Warga Desa Salam Babaris dan Pantai Cabe mengeluh ke DPRD Tapin di Kalimantan Selatan karena adanya dugaan limbah batu bara berdampak pada perkebunan karet milik warga, Selasa, (17/5).
Ketua DPRD Tapin Yamani mengatakan pihaknya komitmen untuk mengawal pengaduan masyarakat tersebut.
"Akan kita bentuk pansus (panitia khusus) untuk mengawal kasus ini," ujarnya, usai mendengarkan keluhan warga.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tapin Nurdin mengatakan dugaan limbah itu bersumber dari perlintasan angkutan batu bara, masuk ke sungai dan perkebunan karet milik warga.
"Dari pemeriksaan PPLH (Pusat Penelitian Lingkungan Hidup) ULM berdasarkan uji tanah itu kualitas tanah rendah bahkan sangat rendah," jelasnya.
Menindaklanjuti masalah lingkungan tersebut, kata dia, DLH akan turun tangan memeriksa sumber dan dampak dugaan limbah batu bara.
Perwakilan warga, Suryoto mengatakan sebelumnya lahan tersebut merupakan perkebunan produktif dan salah satu sumber mata pencaharian warga.
"Saat diukur dengan perusahaan ada 12,5 hektare yang terdampak. Masih ada yang belum diukur. Iya, kebun karet," ujarnya.
Masyarakat, kata Suryoto, menginginkan tanah di sisi angkutan batubara itu dibebaskan atau diganti untung yang sesuai.
"Tidak ada kesepakatan dengan perusahaan. Perusahaan hanya menawari tali asih," ujarnya.
Dari 12,5 hektare yang sudah diukur, kata dia, perusahaan menawarkan tali asih hanya sebesar Rp160 juta.
Melihat kondisi lahan yang tidak produktif lagi, masyarakat tidak menyetujui tawaran perusahaan.
Permasalahan dugaan limbah di sisi jalur angkutan batu bara di Desa Salam Babaris dan Pantai Cabe tersebut menambah catatan buruk dampak industri batu bara terhadap lingkungan di Tapin.
November 2021, warga Desa Paring Guling, Kecamatan Bungur juga mengalami hal serupa, lahan perkebunan karet juga terdampak limbah batu bara.
Sedangkan, Januari 2022 sungai Bitahan ditemukan berwarna hitam dan berdampak ke 50 hektare lahan fungsional pertanian padi.
Baca juga: Limbah batu bara di Kalsel masuk ke lahan fungsional pertanian Tapin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
Ketua DPRD Tapin Yamani mengatakan pihaknya komitmen untuk mengawal pengaduan masyarakat tersebut.
"Akan kita bentuk pansus (panitia khusus) untuk mengawal kasus ini," ujarnya, usai mendengarkan keluhan warga.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tapin Nurdin mengatakan dugaan limbah itu bersumber dari perlintasan angkutan batu bara, masuk ke sungai dan perkebunan karet milik warga.
"Dari pemeriksaan PPLH (Pusat Penelitian Lingkungan Hidup) ULM berdasarkan uji tanah itu kualitas tanah rendah bahkan sangat rendah," jelasnya.
Menindaklanjuti masalah lingkungan tersebut, kata dia, DLH akan turun tangan memeriksa sumber dan dampak dugaan limbah batu bara.
Perwakilan warga, Suryoto mengatakan sebelumnya lahan tersebut merupakan perkebunan produktif dan salah satu sumber mata pencaharian warga.
"Saat diukur dengan perusahaan ada 12,5 hektare yang terdampak. Masih ada yang belum diukur. Iya, kebun karet," ujarnya.
Masyarakat, kata Suryoto, menginginkan tanah di sisi angkutan batubara itu dibebaskan atau diganti untung yang sesuai.
"Tidak ada kesepakatan dengan perusahaan. Perusahaan hanya menawari tali asih," ujarnya.
Dari 12,5 hektare yang sudah diukur, kata dia, perusahaan menawarkan tali asih hanya sebesar Rp160 juta.
Melihat kondisi lahan yang tidak produktif lagi, masyarakat tidak menyetujui tawaran perusahaan.
Permasalahan dugaan limbah di sisi jalur angkutan batu bara di Desa Salam Babaris dan Pantai Cabe tersebut menambah catatan buruk dampak industri batu bara terhadap lingkungan di Tapin.
November 2021, warga Desa Paring Guling, Kecamatan Bungur juga mengalami hal serupa, lahan perkebunan karet juga terdampak limbah batu bara.
Sedangkan, Januari 2022 sungai Bitahan ditemukan berwarna hitam dan berdampak ke 50 hektare lahan fungsional pertanian padi.
Baca juga: Limbah batu bara di Kalsel masuk ke lahan fungsional pertanian Tapin
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022