya pun di Komisi 3 sebagai mitra pemerintah kota untuk pembangunan infrastruktur sudah mengundang pihak pemerintah kota, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
"Kamii menanyakan kenapa pembangunan ini ada di Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2022, padahal tidak pernah dibahas," ujarnya.
Menurut Hilyah, pihak Dispupr Kota Banjarmasin tidak begitu terang benderang menjelaskan prosesnya, sehingga pihaknya di dewan meminta pembangunan jembatan apung itu ditunda atau dihentikan.
"Jadi Komisi 3 sepakat agar pembangunan jembatan apung itu ditunda dulu, sampai jelas betul prosesnya sesuai aturan," kata Hilyah.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin Suri Sudarmadiyah menyatakan, pihaknya menerima usulan ditundanya kelanjutan pembangunan jembatan apung tersebut.
"Ya, sepakat kita tunda untuk melihat justifikasinya, karena kita harus sama-sama punya pegangan kan," ujarnya.
Namun, kata dia, setiap program yang dikerjakan tentunya sudah ada perencanaan anggaran terlebih dahulu.
"Jadi pembangunan jembatan apung ini merupakan satu paket dengan pengembangan kawasan siring atau program revitalisasi Sungai Martapura," jelasnya.
Suri menjelaskan pemerintah kota terus berupaya melakukan pengembangan objek wisata siring sungai di Sungai Baru dan siring sungai Patung Bekantan yang terintegrasi.
Baca juga: Ibnu Sina: Empat wali kota sudah tata bantaran sungai Martapura
Editor : Mahdani
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022