Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Arufah Arif menyatakan setuju dibuat peta baru luas kawasan kumuh di kotanya. Apalagi untuk kepentingan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dari pemerintah pusat.
Menurut Arufah di Banjarmasin, Minggu, dilaporkan pemerintah kota melalui dinas perumahan dan kawasan pemukiman, sudah lebih 500 hektare sejak 2015 hingga kini kawasan kumuh dapat dibenahi melalui program Kotaku tersebut.
"Artinya program ini sangat membantu penanganan kawasan kumuh di daerah kita, program ini harus bisa berlanjut kota kita dapatkan," ucap anggota komisi III yang bermitra dengan Disperkim tersebut.
Karenanya, pihaknya meminta pemerintah kota agar jangan sampai ada titik kawasan kumuh terlewatkan dari program Kotaku tersebut kedepannya, sehingga kota ini benar-benar bebas dari kawasan kumuh.
"Menjadi kota sehat, indah, kami sebagai wakil rakyat memastikan mendukung untuk suksesnya program Kotaku ini," ucap politisi PPP ini.
Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Banjarmasin Hj Betty G usai rapat dengan komisi III DPRD setempat pekan lalu menyampaikan, bahwa pemerintah kota sedang melakukan pemetaan kawasan kumuh baru di kota ini.
"Memperbaharui peta kawasan kumuh yang lama atau sesuai Surat Keputusan (SK) Wali Kota Banjarmasin tahun 2015, ini untuk diajukan pada program Kotaku selanjutnya," ujarnya.
Program Kotaku sebelumnya sesuai SK Wali Kota Banjarmasin tahun 2015 seluas 549,7 hektare kawasan kumuh di lima kecamatan, di mana lebih 90 persen tertangani hingga 2021.
"Jadi berdasarkan evaluasi sementara ini, sekitar 500 hektare lagi kawasan kumuh di daerah kita ini, tapi masuk kriteria rendah," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
Menurut Arufah di Banjarmasin, Minggu, dilaporkan pemerintah kota melalui dinas perumahan dan kawasan pemukiman, sudah lebih 500 hektare sejak 2015 hingga kini kawasan kumuh dapat dibenahi melalui program Kotaku tersebut.
"Artinya program ini sangat membantu penanganan kawasan kumuh di daerah kita, program ini harus bisa berlanjut kota kita dapatkan," ucap anggota komisi III yang bermitra dengan Disperkim tersebut.
Karenanya, pihaknya meminta pemerintah kota agar jangan sampai ada titik kawasan kumuh terlewatkan dari program Kotaku tersebut kedepannya, sehingga kota ini benar-benar bebas dari kawasan kumuh.
"Menjadi kota sehat, indah, kami sebagai wakil rakyat memastikan mendukung untuk suksesnya program Kotaku ini," ucap politisi PPP ini.
Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Banjarmasin Hj Betty G usai rapat dengan komisi III DPRD setempat pekan lalu menyampaikan, bahwa pemerintah kota sedang melakukan pemetaan kawasan kumuh baru di kota ini.
"Memperbaharui peta kawasan kumuh yang lama atau sesuai Surat Keputusan (SK) Wali Kota Banjarmasin tahun 2015, ini untuk diajukan pada program Kotaku selanjutnya," ujarnya.
Program Kotaku sebelumnya sesuai SK Wali Kota Banjarmasin tahun 2015 seluas 549,7 hektare kawasan kumuh di lima kecamatan, di mana lebih 90 persen tertangani hingga 2021.
"Jadi berdasarkan evaluasi sementara ini, sekitar 500 hektare lagi kawasan kumuh di daerah kita ini, tapi masuk kriteria rendah," ujarnya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022