Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan berpendapat, Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD belum maksimal kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) provinsi setempat.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan HM Rosehan Noor Bahri SH membacakan pemandangan umum Fraksinya terhadap Raperda tentang RAPBD Tahun 2022 pada rapat paripurna DPRD provinsi setempat yang dipimpin Ketuanya Dr (HC) H Supian HK SH MH di Banjarmasin, Senin (8/11).
Padahal menurut Fraksi PDI Perjuangan sumber PAD, di provinsinya dengan luas lebih kurang 3,7 juta hektare (ha) terbagi atas 13 kabupaten/kota tersebut cukup potensial sumber PAD.
"Oleh karena itu, perlu kebijakan konkrit, apa yang dilaksanakan pemerintah provinsi (Pemprov)/Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mendorong kinerja BUMD agar dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD," lanjut wakil rakyat dari PDI Perjuangan.
Pada kesempatan itu, Fraksi PDI Perjuangan menyentil, Direktur Utama (Dirut) PT Bank Kalsel yang mengalami kekosongan sekitar tujuh bulan.
"Selain itu, adanya broker di Bank Kalsel yang sangat mempengaruhi pendapatan PT Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida) Kalsel. Hal tersebut agar menjadi perhatian Gubernur Kalsel," demikian wakil rakyat dari PDI Perjuangan tersebut.
RAPBD Kalsel 2022 yang sedang mulai pembahasan terdiri dari Pendapatan Daerah Rp5,5 triliun lebih dan Belanja Daerah Rp5,5 triliun lebih atau mengalami selisih kurang Rp35 miliar yang akan ditutupi dengan pembiayaan netto.
Pada paripurna DPRD Kalsel tersebut hadir Wakil Gubernur setempat, H Muhidin dan mendampingi pimpinan rapat, Wakil Ketua Dewan Muhammad Syaripuddin SE MAP.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Ketua Fraksi PDI Perjuangan HM Rosehan Noor Bahri SH membacakan pemandangan umum Fraksinya terhadap Raperda tentang RAPBD Tahun 2022 pada rapat paripurna DPRD provinsi setempat yang dipimpin Ketuanya Dr (HC) H Supian HK SH MH di Banjarmasin, Senin (8/11).
Padahal menurut Fraksi PDI Perjuangan sumber PAD, di provinsinya dengan luas lebih kurang 3,7 juta hektare (ha) terbagi atas 13 kabupaten/kota tersebut cukup potensial sumber PAD.
"Oleh karena itu, perlu kebijakan konkrit, apa yang dilaksanakan pemerintah provinsi (Pemprov)/Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mendorong kinerja BUMD agar dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD," lanjut wakil rakyat dari PDI Perjuangan.
Pada kesempatan itu, Fraksi PDI Perjuangan menyentil, Direktur Utama (Dirut) PT Bank Kalsel yang mengalami kekosongan sekitar tujuh bulan.
"Selain itu, adanya broker di Bank Kalsel yang sangat mempengaruhi pendapatan PT Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida) Kalsel. Hal tersebut agar menjadi perhatian Gubernur Kalsel," demikian wakil rakyat dari PDI Perjuangan tersebut.
RAPBD Kalsel 2022 yang sedang mulai pembahasan terdiri dari Pendapatan Daerah Rp5,5 triliun lebih dan Belanja Daerah Rp5,5 triliun lebih atau mengalami selisih kurang Rp35 miliar yang akan ditutupi dengan pembiayaan netto.
Pada paripurna DPRD Kalsel tersebut hadir Wakil Gubernur setempat, H Muhidin dan mendampingi pimpinan rapat, Wakil Ketua Dewan Muhammad Syaripuddin SE MAP.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021