Pembelajaran tatap muka (PTM) kini mulai dilaksanakan di 13 kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan (Kalsel), seiring turunnya level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Pemerintah daerah pun terus menggenjot vaksinasi COVID-19 bagi pelajar, rentang usia 12-17 tahun, guna mendukung PTM secara terbatas dengan penerapan protokol kesehatan ketat.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, ada 402.120 jiwa yang menjadi target sasaran vaksinasi pada usia 12-17 tahun. Hingga 29 September 2021, capaiannya masih di bawah 20 persen dari target.
Kepala Dinas Kesehatan Kalsel Muhamad Muslim mengakui pemerintah daerah di 13 kabuaten dan kota terus berupaya meningkatkan serbuan vaksinasi pelajar dengan menggandeng TNI-Polri.
Saat ini, program itu dilakukan dengan sistem jemput bola ke sekolah-sekolah yang kemudian digelar vaksinasi. Harapannya antusias peserta didik semakin tinggi untuk disuntik vaksin.
Muslim juga memastikan pemberian vaksin bagi anak harus mendapat persetujuan orang tua. Kemudian bagi orang tua sendiri, tentunya juga telah menerima vaksin.
Menurut dia, jangan sampai anaknya sudah divaksin, ternyata orang tua justru belum. Karena itu pihaknya meminta didata juga orang tua atau wali murid yang mendampingi anaknya divaksin. Jika belum bisa langsung divaksin juga, jika stok dosisnya mencukupi.
Menurut Muslim, orang tua dan orang dewasa lainnya, termasuk lansia yang satu rumah dengan anak, yang melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah wajib terlindungi melalui vaksinasi.
Mengingat seorang anak rentan menjadi pembawa virus yang pada akhirnya bisa menularkan kepada orang dewasa di sekitarnya. Apalagi jika sampai menyerang kelompok lansia yang rentan, maka efeknya sangatlah berbahaya.
Kalau anak sendiri, menurut dia, cenderung kuat terhadap serangan COVID-19, namun si anak itu bisa menjadi pembawa virus bagi orang lain.
Kemudian bagi guru dan tenaga kependidikan di sekolah, vaksinasi juga diharapkan bisa mencapai target. Muslim menyebut capaiannya menggembirakan, yaitu di atas 60 persen.
Kalau semuanya telah divaksin, baik guru maupun siswa, maka tidak akan ada lagi kekhawatiran untuk dibukanya sekolah. Sepanjang disiplin protokol kesehatan ditegakkan, maka semuanya akan berjalan aman dan sehat.
Pelaksanaan pembelajaran tatap muka di SDN Pemurus Dalam 5 Banjarmasin. (ANTARA/Firman)
Gotong royong
Percepatan vaksinasi bagi kalangan pelajar, termasuk santri pondok pesantren dan mahasiswa, kini menjadi perhatian Presiden Joko Widodo, seiring mulai dilaksanakannya pembelajaran tatap muka.
Semua pihak pun bergotong royong untuk bersama-sama mendukung serbuan vaksin bagi pelajar dan mahasiswa.
Seperti Polda Kalsel, kini selalu menyediakan kuota khusus bagi remaja usia 12 sampai 17 tahun untuk setiap gelaran vaksinasi.
Kabid Dokkes Polda Kalsel Kombes Pol dr Ubaidillah mengatakan pelajar dan mahasiswa kini memang menjadi prioritas, sebagaimana arahan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk memperkuat pelaksanaan PTM yang sudah dimulai.
Vaksin sebagai persyaratan bagi pelajar, guru maupun perangkat sekolah dalam pembelajaran tatap muka. Karena itu Polri mendukung kebijakan Kemendikbud-Ristek ini dengan akselerasi vaksinasi pelajar di Gerai Vaksin Presisi.
Ubaidillah juga memastikan sekolah dan perguruan tinggi kini dijadikan sentra vaksinasi dengan sasaran pelajar dan mahasiswa, termasuk warga sekitar sebagai upaya akselerasi vaksinasi, sehingga mencapai target yang diharapkan.
Untuk Vaksinasi Serentak Universitas, Polda Kalsel berhasil menyuntik sebanyak 2.167 orang di Banjarmasin. Kemudian Sinergitas Polda dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) gabungan beberapa perguruan tinggi menggelar vaksinasi dengan capaian 3.000 orang.
Sementara Korem 101/Antasari dan satuan jajarannya di Kalimantan Selatan juga melaksanakan serbuan vaksinasi bagi pelajar.
Seperti di Kota Banjarbaru, ada 2.000 pelajar empat SMP divaksinasi melalui kerja sama antara Korem 101/Antasari, Pemerintah Kota Banjarbaru dan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI).
Komandan Korem 101/Antasari Brigjen TNI Firmansyah, bahkan mempersilahkan pelajar dan mahasiswa untuk mendatangi sentra-sentra vaksinasi yang digelar pihaknya.
Cukup dengan menunjukkan kartu pelajar atau kartu mahasiswa, mereka langsung divaksinasi, seperti di Rumah Sakit TPT Dr. R. Soeharsono Banjarmasin, gelaran vaksinasi didukung 40 tenaga kesehatan Angkatan Darat yang siap melayani masyarakat.
Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Banjarmasin juga terus melaksanakan serbuan vaksinasi maritim yang menyasar pula anak-anak usia 12 sampai 17 tahun, termasuk mahasiswa.
Sebagaimana perintah Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono agar serbuan vaksinasi COVID-19 bagi pelajar dan mahasiswa digencarkan, usai jajarannya merampungkan cakupan untuk masyarakat pesisir.
Komandan Lanal Banjarmasin Kolonel Laut (P) Herbiyantoko mengemukakan setelah sektor maritim dan warga pesisir rampung semua, berikutnya pelajar dan mahasiswa termasuk santri pondok pesantren yang menjadi target untuk divaksinasi. Pastikan sudah terkendali
Berdasarkan unit pendidikan di bawah Kemendikbud-Ristek yang telah memberikan laporan pada seluruh jenjang yang dipublikasikan di https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar, sebanyak 43 persen saat ini sudah melaksanakan PTM.
Seiring waktu mulai berjalannya PTM terbatas tersebut, merebak pula pemberitaan di media mengenai kasus COVID-19 di sekolah.
Data Kemendikbud menyebutkan hingga 20 September 2021 terdapat 1.296 sekolah yang melaporkan terjadinya klaster COVID-19, di mana sebagian besar kasus terjadi pada sekolah dasar, yaitu 581 sekolah.
Berbeda dengan klaster yang terjadi pada pendidikan tingkat SMP, SMA dan SMK di mana kasus yang terjadi pada umumnya menimpa guru, maka pada tingkat SD menimpa murid yang jumlahnya dua kali lipat dari guru.
Menurut anggota Tim Pakar Universitas Lambung Mangkurat (ULM) untuk Percepatan Penanganan COVID-19 Hidayatullah Muttaqin SE, MSI, Pg.D,
dominannya klaster COVID-19 sekolah pada anak usia SD tidaklah aneh mengingat tingkat kematangan berpikirnya yang masih rendah.
Merujuk pada hasil survei BPS pada Tahun 2020, semakin muda usia semakin susah menerapkan protokol kesehatan, apalagi untuk anak usia SD.
Muttaqin menyatakan kebijakan PTM, meskipun masih dalam ruang lingkup terbatas, harusnya menunggu pandemi betul-betul dalam keadaan terkendali dan stabil tidak ada kasus dalam waktu minimal 14 hari pada suatu daerah.
Dia juga melihat kebijakan PTM tidak menunggu capaian memadai vaksinasi dua dosis, baik terhadap populasi umum maupun pada kelompok pendidik dan anak usia sekolah.
Kemudian tidak melihat skala anak usia sekolah yang sudah divaksinasi dan tingkat kematangan berpikir. Hingga saat ini vaksinasi baru dapat dilakukan pada anak usia SMP dan SMU atau yang sederajat.
Sementara PTM dilaksanakan pada semua jenjang, dari PAUD, SD hingga perguruan tinggi, sedangkan anak usia PAUD dan SD cenderung lebih sulit untuk memahami dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.
Muttaqin menekankan pentingnya memastikan pandemi sudah terkendali terlebih dahulu bagi suatu daerah sebelum melaksanakan PTM adalah untuk mencegah kegiatan sekolah jadi pemicu melonjaknya kembali penularan COVID-19 di masyarakat.
Jika ada anak, guru dan staf sekolah yang terpapar di sekolah, maka itu sangat berpotensi mendorong penularan di masyarakat, khususnya klaster keluarga. Itu artinya kegiatan PTM dalam situasi seperti itu justru menjadi penghambat upaya pengendalian pandemi.
Karena itu perlu kajian ulang secara komprehensif mengenai strategi pelaksanaan PTM dengan memperhatikan situasi pandemi dan capaian vaksinasi, sedangkan untuk anak usia PAUD dan SD dilakukan pembelajaran campuran dengan cara guru mendatangi ke rumah untuk menyampaikan materi pelajaran.
