Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Selatan H Syahdillah meminta pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota mengantisipasi lebih dini kemungkinan bencana kabut asap.
"Ini kan sudah memasuki musim kemarau. Dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, setiap musim kemarau kabut asap juga melanda wilayah Kalimantan Selatan," ujarnya di Banjarmasin, Jumat.
Untuk itu, lanjut mantan Wakil Bupat Hulu Sungai Utara, Kalsel, pemerintah daerah melakukan langkah-langkah sebagai upaya antisipasi secara dini bencana kabut asap.
"Paling tidak meminimalkan atas kemungkinan munculnya bencana kabut asap tersebut," tutur politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu.
Karena, menurut dia, kalau serangan kabut asap sudah terjadi, maka selain mengganggu kesehatan masyarakat, juga berdampak terhadap kegiatan lain seperti perekonomian rakyat dan penerbangan.
"Oleh sebab itu, selagi belum parah, kita harus segera melakukan antipasi dini," ujar Wakil Ketua Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalsel tersebut.
Dalam kaitan pencegahan atau penanggulangan terhadap kemungkinan terjadinya kabut asap tersebut, Komisi I DPRD Kalsel akan mengundang mitra kerja antara lain Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
"Kita ingin tahu, apa program BPBD terutama dalam menghadapi musim kemarau panjang dan sekaligus rencana langkah antisipasi kabut asap," demikian Syahdillah.
Di Kalsel dengan luas wilayah sekitar 37.000 kilometer persegi dan terbagi atas 13 kabupaten/kota, hingga saat ini belum ada kabut asap yang diduga karena kebakaran lahan dan hutan, kendati sudah memasuki musim kemarau.
Sementara di provinsi tetangga, yaitu Kalimantan Tengah sudah mulai warga setempat mengeluh karena kabut asap, walaupun gangguan tersebut belum parah.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
"Ini kan sudah memasuki musim kemarau. Dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, setiap musim kemarau kabut asap juga melanda wilayah Kalimantan Selatan," ujarnya di Banjarmasin, Jumat.
Untuk itu, lanjut mantan Wakil Bupat Hulu Sungai Utara, Kalsel, pemerintah daerah melakukan langkah-langkah sebagai upaya antisipasi secara dini bencana kabut asap.
"Paling tidak meminimalkan atas kemungkinan munculnya bencana kabut asap tersebut," tutur politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu.
Karena, menurut dia, kalau serangan kabut asap sudah terjadi, maka selain mengganggu kesehatan masyarakat, juga berdampak terhadap kegiatan lain seperti perekonomian rakyat dan penerbangan.
"Oleh sebab itu, selagi belum parah, kita harus segera melakukan antipasi dini," ujar Wakil Ketua Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalsel tersebut.
Dalam kaitan pencegahan atau penanggulangan terhadap kemungkinan terjadinya kabut asap tersebut, Komisi I DPRD Kalsel akan mengundang mitra kerja antara lain Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
"Kita ingin tahu, apa program BPBD terutama dalam menghadapi musim kemarau panjang dan sekaligus rencana langkah antisipasi kabut asap," demikian Syahdillah.
Di Kalsel dengan luas wilayah sekitar 37.000 kilometer persegi dan terbagi atas 13 kabupaten/kota, hingga saat ini belum ada kabut asap yang diduga karena kebakaran lahan dan hutan, kendati sudah memasuki musim kemarau.
Sementara di provinsi tetangga, yaitu Kalimantan Tengah sudah mulai warga setempat mengeluh karena kabut asap, walaupun gangguan tersebut belum parah.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015