Kotabaru, (AntaranewsKalsel) - Kalangan DPRD Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, mendesak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), untuk proaktif untuk mendapatkan dana dari pemerintah pusat.
"Pemerintah pusat sebenarnya sudah membuka diri kepada pemerintah daerah mau membangun apa, tinggal SKPD yang harus giat berkoordinasi bagaimana bisa mendapatkan dana dari APBN," kata anggota komisi II DPRD Kotabaru, H Genta Kusan, di Kotabaru, Rabu.
Dia menjelaskan, untuk mendapatkan dana pusat SKPD tidak hanya cukup mengatakan bahwa dia mau membangun ini dan itu, tanpa dibarengi dengan data dan proposal kegiatan yang diinginkan.
Pemerintah pusat, khsusunya kementerian siap menggelontorkan dana bahkan mereka mendorong agar SKPD di daerah mengajukan permohonan dengan membawa proposal dilengkapi dengan data dukung yang kuat yang ditanda tangani oleh kepala daerah.
"Apabila semua itu ada, kementerian Insya Allah langsung menyetujui apapun yang diminta SKPD. Dan kesempatan ini harus direbut oleh SKPD di Kotabaru," terang dia.
Kader Partai Amanat Nasional itu mengharapkan, pimpinan SKPD tidak fakum hanya menunggu, tetapi harus inovatif dan kreatif bagaimana caranya untuk mendapatkan dana pusat.
SKPD tidak boleh hanya mengandalkan dana APBD yang besarnya lebih satu triliun itu, karena APBD yang ada hanya cukup untuk membangun dalam skala prioritas.
"Bahkan, dana satu triliun dari pusat bisa kita dapatkan apabila SKPD kreatif dibantu dengan DPRD untuk melakukan pendekatan dari beberapa kementerian," paparnya.
Sebelumnya, Penjabat Bupati Kotabaru H Isra, mengatakan, realisasi pembangunan masih rendah, yakni, sekitar 27,25 persen dari total belanja sebesar Rp1,6 triliun, karena sampai saat ini masih proses lelang kegiatan.
Isra meminta para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bersama timnya untuk bekerja keras dan bersungguh-sungguh agar dapat mengejar ketertinggalan.
SKPD yang mendapatkan alokasi dana cukup besar dan kegiatannya cukup banyak diminta mempercepat proses lelang, karena apabila realisasinya rendah akan berdampak pada yang lainnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kotabaru H Ansyar Noor menambahkan, realisasi fisik APBD baru kisaran 27,25 persen dan realisasi keuangan sekitar 17,53 persen dari belanja total Rp1,6 triliun.
"Sedangkan belanja langsung APBD Kotabaru 2015 sebesar Rp933 miliar," terang dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
"Pemerintah pusat sebenarnya sudah membuka diri kepada pemerintah daerah mau membangun apa, tinggal SKPD yang harus giat berkoordinasi bagaimana bisa mendapatkan dana dari APBN," kata anggota komisi II DPRD Kotabaru, H Genta Kusan, di Kotabaru, Rabu.
Dia menjelaskan, untuk mendapatkan dana pusat SKPD tidak hanya cukup mengatakan bahwa dia mau membangun ini dan itu, tanpa dibarengi dengan data dan proposal kegiatan yang diinginkan.
Pemerintah pusat, khsusunya kementerian siap menggelontorkan dana bahkan mereka mendorong agar SKPD di daerah mengajukan permohonan dengan membawa proposal dilengkapi dengan data dukung yang kuat yang ditanda tangani oleh kepala daerah.
"Apabila semua itu ada, kementerian Insya Allah langsung menyetujui apapun yang diminta SKPD. Dan kesempatan ini harus direbut oleh SKPD di Kotabaru," terang dia.
Kader Partai Amanat Nasional itu mengharapkan, pimpinan SKPD tidak fakum hanya menunggu, tetapi harus inovatif dan kreatif bagaimana caranya untuk mendapatkan dana pusat.
SKPD tidak boleh hanya mengandalkan dana APBD yang besarnya lebih satu triliun itu, karena APBD yang ada hanya cukup untuk membangun dalam skala prioritas.
"Bahkan, dana satu triliun dari pusat bisa kita dapatkan apabila SKPD kreatif dibantu dengan DPRD untuk melakukan pendekatan dari beberapa kementerian," paparnya.
Sebelumnya, Penjabat Bupati Kotabaru H Isra, mengatakan, realisasi pembangunan masih rendah, yakni, sekitar 27,25 persen dari total belanja sebesar Rp1,6 triliun, karena sampai saat ini masih proses lelang kegiatan.
Isra meminta para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bersama timnya untuk bekerja keras dan bersungguh-sungguh agar dapat mengejar ketertinggalan.
SKPD yang mendapatkan alokasi dana cukup besar dan kegiatannya cukup banyak diminta mempercepat proses lelang, karena apabila realisasinya rendah akan berdampak pada yang lainnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kotabaru H Ansyar Noor menambahkan, realisasi fisik APBD baru kisaran 27,25 persen dan realisasi keuangan sekitar 17,53 persen dari belanja total Rp1,6 triliun.
"Sedangkan belanja langsung APBD Kotabaru 2015 sebesar Rp933 miliar," terang dia.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015