Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan H Muhaimin mengharapkan pembangunan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, Kalimantan Selatan, jangan sampai tertunda lagi.
Harapan tersebut disampaikan Muhaimin di Banjarmasin, Senin, saat berada di ruang kerjanya, menanggapi selesainya permasalahan lahan rencana pengembangan bandara itu dengan TNI-AU/Pangkalan Udara (Lanud) Syamsudin Noor.
"Kita mengapresiasi atas usaha atau kerja keras Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin dan sikap TNI-AU, sehingga persoalan lahan untuk pengembangan Bandara Syamsudin Noor bisa dituntaskan," kata politisi PDI-P tersebut.
Anggota DPRD Kalsel empat periode itu berharap, ke depan Bandara Syamsudin Noor bisa sejajar dengan bandara lain di Indonesia yang sudah maju.
Ia mengaku, prihatin terhadap kondisi Bandara Syamsudin Noor yang berada di wilayah Kota Banjarbaru (27 kilometer utara Banjarmasin), yang minim fasilitas, kendati kini telah mejadi bandara internasional.
"Sebagai bandara internasional, Syamsudin Noor belum memiliki fasilitas yang memadai, seperti keadaan terminal penumpang, baik untuk keberangkatan maupun kedatangan masih terkesan sumpek," tuturnya.
Sehingga, kata Muhaimin berharap, pembangunan atau ground breaking Bandara Syamsudin Noor, tidak tertunda lagi.
"Kita berharap "ground breaking" untuk pengembangan Bandara Syamsudin Noor yang dijadwalkan pertengahan April 2015 tidak tertunda lagi. Kami dari dewan akan memberikan dukungan," katanya.
Menurut dia, dampak positif dari pengembangan Bandara Syamsudin Noor, cukup banyak, antara lain bisa menjadi pendorong gerak perekonomian daerah lebih maju lagi, karena investor dari luar negeri dapat langsung datang ke Kalsel.
Selain itu, tak ada keraguan lagi bagi pemerintah pusat menetapkan Bandara Syamsudin Noor sebagai embarkasi/debarkasi haji, karena faslitas penunjang untuk penerbangan internasional yang sudah memadai, demikian Muhaimin.
Sebelumnya, pengembangan bandara tersebut, selalu tertunda, karena masalah lahan seluas sekitar 3,4 hektare (ha) diklaim merupakan aset TNI-AU atau Lanud Syamsudin Noor.
Namun dalam pertemuan antara Gubernur Kalsel dengan pejabat tinggi TNI-AU yang dihadiri Wakil Presiden HM Jusuf Kalla di Jakarta baru-baru ini, persaolan tersebut bisa diselesaikan.
Luas areal Bandara Syamsudin Noor, saat ini mencapai 257 ha, dan rencana perluasan atau pengembangan menjadi 300 ha (termasuk milik TNI-AU 3,4 ha yang sudah tidak bermasalah lagi).
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
Harapan tersebut disampaikan Muhaimin di Banjarmasin, Senin, saat berada di ruang kerjanya, menanggapi selesainya permasalahan lahan rencana pengembangan bandara itu dengan TNI-AU/Pangkalan Udara (Lanud) Syamsudin Noor.
"Kita mengapresiasi atas usaha atau kerja keras Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin dan sikap TNI-AU, sehingga persoalan lahan untuk pengembangan Bandara Syamsudin Noor bisa dituntaskan," kata politisi PDI-P tersebut.
Anggota DPRD Kalsel empat periode itu berharap, ke depan Bandara Syamsudin Noor bisa sejajar dengan bandara lain di Indonesia yang sudah maju.
Ia mengaku, prihatin terhadap kondisi Bandara Syamsudin Noor yang berada di wilayah Kota Banjarbaru (27 kilometer utara Banjarmasin), yang minim fasilitas, kendati kini telah mejadi bandara internasional.
"Sebagai bandara internasional, Syamsudin Noor belum memiliki fasilitas yang memadai, seperti keadaan terminal penumpang, baik untuk keberangkatan maupun kedatangan masih terkesan sumpek," tuturnya.
Sehingga, kata Muhaimin berharap, pembangunan atau ground breaking Bandara Syamsudin Noor, tidak tertunda lagi.
"Kita berharap "ground breaking" untuk pengembangan Bandara Syamsudin Noor yang dijadwalkan pertengahan April 2015 tidak tertunda lagi. Kami dari dewan akan memberikan dukungan," katanya.
Menurut dia, dampak positif dari pengembangan Bandara Syamsudin Noor, cukup banyak, antara lain bisa menjadi pendorong gerak perekonomian daerah lebih maju lagi, karena investor dari luar negeri dapat langsung datang ke Kalsel.
Selain itu, tak ada keraguan lagi bagi pemerintah pusat menetapkan Bandara Syamsudin Noor sebagai embarkasi/debarkasi haji, karena faslitas penunjang untuk penerbangan internasional yang sudah memadai, demikian Muhaimin.
Sebelumnya, pengembangan bandara tersebut, selalu tertunda, karena masalah lahan seluas sekitar 3,4 hektare (ha) diklaim merupakan aset TNI-AU atau Lanud Syamsudin Noor.
Namun dalam pertemuan antara Gubernur Kalsel dengan pejabat tinggi TNI-AU yang dihadiri Wakil Presiden HM Jusuf Kalla di Jakarta baru-baru ini, persaolan tersebut bisa diselesaikan.
Luas areal Bandara Syamsudin Noor, saat ini mencapai 257 ha, dan rencana perluasan atau pengembangan menjadi 300 ha (termasuk milik TNI-AU 3,4 ha yang sudah tidak bermasalah lagi).
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015