Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaksanakan video conference dengan Kepala LKPP, Ketua KPK serta kepala daerah se-Indonesia dalam rangka evaluasi program strategis pemerintah daerah.
Pemerintah Kota Banjarbaru yang diwakili Wali Kota Banjarbaru H M Aditya Mufti Ariffin dan Wakil Ketua DPRD Banjarbaru Nafsiani Samandi mengikuti video conference di ruang tamu wali kota, Senin.
Wali Kota Banjarbaru H M Aditya Mufti Ariffin mengatakan, pihaknya sangat mendukung langkah pemerintah yang menerapkan E-Katalog dalam setiap kegiatan khususnya terkait pengadaan barang dan jasa.
"Sesuai arahan Mendagri dan LKPP, setiap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa menggunakan e-katalog dan kami mendukungnya karena bagus untuk mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan negara," ujarnya.
Dikatakan, pemerintah pusat melalui Kemendagri mengintruksikan kepada pemerintah daerah melaksanakan kegiatan APBD tahun 2022 sesuai mekanisme dan menghindari hal-hal yang merugikan negara.
"Pemerintah berharap APBD segera dilaksanakan sesuai mekanisme dan dalam pelaksanaannya menghindari hal-hal yang dapat merugikan negara maupun merugikan keuangan daerah," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
Pemerintah Kota Banjarbaru yang diwakili Wali Kota Banjarbaru H M Aditya Mufti Ariffin dan Wakil Ketua DPRD Banjarbaru Nafsiani Samandi mengikuti video conference di ruang tamu wali kota, Senin.
Wali Kota Banjarbaru H M Aditya Mufti Ariffin mengatakan, pihaknya sangat mendukung langkah pemerintah yang menerapkan E-Katalog dalam setiap kegiatan khususnya terkait pengadaan barang dan jasa.
"Sesuai arahan Mendagri dan LKPP, setiap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa menggunakan e-katalog dan kami mendukungnya karena bagus untuk mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan negara," ujarnya.
Dikatakan, pemerintah pusat melalui Kemendagri mengintruksikan kepada pemerintah daerah melaksanakan kegiatan APBD tahun 2022 sesuai mekanisme dan menghindari hal-hal yang merugikan negara.
"Pemerintah berharap APBD segera dilaksanakan sesuai mekanisme dan dalam pelaksanaannya menghindari hal-hal yang dapat merugikan negara maupun merugikan keuangan daerah," katanya.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022