Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan pengukuhan Tim Pendamping Keluarga (TPK) se Kalsel, diikuti oleh seluruh kabupaten dan Kota se-Kalimantan Selatan, yang dilaksanakan di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin.
Acara ini juga diikuti oleh seluruh TPK kabupaten atau kota secara virtual melalui Zoom Meeting, termasuk perwakilan TPK HSS, di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBPPPA) Kabupaten HSS.
"Pengukuhan ini dilakukan dalam upaya membangun soliditas antara BKKBN dengan pemerintah daerah, untuk kerjasama dalam mempercepat upaya pencegahan stunting pada anak," kata Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar, saat memberikan sambutan pengukuhan, Kamis (16/12).
Baca juga: Advokasi KLA tingkatkan peran tugas gugus tugas di HSS
Kepala BKKBN Provinsi Kalsel, Ramlan, mengatakan bahwa saat ini Kalsel menempati urutan ke-10 terbesar kasus stunting pada anak. Kasus stunting di daerah memang sudah berkurang dari tahun ke tahun.
Namun, menurut dia saat ini masih mencapai 31,7 persen sehingga satu dari tiga anak di Kalsel menderita stunting, sementara ditargetkan pemerintah pusat di tahun 2024 harus mencapai 14 persen.
Sementara itu, selesai acara pengukuhan, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas PPKBPPPA HSS, Ermansyah, mengatakan bahwa TPK adalah satuan yang baru dibentuk di Tahun 2021 ini.
Baca juga: Kabupaten HSS raih penghargaan APE 2020
"Untuk Kabupaten HSS sendiri ada sebanyak 210 TPK, yang anggotanya berdasarkan peraturan berasal dari unsur Bidan Desa, PKK dan Penyuluh KB, berdasarkan keperluan dan jumlah penduduk, maka satu desa ada yang memiliki lebih dari satu TPK," katanya.
Ditambahkan dia, sasaran kerja dari tim ini nantinya adalah berjenjang, yakni mulai dari calon pengantin, ibu hamil, ibu baru melahirkan sampai dengan ibu yang memiliki anak balita berusia dua sampai lima tahun.
Turut hadir mewakili Bupati HSS, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan HSS, H. Tajiddin Noor, yang mengikuti pengukuhan di Media Center Setda HSS.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Acara ini juga diikuti oleh seluruh TPK kabupaten atau kota secara virtual melalui Zoom Meeting, termasuk perwakilan TPK HSS, di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBPPPA) Kabupaten HSS.
"Pengukuhan ini dilakukan dalam upaya membangun soliditas antara BKKBN dengan pemerintah daerah, untuk kerjasama dalam mempercepat upaya pencegahan stunting pada anak," kata Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar, saat memberikan sambutan pengukuhan, Kamis (16/12).
Baca juga: Advokasi KLA tingkatkan peran tugas gugus tugas di HSS
Kepala BKKBN Provinsi Kalsel, Ramlan, mengatakan bahwa saat ini Kalsel menempati urutan ke-10 terbesar kasus stunting pada anak. Kasus stunting di daerah memang sudah berkurang dari tahun ke tahun.
Namun, menurut dia saat ini masih mencapai 31,7 persen sehingga satu dari tiga anak di Kalsel menderita stunting, sementara ditargetkan pemerintah pusat di tahun 2024 harus mencapai 14 persen.
Sementara itu, selesai acara pengukuhan, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas PPKBPPPA HSS, Ermansyah, mengatakan bahwa TPK adalah satuan yang baru dibentuk di Tahun 2021 ini.
Baca juga: Kabupaten HSS raih penghargaan APE 2020
"Untuk Kabupaten HSS sendiri ada sebanyak 210 TPK, yang anggotanya berdasarkan peraturan berasal dari unsur Bidan Desa, PKK dan Penyuluh KB, berdasarkan keperluan dan jumlah penduduk, maka satu desa ada yang memiliki lebih dari satu TPK," katanya.
Ditambahkan dia, sasaran kerja dari tim ini nantinya adalah berjenjang, yakni mulai dari calon pengantin, ibu hamil, ibu baru melahirkan sampai dengan ibu yang memiliki anak balita berusia dua sampai lima tahun.
Turut hadir mewakili Bupati HSS, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan HSS, H. Tajiddin Noor, yang mengikuti pengukuhan di Media Center Setda HSS.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021