Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tanah Laut, Kalimantan Selatan Andris Evony mengatakan, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengubah tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 menjadi BERINTERAKSI dalam Membina Desa dan Menata Kota dalam rangka Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Ekonomi dan Infrastruktur untuk Pemulihan Sosial Ekonomi Masyarakat.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode pertama, jelas Andris, memiliki dua prioritas pembangunan pada tahun 2022 di Kabupaten Tanah Laut.
Prioritas pertama, jelas dia, pemulihan ekonomi dan infrastruktur pasca bencana, sedangkan prioritas kedua, pemenuhan target Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2018-2023), diantaranya terdapat 17 indikator belum terpenuhi dari total 46 Indikator.
"Kenapa difokuskan, supaya apa yang dibelanjakan menggunakan APBD akan lebih mengena. Proyeksi kemampuan belanja kita tidak sampai 1,5 sekian triliun, maka kita harus memilih mana yang prioritas," jelas Andris, pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 di Aula Pencerahan Bappeda Tanah Laut, Rabu (7/4).
Andris juga menyampaikan bahwa Bappeda Tala telah memberikan fasilitas untuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja).
"Alhamdulillah program kegiatan yang disampaikan kawan-kawan SKPD sudah mengarah kepada dua prioritas tersebut, tinggal nanti sebelum dilaksanakan penetapan RKPD, kami akan melaksanakan sharing atau sinkronisasi dengan DPRD," papar Andris.
Pada akhir acara, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bersama seluruh pemangku kepentingan melakukan penandatanganan berita acara hasil kesepakatan Musrenbang Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 untuk RKPD tahun 2022.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode pertama, jelas Andris, memiliki dua prioritas pembangunan pada tahun 2022 di Kabupaten Tanah Laut.
Prioritas pertama, jelas dia, pemulihan ekonomi dan infrastruktur pasca bencana, sedangkan prioritas kedua, pemenuhan target Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2018-2023), diantaranya terdapat 17 indikator belum terpenuhi dari total 46 Indikator.
"Kenapa difokuskan, supaya apa yang dibelanjakan menggunakan APBD akan lebih mengena. Proyeksi kemampuan belanja kita tidak sampai 1,5 sekian triliun, maka kita harus memilih mana yang prioritas," jelas Andris, pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 di Aula Pencerahan Bappeda Tanah Laut, Rabu (7/4).
Andris juga menyampaikan bahwa Bappeda Tala telah memberikan fasilitas untuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja).
"Alhamdulillah program kegiatan yang disampaikan kawan-kawan SKPD sudah mengarah kepada dua prioritas tersebut, tinggal nanti sebelum dilaksanakan penetapan RKPD, kami akan melaksanakan sharing atau sinkronisasi dengan DPRD," papar Andris.
Pada akhir acara, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bersama seluruh pemangku kepentingan melakukan penandatanganan berita acara hasil kesepakatan Musrenbang Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 untuk RKPD tahun 2022.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021