"Kenaikan pendapatan tersebut sebesar Rp515,2 miliar lebih atau 9,37 persen dari target APBD murni provinsi itu tahun 2017," ujar Rudy pada Rapat Paripurna DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang dipimpin Wakil Ketuanya H Muhaimin di Banjarmasin, Selasa.
Dengan kenaikan tersebut, berarti pendapatan pada RAPBDP Kalsel 2017 menjadi Rp6,014 triliun lebih," lanjut orang nomor dua di jajaran pemerintah provinsi (Pemprov) itu saat menyampaikan Nota Keuangan/RAPBDP 2017.
Begitu pula khusus Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalsel dalam RAPBDP 2017 provinsi tersebut mengalami kenaikan 0,55 persen dibanding dengan target APBD murni yaitu dari Rp3,205 triliun lebih menjadi Rp3,223 triliun lebih.
Kemudian dana perimbangan, Pemprov Kalsel memperkirakan pada RAPBDP 2017 akan mengalami kenaikan sebesar Rp490,008 miliar lebih dari target APBD murni sebesar Rp2,261 triliun lebih menjadi Rp2,751 triliun lebih atau naik 21,67 persen.
Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah pada RAPBD-P Kalsel 2017 dianggarkan Rp40,006 miliar lebih atau naik 23,85 persen bila dibandingkan dengan terget APBD murni 2017 yaitu hanya Rp32,301 miliar lebih.
Sementara belanja daerah pada RAPBD-P Kalsel 2017 berjumlah Rp6,380 triliun lebih atau naik 15,23 persen dari APBD murni yang ditetapkan sebesar Rp5,532 triliun lebih.
Pada alokasi anggaran belanja daerah Kalsel sebagaimana RAPBD-P 2017 untuk tidak langsung Rp3,164 triliun lebih atau mencapai 49,59 persen dari total APBD tahun anggaran tersebut.
"Anggaran belanja tidak langsung pada RAPBDP Kalsel 2017 tersebut mengalami kenaikan 6,66 persen bila dibandingkan dengan APBD murni yang dianggarkan Rp2,266 triliun lebih," lanjut Wakil Gubernur dua periode provinsi itu.
Belanja langsung pada RAPBDP Kalsel 2017 dianggarkan Rp3,215 triliun lebih atau mencapai 50,41 persen dari total RAPBDP tersebut, kata Rudy Resnawan.
Dalam rapat paripurna itu selain hadir Wakil Ketua DPRD Kalsel lainnnya masing-masing Asbullah dan H Hamsyuri, juga unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah setempat.
