SKPD Pemungut PAD Dituntut Capai Target

Martapura, (Antaranews Kalsel) - SKPD Pemungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar yang berjumlah 15 dituntut agar dapat mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan.

 

Keterangan Humas Pemkab Banjar diterima Antaranews Kalsel, Jumat menjelaskan hal tersebut terungkap saat Rapat Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahap Ill Tahun Anggaran 2015, di Aula Rapat Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar. (28/10).

Rapat ini dibuka langsung oleh Pj Bupati Banjar Rachmadi Kurdi dengan  didampingi  Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar H Nasrunsyah, Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar H Syahrialludin beserta para Asisten dan dihadiri oleh seluruh camat se-Kabupaten Banjar.

Dalam rapat tersebut Rachmadi Kurdi menyampaikan, atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Banjar, ia menyambut gembira dan mengapresiasi dilaksanakannya rapat ini.

Selanjutnya, Syahrialludin menjelaskan, untuk Kabupaten Banjar, dari bulan Januari s/d 23 Oktober 2015 target murni APBD 2015 1,336 triliun rupiah. Adapun target perubahan APBD 1,553  triliun rupiah dan realisasi sampai dengan Oktober 2015 1,227 triliun rupiah.

Tentu saja APBD yang ada, didukung oleh peningkatan PAD, sehingga dukungan PAD ini harus  mendapat dukungan dari SKPD pemungut PAD. 

Rekapitulasi penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Banjar pada setiap SKPD pemungut PAD pertanggal 23 Oktober 2015 targetnya 152 miliar rupiah, target perubahan 164 miliar rupiah dan realisasi sampai bulan Oktober baru mencapai 131 miliar rupiah.

“Untuk itu pada kesempatan ini, saya berharap agar semua SKPD pemungut PAD dapat berkontribusi dalam  peningkatan PAD tersebut, baik dari pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil laba perusahaan daerah dan lain-lain PAD yang sah,” ungkapnya.

Rachmadi menambahkan, pendapatan asli daerah merupakan modal dasar dalam pelaksanaan pemerintahan, pembiayaan pembangunan daerah, dan upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatnya perekonomian daerah serta sebagai suatu kriteria penilaian bagi kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi.

PAD menjadi keharusan agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan.

“Yang perlu saya kritisi adalah pencapaian PAD dari SKPD pemungut PAD yang sampai saat ini masih ada dibawah 30%. Karena itu melalui forum ini diharapkan bisa menjadi sarana untuk berbagi / sharing pengalaman dari SKPD  yang lain.

Selanjutnya saya juga mengapresiasi Disdukcapil yang sudah mampu berkontribusi maksimal pada kisaran 118% dan Disperindag mampu berkontribusi mencapai 110% melebihi target,” ungkapnya.

”Kepada SKPD yang targetnya belum tercapai hingga akhir triwulan III tahun 2015 ini, diharapkan berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi kendala yang dihadapi dan mencapai target yang telah ditetapkan sampai akhir tahun anggaran.

Bangun motivasi bekerja sebagai satu tim, dan hindari tingkat kebocoran dan penyalahgunaan melalui kegiatan pengawasan yang intensif,” pungkas Pj. Bupati Banjar. (apuz)