Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah

Martapura, (Antaranews Kalsel) - Sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang keuangan, Pemkab Banjar bekerjasama dengan Universitas Lambung Mangkurat melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah bertempat di Hotel Rodhita Banjarbaru.

"Salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut adalah melalui sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang baik pula. Sistem pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel adalah faktor kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan," ucapnya sesuai rilis Humas pemkab Banjar diterima Antaranews Kalsel, Selasa (29/12).

     

Rachmadi Kurdi menambahkan sebagai aparatur pemerintah, kita harus melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang memiliki tiga pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.

     

Ia mengharapkan setelah kegiatan bimtek ini, didapat satu pencerahan berupa perubahan paradigma atau pola pikir atas masalah keuangan daerah yang pada akhirnya menghasilkan peningkatan kinerja.

     

"Dengan adanya kegiatan bimbingan teknis ini akan meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan pemahaman atas pengelolaan keuangan daerah bagi pegawai Pemkab Banjar. Dengan demikian maka dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih," ucapnya.

     

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Banjar Ibrahim G. Intan mengharapkan kegiatan bimbingan teknis ini dapat diikuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh para peserta karena kegiatan bimtek ini dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme pegawai demi mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik

     

"Bimtek ini diselenggarakan dalam rangka membekali para pejabat pengelola keuangan di SKPD agar memiliki pemahaman dan kemampuan yang memadai mengenai pengelolaan keuangan daerah. 

Dengan demikian setiap SKPD diharapkan dapat menyusun laporan keuangan yang relevan dan handal sesuai dengan standar akuntansi pemerintah," pungkasnya.(pus/welson/e).