Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), HM Noor mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (RAKORWASDA) dan Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan (RAKORWASINKEUBANG), Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) tahun 2021.
Ia mengatakan, rakor ini dalam rangka menyamakan persepsi dalam pengawasan untuk penanggulangan lahan kritis dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), yang merupakan salah satu isu strategis Agenda Prioritas Pengawasan (APP) tahun 2021.
Baca juga: Usulan dana cadangan Pilkada HSS 2024 mencapai Rp30 miliar
"Dalam hal ini karhutla masih menjadi isu penting yang perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah," katanya, saat memberikan keterangan usai mengikuti rakor di Aula Gedung KH Idham Chalid, Banjarabaru. Kamis (20/05) lalu
Dijelaskan dia, melalui pembahasan dalam rakor ini dapat menjadi langkah untuk mengevaluasi pengelolaan peralatan, dan penanganan peralatan penanggulangan bencana di setiap daerah yang rawan, terhadap karhutla untuk menciptakan lahan tanpa titik api atau zero hotspot.
Baca juga: Kunker DPRD Kalsel ke HSS, guna selaraskan perda kabupaten dan provinsi
Rakorwasda dan Rakorwasinkeubang Provinsi Kalsel tahun 2021 kali ini dengan mengangkat tema “Strategi pengawasan dalam penanggulangan lahan kritis dan Karhutla di wilayah Provinsi Kalsel.
Turut hadir, Pj Gubernur Kalsel Safrizal ZA, narasumber Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rikwanto, Sekda Prov Kalsel, Roy Rizali Anwar, Kepala Perwakilan BPKP Kalsel, Rudy M. Harahap, Apsidus Kejaksaan Tinggi Kalsel, Dwianto Prihartono, dan hadir secara virtual Inspektur Jendral Kemendagri (Inspektur IV), Arsan Latif.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Ia mengatakan, rakor ini dalam rangka menyamakan persepsi dalam pengawasan untuk penanggulangan lahan kritis dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), yang merupakan salah satu isu strategis Agenda Prioritas Pengawasan (APP) tahun 2021.
Baca juga: Usulan dana cadangan Pilkada HSS 2024 mencapai Rp30 miliar
"Dalam hal ini karhutla masih menjadi isu penting yang perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah," katanya, saat memberikan keterangan usai mengikuti rakor di Aula Gedung KH Idham Chalid, Banjarabaru. Kamis (20/05) lalu
Dijelaskan dia, melalui pembahasan dalam rakor ini dapat menjadi langkah untuk mengevaluasi pengelolaan peralatan, dan penanganan peralatan penanggulangan bencana di setiap daerah yang rawan, terhadap karhutla untuk menciptakan lahan tanpa titik api atau zero hotspot.
Baca juga: Kunker DPRD Kalsel ke HSS, guna selaraskan perda kabupaten dan provinsi
Rakorwasda dan Rakorwasinkeubang Provinsi Kalsel tahun 2021 kali ini dengan mengangkat tema “Strategi pengawasan dalam penanggulangan lahan kritis dan Karhutla di wilayah Provinsi Kalsel.
Turut hadir, Pj Gubernur Kalsel Safrizal ZA, narasumber Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rikwanto, Sekda Prov Kalsel, Roy Rizali Anwar, Kepala Perwakilan BPKP Kalsel, Rudy M. Harahap, Apsidus Kejaksaan Tinggi Kalsel, Dwianto Prihartono, dan hadir secara virtual Inspektur Jendral Kemendagri (Inspektur IV), Arsan Latif.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021