Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Data Mineral mengumumkan kenaikan tarif listrik untuk pelanggan rumah tangga di atas 3.500 volt ampere (VA) dan pemerintah berdaya 6.600 VA hingga di atas 200 kVA.
"Sekarang masih berlaku tarif lama, tetapi untuk yang kita umumkan sekarang ini mulai berlakunya per tanggal 1 Juli 2022," kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana di Jakarta, Senin.
Pemerintah beralasan kebijakan menaikkan tarif listrik pelanggan rumah mewah dan pemerintah lantaran besaran empat indikator ekonomi makro meningkat terutama harga minyak mentah dunia yang tinggi, sehingga meningkatkan beban produksi listrik yang dihasilkan oleh perusahaan setrum pelat merah PT PLN (Persero).
Setiap kenaikan 1 dolar AS dari harga minyak mentah dunia berdampak terhadap biaya pokok produksi PLN secara keseluruhan hingga Rp500 miliar.
"Harga minyak mentah masih berkisar 100 dolar AS per barel, sementara asumsi kami di APBN berkisar 63 dolar AS per barel," kata Rida.
Kebijakan menaikkan tarif listrik hanya diberlakukan kepada rumah tangga mampu yang berjumlah 2,09 juta pelanggan atau 2,5 persen dari total pelanggan PLN yang mencapai 83,1 juta. Juga kepada golongan pemerintah yang berjumlah 373 ribu pelanggan atau 0,5 persen.
Berdasarkan data PLN, angka pelanggan rumah tangga berdaya 3.500 VA sebanyak 1,7 juta pelanggan dan rumah tangga berdaya 6.600 VA ada sebanyak 316 ribu pelanggan dengan tarif yang disesuaikan dari Rp1.444,7 per kilowatt jam (kWh) menjadi Rp1.699,53 per kWh.
Sedangkan pelanggan pemerintah dengan daya 6.600 VA hingga 200 kilovolt ampere (kVA) tarifnya juga mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp1.444,7 kWh menjadi Rp 1.699,53 per kWh. Adapun pelanggan pemerintah dengan daya di atas 200 kVA tarifnya disesuaikan dari Rp1.114,74 kWh menjadi Rp1.522,88 kWh.
Pemerintah mengklaim kenaikan tarif listrik itu hanya memberikan dampak inflasi sebesar 0,019 persen dan berpotensi menghemat kompensasi sebanyak Rp3,1 triliun untuk triwulan ketiga dan keempat pada tahun 2022.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyatakan kenaikan tarif listrik ini dilakukan guna mewujudkan tarif listrik yang berkeadilan di mana kompensasi diberikan kepada masyarakat yang berhak, sementara masyarakat mampu membayar tarif listrik sesuai keekonomian.
"Ini bukan kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif listrik, tetapi memberlakukan kembali automatic tariff adjustment, di mana ini bisa naik dan bisa turun. Kebetulan saat ini dan dalam proses ini penekanannya adalah mengoreksi bantuan pemerintah yang secara filosofis seharusnya tepat sasaran, kali ini ternyata dinikmati oleh keluarga ekonomi mampu, sehingga bantuan ekonomi ini perlu direalokasikan untuk mendukung program-program pemerintah dengan dampak luas bagi masyarakat ekonomi lemah," kata Darmawan.
Berita sebelumnya, Sejumlah informasi penting menghiasi berita ekonomi pada Minggu (6/6) seperti pemerintah menghentikan stimulus tarif listrik mulai Juli 2021 hingga penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) per 4 Juni 2021 mencapai 46,94 persen.
Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca:
1. Stimulus listrik dihentikan mulai Juli 2021
Pemerintah akan menghentikan stimulus tarif listrik selama pandemi COVID-19 terhitung mulai Juli 2021 mendatang, sejalan dengan pulihnya kondisi perekonomian masyarakat di banyak daerah.
"Triwulan III 2021 itu belum dapat dilaksanakan dan kemungkinan untuk dilaksanakan kemudian kami lihat kondisinya," kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana.
Berita selengkapnya klik di sini
2. PLN terapkan sistem digital
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) telah menerapkan terobosan digital power plant pada 53 unit pembangkit listrik sebagai upaya meningkatkan keandalan, efisiensi, dan daya saing perseroan dalam bidang penyediaan energi komersial.
“Percepatan digitalisasi pembangkit ini telah dimulai PLN sejak tahun lalu," kata Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini.
Berita selengkapnya klik di sini
3. PLN tambah pasokan listrik
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) telah melakukan operasi secara komersial steam turbine unit ketiga pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) Muara Karang untuk meningkatkan keandalan listrik di Jakarta.
General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat Ratnasari Sjamsuddin mengatakan perseroan menambah pasokan listrik sebesar 171 megawatt ke wilayah Ibu Kota Negara tersebut.
Berita selengkapnya klik di sini
4. Indonesia kerja sama proyek prioritas dengan China
Pemerintah Indonesia melakukan pertemuan tingkat tinggi dengan pemerintah China membahas sejumlah agenda kerja sama penting kedua negara di antaranya proyek prioritas, perdagangan, ekonomi, dan investasi.
"Indonesia akan membangun pelabuhan perikanan di Ambon sebagai bagian dari menyukseskan program lumbung ikan nasional," kata Menteri BUMN Erick Thohir.
Berita selengkapnya klik di sini
5. Penyaluran FLPP capai 46,94 persen
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) mencatat penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) per 4 Juni 2021 mencapai 46,94 persen.
“Penyaluran dana FLPP ini telah mencapai 46,94 persen dari target yang ditetapkan oleh pemerintah sebanyak 157.500 unit,” ujar Direktur Utama PPDPP Arief Sabaruddin.
Berita selengkapnya klik di sini
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
"Sekarang masih berlaku tarif lama, tetapi untuk yang kita umumkan sekarang ini mulai berlakunya per tanggal 1 Juli 2022," kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana di Jakarta, Senin.
Pemerintah beralasan kebijakan menaikkan tarif listrik pelanggan rumah mewah dan pemerintah lantaran besaran empat indikator ekonomi makro meningkat terutama harga minyak mentah dunia yang tinggi, sehingga meningkatkan beban produksi listrik yang dihasilkan oleh perusahaan setrum pelat merah PT PLN (Persero).
Setiap kenaikan 1 dolar AS dari harga minyak mentah dunia berdampak terhadap biaya pokok produksi PLN secara keseluruhan hingga Rp500 miliar.
"Harga minyak mentah masih berkisar 100 dolar AS per barel, sementara asumsi kami di APBN berkisar 63 dolar AS per barel," kata Rida.
Kebijakan menaikkan tarif listrik hanya diberlakukan kepada rumah tangga mampu yang berjumlah 2,09 juta pelanggan atau 2,5 persen dari total pelanggan PLN yang mencapai 83,1 juta. Juga kepada golongan pemerintah yang berjumlah 373 ribu pelanggan atau 0,5 persen.
Berdasarkan data PLN, angka pelanggan rumah tangga berdaya 3.500 VA sebanyak 1,7 juta pelanggan dan rumah tangga berdaya 6.600 VA ada sebanyak 316 ribu pelanggan dengan tarif yang disesuaikan dari Rp1.444,7 per kilowatt jam (kWh) menjadi Rp1.699,53 per kWh.
Sedangkan pelanggan pemerintah dengan daya 6.600 VA hingga 200 kilovolt ampere (kVA) tarifnya juga mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp1.444,7 kWh menjadi Rp 1.699,53 per kWh. Adapun pelanggan pemerintah dengan daya di atas 200 kVA tarifnya disesuaikan dari Rp1.114,74 kWh menjadi Rp1.522,88 kWh.
Pemerintah mengklaim kenaikan tarif listrik itu hanya memberikan dampak inflasi sebesar 0,019 persen dan berpotensi menghemat kompensasi sebanyak Rp3,1 triliun untuk triwulan ketiga dan keempat pada tahun 2022.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyatakan kenaikan tarif listrik ini dilakukan guna mewujudkan tarif listrik yang berkeadilan di mana kompensasi diberikan kepada masyarakat yang berhak, sementara masyarakat mampu membayar tarif listrik sesuai keekonomian.
"Ini bukan kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif listrik, tetapi memberlakukan kembali automatic tariff adjustment, di mana ini bisa naik dan bisa turun. Kebetulan saat ini dan dalam proses ini penekanannya adalah mengoreksi bantuan pemerintah yang secara filosofis seharusnya tepat sasaran, kali ini ternyata dinikmati oleh keluarga ekonomi mampu, sehingga bantuan ekonomi ini perlu direalokasikan untuk mendukung program-program pemerintah dengan dampak luas bagi masyarakat ekonomi lemah," kata Darmawan.
Berita sebelumnya, Sejumlah informasi penting menghiasi berita ekonomi pada Minggu (6/6) seperti pemerintah menghentikan stimulus tarif listrik mulai Juli 2021 hingga penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) per 4 Juni 2021 mencapai 46,94 persen.
Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca:
1. Stimulus listrik dihentikan mulai Juli 2021
Pemerintah akan menghentikan stimulus tarif listrik selama pandemi COVID-19 terhitung mulai Juli 2021 mendatang, sejalan dengan pulihnya kondisi perekonomian masyarakat di banyak daerah.
"Triwulan III 2021 itu belum dapat dilaksanakan dan kemungkinan untuk dilaksanakan kemudian kami lihat kondisinya," kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana.
Berita selengkapnya klik di sini
2. PLN terapkan sistem digital
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) telah menerapkan terobosan digital power plant pada 53 unit pembangkit listrik sebagai upaya meningkatkan keandalan, efisiensi, dan daya saing perseroan dalam bidang penyediaan energi komersial.
“Percepatan digitalisasi pembangkit ini telah dimulai PLN sejak tahun lalu," kata Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini.
Berita selengkapnya klik di sini
3. PLN tambah pasokan listrik
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) telah melakukan operasi secara komersial steam turbine unit ketiga pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) Muara Karang untuk meningkatkan keandalan listrik di Jakarta.
General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat Ratnasari Sjamsuddin mengatakan perseroan menambah pasokan listrik sebesar 171 megawatt ke wilayah Ibu Kota Negara tersebut.
Berita selengkapnya klik di sini
4. Indonesia kerja sama proyek prioritas dengan China
Pemerintah Indonesia melakukan pertemuan tingkat tinggi dengan pemerintah China membahas sejumlah agenda kerja sama penting kedua negara di antaranya proyek prioritas, perdagangan, ekonomi, dan investasi.
"Indonesia akan membangun pelabuhan perikanan di Ambon sebagai bagian dari menyukseskan program lumbung ikan nasional," kata Menteri BUMN Erick Thohir.
Berita selengkapnya klik di sini
5. Penyaluran FLPP capai 46,94 persen
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) mencatat penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) per 4 Juni 2021 mencapai 46,94 persen.
“Penyaluran dana FLPP ini telah mencapai 46,94 persen dari target yang ditetapkan oleh pemerintah sebanyak 157.500 unit,” ujar Direktur Utama PPDPP Arief Sabaruddin.
Berita selengkapnya klik di sini
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022