Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBP3A) Kabupaten Barito Kuala (Batola) menggelar rapat koordinasi (Rakor) percepatan penurunan angka perkawinan usia anak, di Aula Bahalap Kantor Bupati Batola, Senin (7/3).
Ketua pelaksana sekaligus Kepala DPPKBP3A Batola Harliani mengatakan, salah satu upaya menekan perkawinan anak, pihaknya telah menerapkan Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Anak Usia Perempuan dan Laki-Laki 19 Tahun.
"Rapat ini menjadi langkah kita untuk menyamakan persepsi dengan pihak terkait dalam penurunan angka perkawinan anak, " ungkap Harliani.
Sementara, Bupati Batola Hj Noormiliyani AS mengharapkan, agar posisi angka pernikahan anak di Batola bisa semakin menurun.
"Kalau tahun 2020 Batola berada di peringkat pertama pernikahan anak di Kalimantan Selatan, saat ini Batola sudah turun menjadi posisi ketiga,"ungkap bupati seraya meminta agar pernikahan anak bisa terus di tekan.
Wanita pertama yang menjadi bupati di Kalimantan Selatan ini menyebutkan, perkawinan anak sangat beresiko, khususnya meningkatkan kasus stunting pada bayi baru lahir, angka kematian ibu, angka kemiskinan termasuk putus sekolah.
"Saya minta seluruh pihak terkait dapat berkoordinasi dan berkonsolidasi dengan baik demi pencegahan pernikahan anak dan pemenuhan hak-hak anak, " tambah mantan ketua DPRD Kalimantan Selatan ini.
Acara dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama percepatan penurunan angka pernikahan anak.
Kemudian dilanjutkan materi dari pengadilan Agama Marabahan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala.
Acara tersebut dibuka langsung oleh Bupati Batola Hj Noormiliyani AS dengan dihadiri Ketua TP PKK Hj. Saraswati Dwi Putranti, Ketua DWP Hj. Herwina Rezeki, camat Marabahan Eko Purnomo Sakti, Camat Tabukan Abdi Maulana, Camat Barambai Wiwien Masruri, perwakilan SKPD serta pihak terkait lainnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
Ketua pelaksana sekaligus Kepala DPPKBP3A Batola Harliani mengatakan, salah satu upaya menekan perkawinan anak, pihaknya telah menerapkan Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Anak Usia Perempuan dan Laki-Laki 19 Tahun.
"Rapat ini menjadi langkah kita untuk menyamakan persepsi dengan pihak terkait dalam penurunan angka perkawinan anak, " ungkap Harliani.
Sementara, Bupati Batola Hj Noormiliyani AS mengharapkan, agar posisi angka pernikahan anak di Batola bisa semakin menurun.
"Kalau tahun 2020 Batola berada di peringkat pertama pernikahan anak di Kalimantan Selatan, saat ini Batola sudah turun menjadi posisi ketiga,"ungkap bupati seraya meminta agar pernikahan anak bisa terus di tekan.
Wanita pertama yang menjadi bupati di Kalimantan Selatan ini menyebutkan, perkawinan anak sangat beresiko, khususnya meningkatkan kasus stunting pada bayi baru lahir, angka kematian ibu, angka kemiskinan termasuk putus sekolah.
"Saya minta seluruh pihak terkait dapat berkoordinasi dan berkonsolidasi dengan baik demi pencegahan pernikahan anak dan pemenuhan hak-hak anak, " tambah mantan ketua DPRD Kalimantan Selatan ini.
Acara dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama percepatan penurunan angka pernikahan anak.
Kemudian dilanjutkan materi dari pengadilan Agama Marabahan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala.
Acara tersebut dibuka langsung oleh Bupati Batola Hj Noormiliyani AS dengan dihadiri Ketua TP PKK Hj. Saraswati Dwi Putranti, Ketua DWP Hj. Herwina Rezeki, camat Marabahan Eko Purnomo Sakti, Camat Tabukan Abdi Maulana, Camat Barambai Wiwien Masruri, perwakilan SKPD serta pihak terkait lainnya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022