Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) memperkuat kolaborasi percepatan pencegahan stunting dan obesitas.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel Muhammad Muslim di Banjarmasin Selasa mengatakan, persoalan gizi ganda harus betul-betul ditangani secara kolaboratif dengan melibatkan semua sektor terkait.
Menurut Muslim, secara nasional, kasus gizi baik kekerdilan maupun obesitas di Kalsel masih tinggi, namun secara progres, setiap tahunnya terjadi penurunan kasus yang cukup signifikan.
"Progres yang dilakukan itu sudah "on the track", dan saat ini sasaran kita menurunkan stunting itu pada usia remaja, pra-nikah, ibu hamil hingga usia 0 sampai 59 bulan. Itu jadi fokus kita saat ini," katanya.
Ketua TP PKK Provinsi Kalsel Raudatul Jannah Sahbirin Noor mengatakan, pihaknya terus berupaya mendukung Pemprov Kalsel untuk mencegah kekerdilan dan obesitas dengan melibatkan seluruh pihak terkait.
Program tersebut, kata dia, sebagaimana tema Hari Gizi Nasional ke-62 Tahun 2022 dengan tema "Aksi Bersama Cegah Stunting dan Obesitas."
"Saat ini kita menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan ketersediaan gizi, khususnya di kalangan anak dan remaja, seperti mengalami kekurangan gizi yang disebut stunting dan kelebihan gizi atau obesitas," ujarnya.
Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar 2018, presentasi stunting di Kalsel masih berada pada kisaran 33,08 persen sedangkan angka obesitas 2021 sebesar 2,95 persen.
"Itu menunjukkan bahwa kalsel menghadapi masalah gizi ganda yaitu gizi kurang dan obesitas," ungkapnya.
Permasalahan tersebut memiliki dampak buruk bagi generasi, karena sangat memengaruhi pertumbuhan dan kecerdasan mereka, yang berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.
"Semoga kegiatan akan terus berlanjut kekompakan, komitmen dan konsisten kita dalam upaya untuk menuju banua sehat, terkhusus untuk menurunkan angka stunting dan obesitas di Kalsel," tuturnya.
Beberapa upaya yang telah dilakukan Pemprov Kalsel untuk menurunkan stunting dan obesitas adalah diawali dengan komitmen bersama Deklarasi Loksado.
Selain itu, upaya peningkatan revitalisasi posyandu, peningkatan kapasitas kader-kader posyandu dan PKK, serta meningkatkan upaya partisipasi masyarakat dengan berbagai sosialisasi, kampanye dan edukasi.
Selain itu, lanjut dia, terkait pola asuh terhadap keluarga untuk anak dan balita, kemudian 1.000 hari pertama kehidupan yang harus dilakukan upaya.
"Karena di sana awal anak sehat atau kurang sehat yang berakibat pada stunting seperti pola makan, dan kebersihan lingkungan.
Banyak lagi kegiatan yang telah dilakukan PKK bersama SKPD terkait sampai ke tingkat RT dan Dasa Wisma.
Sebelumnya, Pemprov Kalsel juga telah menyerahkan bantuan 400 bibit ikan papuyu, penyerahan makanan tambahan kepada ibu hamil dan balita dan penyerahan masker dan suplemen.
Penyerahan bibit tanaman serta meninjau vaksinasi anak oleh Ketua Tim Penggerak PKK didampingi beberapa kepala SKPD terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas PMD, Dinas Kominfo, Dinas Kelautan dan Perikanan, Bappeda dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel Muhammad Muslim di Banjarmasin Selasa mengatakan, persoalan gizi ganda harus betul-betul ditangani secara kolaboratif dengan melibatkan semua sektor terkait.
Menurut Muslim, secara nasional, kasus gizi baik kekerdilan maupun obesitas di Kalsel masih tinggi, namun secara progres, setiap tahunnya terjadi penurunan kasus yang cukup signifikan.
"Progres yang dilakukan itu sudah "on the track", dan saat ini sasaran kita menurunkan stunting itu pada usia remaja, pra-nikah, ibu hamil hingga usia 0 sampai 59 bulan. Itu jadi fokus kita saat ini," katanya.
Ketua TP PKK Provinsi Kalsel Raudatul Jannah Sahbirin Noor mengatakan, pihaknya terus berupaya mendukung Pemprov Kalsel untuk mencegah kekerdilan dan obesitas dengan melibatkan seluruh pihak terkait.
Program tersebut, kata dia, sebagaimana tema Hari Gizi Nasional ke-62 Tahun 2022 dengan tema "Aksi Bersama Cegah Stunting dan Obesitas."
"Saat ini kita menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan ketersediaan gizi, khususnya di kalangan anak dan remaja, seperti mengalami kekurangan gizi yang disebut stunting dan kelebihan gizi atau obesitas," ujarnya.
Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar 2018, presentasi stunting di Kalsel masih berada pada kisaran 33,08 persen sedangkan angka obesitas 2021 sebesar 2,95 persen.
"Itu menunjukkan bahwa kalsel menghadapi masalah gizi ganda yaitu gizi kurang dan obesitas," ungkapnya.
Permasalahan tersebut memiliki dampak buruk bagi generasi, karena sangat memengaruhi pertumbuhan dan kecerdasan mereka, yang berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.
"Semoga kegiatan akan terus berlanjut kekompakan, komitmen dan konsisten kita dalam upaya untuk menuju banua sehat, terkhusus untuk menurunkan angka stunting dan obesitas di Kalsel," tuturnya.
Beberapa upaya yang telah dilakukan Pemprov Kalsel untuk menurunkan stunting dan obesitas adalah diawali dengan komitmen bersama Deklarasi Loksado.
Selain itu, upaya peningkatan revitalisasi posyandu, peningkatan kapasitas kader-kader posyandu dan PKK, serta meningkatkan upaya partisipasi masyarakat dengan berbagai sosialisasi, kampanye dan edukasi.
Selain itu, lanjut dia, terkait pola asuh terhadap keluarga untuk anak dan balita, kemudian 1.000 hari pertama kehidupan yang harus dilakukan upaya.
"Karena di sana awal anak sehat atau kurang sehat yang berakibat pada stunting seperti pola makan, dan kebersihan lingkungan.
Banyak lagi kegiatan yang telah dilakukan PKK bersama SKPD terkait sampai ke tingkat RT dan Dasa Wisma.
Sebelumnya, Pemprov Kalsel juga telah menyerahkan bantuan 400 bibit ikan papuyu, penyerahan makanan tambahan kepada ibu hamil dan balita dan penyerahan masker dan suplemen.
Penyerahan bibit tanaman serta meninjau vaksinasi anak oleh Ketua Tim Penggerak PKK didampingi beberapa kepala SKPD terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas PMD, Dinas Kominfo, Dinas Kelautan dan Perikanan, Bappeda dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022