Sekretaris Daerah(Sekda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), H. Muhammad Noor, menghadiri rapat bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD HSS, dengan agenda pembahasan awal tentang usulan tentang dana cadangan Pilkada 2024 di luar Propemperda.
Ia mengatakan, besaran nominal anggaran yang diusulkan untuk sementara yang sudah dianggarkan selama tiga tahun APBD adalah Rp10 miliar pertahun atau total Rp30 miliar, tahun 2021 yang diambil dari APBD Perubahan, tahun 2022 dan 2023 dari APBD Murni.
"Anggaran yang kita usulkan juga masih bersifat dinamis, khususnya nanti untuk tahun 2024 kita akan membahas secara khusus dengan pihak penyelenggara Pilkada, yakni KPU dan Bawaslu. Kalau memang dana yang dibutuhkan mengalami perubahan, tentu akan kita tindak lanjuti," katanya, di gedung DPRD setempat, Rabu (19/5).
Baca juga: Kunker DPRD Kalsel ke HSS, guna selaraskan perda kabupaten dan provinsi
Dijelaskan dia, atas nama pihak eksekutif menyampaikan terima kasihnya kepada ketua dan anggota Bapemperda DPRD, yang secara bijak menyetujui dan menerima usulan tersebut.
Ketua Bapemperda DPRD HSS, Rahmat Iriadi, mengatakan lima orang anggota Bapemperda DPRD, secara aklamasi menyetujui dan menerima usulan dimaksud, untuk ditindaklanjuti dan akan dibawa ke Badan Musyawarah DPRD dan rapat paripurna.
Menurut dia, hal ini mengingat ini adalah untuk kepentingan masyarakat dan keberlangsungan Pilkada yang lancar di HSS, pihaknya menerima usulan ini untuk diteruskan untuk dibahas pada tingkat lanjutan yang akan datang di dalam Rapat Paripurna.
Baca juga: Sekda HSS sampaikan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi
"Namun kami berharap, beberapa catatan yang kami kemukakan tadi agar bisa ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif," katanya.
Turut berhadir, para asisten, beberapa kepala SKPD dan Bagian Hukum Setda HSS, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajaran, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten HSS.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Ia mengatakan, besaran nominal anggaran yang diusulkan untuk sementara yang sudah dianggarkan selama tiga tahun APBD adalah Rp10 miliar pertahun atau total Rp30 miliar, tahun 2021 yang diambil dari APBD Perubahan, tahun 2022 dan 2023 dari APBD Murni.
"Anggaran yang kita usulkan juga masih bersifat dinamis, khususnya nanti untuk tahun 2024 kita akan membahas secara khusus dengan pihak penyelenggara Pilkada, yakni KPU dan Bawaslu. Kalau memang dana yang dibutuhkan mengalami perubahan, tentu akan kita tindak lanjuti," katanya, di gedung DPRD setempat, Rabu (19/5).
Baca juga: Kunker DPRD Kalsel ke HSS, guna selaraskan perda kabupaten dan provinsi
Dijelaskan dia, atas nama pihak eksekutif menyampaikan terima kasihnya kepada ketua dan anggota Bapemperda DPRD, yang secara bijak menyetujui dan menerima usulan tersebut.
Ketua Bapemperda DPRD HSS, Rahmat Iriadi, mengatakan lima orang anggota Bapemperda DPRD, secara aklamasi menyetujui dan menerima usulan dimaksud, untuk ditindaklanjuti dan akan dibawa ke Badan Musyawarah DPRD dan rapat paripurna.
Menurut dia, hal ini mengingat ini adalah untuk kepentingan masyarakat dan keberlangsungan Pilkada yang lancar di HSS, pihaknya menerima usulan ini untuk diteruskan untuk dibahas pada tingkat lanjutan yang akan datang di dalam Rapat Paripurna.
Baca juga: Sekda HSS sampaikan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi
"Namun kami berharap, beberapa catatan yang kami kemukakan tadi agar bisa ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif," katanya.
Turut berhadir, para asisten, beberapa kepala SKPD dan Bagian Hukum Setda HSS, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajaran, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten HSS.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021