Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Anggota komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan HM Rian Jaya mengharapkan pemerintah atau instansi terkait agar segera memulai pembangunan Bendungan Pipitak Jaya di Kabupaten Tapin.
"Saya kira pemerintah atau instansi terkait bisa segera memulai pembangunan Bendungan Pipitak Jaya. Apalagi kabarnya mengenai pembebasan lahan tidak masalah," ujarnya menjawab Antara Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Jumat.
Sebab, menurut dia, dengan segera memulai pembangunan bendungan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan prasarana pertanian itu bisa pula cepat selesai, sesuai target yaitu tahun 2017.
Sebagaimana beberapa bendungan di Kalsel pelaksanaan pembangunannya molor, sehingga tak bisa segera memungsikan prasarana pertanian itu, seperti Bendungan Amandit Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Bendungan Batang Alai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Ia menerangkan pembebasan lahan untuk pembangunan Bendungan Pipitak Jaya itu merupakan program nasional pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla tersebut, urusan pemerintah pusat.
Informasi dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, lanjut wakil rakyat yang bergelar sarjana ekonomi itu, pembebasan lahan untuk Bendungan Pipitak Jaya tersebut tak ada masalah.
Namun dia tidak menyebut nilai pembebasan lahan dan pembiayaan pembangunan Bandungan Pipitak Jaya di daerah hulu sungai kawasan Pegunungan Meratus tersebut, karena hal itu kewenangan pemerintah pusat.
"Memang ketika Komisi III DPRD Kalsel pertemuan dengan Ditjen Sumber Daya Air sebelumnya, kita pernah menyarankan agar pembebasan lahan untuk pembangunan Bendungan Pipitak Jaya tersebut sekaligus," ujarnya.
Karena, lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan (dapil) IV Kalsel yang meliputi Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu, kalau pembebasan lahannya bertahap dikhawatirkan harga tanah meningkat.
"Kalau harga tanah meningkat, dikhawatirkan pula pembangunan Bendungan Pipitak Jaya tersebut gagal. Masih untung kalau hanya tertunda, jika sampai gagal bisa berdampak pada program kedaulatan pangan," katanya.
Oleh sebab itu, menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut, suatu yang cukup bijak dengan melakukan pembebasan lahan untuk Bendungan Pipitak Jaya secara sekaligus, sehingga kekhawatiran kenaikan harga tanah bisa terelakan.
Sebelumnya, ungkap laki-laki kelahiran 6 Juli 1968 asal "Bumi Ruhui Rahayu" Tapin itu, pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat berencana membangun Bendungan Pipitak Jaya, tapi karena keterbatasan anggotan, sehingga prasarana irigasi pertanian tersebut belum terealisasi.
Padahal keberadaan Bendungan Pipitak Jaya tersebut akan sangat bermakna terhadap pembangunan pertanian, yang pada gilirannya peningkatan produksi padi Kalsel atau Tapin khususnya, demikian Rian.
Kabupaten Tapin dengan motto daerah "Ruhui Rahayu" (sebuah peribahasa daerah Banjar Kalsel yang pengertiannya rukun dan damai) itu juga menggunakan lambang lumbung padi, karena sebagai sentra pertanian di provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota tersebut.
Begitu pula Bumi Ruhui Rahayu merupakan penunjang ketahanan pangan daerah hulu sungai atau "Banua Anam" Kalsel yang meliputi Kabupaten Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tapin.
Berdasarkan perencanaan Bendungan Pipitak Jaya (sekitar 137 kilometer utara Banjarmasin) itu mampu mengairi persawahan seluas belasan ribu hektare.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
"Saya kira pemerintah atau instansi terkait bisa segera memulai pembangunan Bendungan Pipitak Jaya. Apalagi kabarnya mengenai pembebasan lahan tidak masalah," ujarnya menjawab Antara Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Jumat.
Sebab, menurut dia, dengan segera memulai pembangunan bendungan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan prasarana pertanian itu bisa pula cepat selesai, sesuai target yaitu tahun 2017.
Sebagaimana beberapa bendungan di Kalsel pelaksanaan pembangunannya molor, sehingga tak bisa segera memungsikan prasarana pertanian itu, seperti Bendungan Amandit Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Bendungan Batang Alai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Ia menerangkan pembebasan lahan untuk pembangunan Bendungan Pipitak Jaya itu merupakan program nasional pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla tersebut, urusan pemerintah pusat.
Informasi dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, lanjut wakil rakyat yang bergelar sarjana ekonomi itu, pembebasan lahan untuk Bendungan Pipitak Jaya tersebut tak ada masalah.
Namun dia tidak menyebut nilai pembebasan lahan dan pembiayaan pembangunan Bandungan Pipitak Jaya di daerah hulu sungai kawasan Pegunungan Meratus tersebut, karena hal itu kewenangan pemerintah pusat.
"Memang ketika Komisi III DPRD Kalsel pertemuan dengan Ditjen Sumber Daya Air sebelumnya, kita pernah menyarankan agar pembebasan lahan untuk pembangunan Bendungan Pipitak Jaya tersebut sekaligus," ujarnya.
Karena, lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan (dapil) IV Kalsel yang meliputi Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu, kalau pembebasan lahannya bertahap dikhawatirkan harga tanah meningkat.
"Kalau harga tanah meningkat, dikhawatirkan pula pembangunan Bendungan Pipitak Jaya tersebut gagal. Masih untung kalau hanya tertunda, jika sampai gagal bisa berdampak pada program kedaulatan pangan," katanya.
Oleh sebab itu, menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut, suatu yang cukup bijak dengan melakukan pembebasan lahan untuk Bendungan Pipitak Jaya secara sekaligus, sehingga kekhawatiran kenaikan harga tanah bisa terelakan.
Sebelumnya, ungkap laki-laki kelahiran 6 Juli 1968 asal "Bumi Ruhui Rahayu" Tapin itu, pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat berencana membangun Bendungan Pipitak Jaya, tapi karena keterbatasan anggotan, sehingga prasarana irigasi pertanian tersebut belum terealisasi.
Padahal keberadaan Bendungan Pipitak Jaya tersebut akan sangat bermakna terhadap pembangunan pertanian, yang pada gilirannya peningkatan produksi padi Kalsel atau Tapin khususnya, demikian Rian.
Kabupaten Tapin dengan motto daerah "Ruhui Rahayu" (sebuah peribahasa daerah Banjar Kalsel yang pengertiannya rukun dan damai) itu juga menggunakan lambang lumbung padi, karena sebagai sentra pertanian di provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota tersebut.
Begitu pula Bumi Ruhui Rahayu merupakan penunjang ketahanan pangan daerah hulu sungai atau "Banua Anam" Kalsel yang meliputi Kabupaten Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tapin.
Berdasarkan perencanaan Bendungan Pipitak Jaya (sekitar 137 kilometer utara Banjarmasin) itu mampu mengairi persawahan seluas belasan ribu hektare.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015