DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam hal ini Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan terus mendukung program-program sektor kehutanan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan pendapatan daerah setempat.
Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel HM Iqbal Yudianoor SE menyatakan itu dalam pertemuan Komisinya dengan pemangku Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kusan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) di Batulicin (260 kilometer timur Banjarmasin), Selasa (30/3).
Selain itu, Komisi II mengimbau untuk adanya sinergitas yang baik antara pemerintah kabupaten (Pemkab) dan pemerintah provinsi (Pemprov) dalam setiap sisi pembangunan.
"Dengan sinergitas tersebut, kita berharap mampu secara konkret memberikan manfaat kepada masyarakat dan pendapatan daerah," ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Tanbu itu.
"Dengan program seperti itu pula peran pemerintah dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dapat terwujud dengan baik," lanjut wakil rakyat dari Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Sementara Plt Kepala KPH Kusan Dewi Wulansari SHut menerangkan, sebagaimana visi pengelolaan hutan berdasarkan Rencana Pembangunan Hutan Jaka Panjang (RPHJP) 2017 - 2026 yaitu Terwujudnya Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Secara Lestari dan Berkelanjutan Untuk Mendukung Masyarakat Sejahtera.
Misi dalam hal pengelolaan hutan berdasarkan RPHJP 2017 - 2027 antara lain memantapkan status kawasan dan pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Mengoptimalkan perlindungan hutan, rehabilitasi, pengamanan kawasan dan penegakan hukum.
KPH Kusan seluas 252.375 hektare (ha) terdiri dari hutan lindung 83.257 ha, hutan produksi terbatas 24.972 ha dan hutan produksi tetap 144.246 ha, demikian Dewi Wulansari.
Dalam pertemuan rombongan Komisi II dengan pihak KPH Kusan tersebut hadir Sekretaris Dinas Kehutanan Kalsel Baijuri beserta jajaran, kemudian peninjauan lapangan saat Kunker, 29 - 31 Maret 2021.
Editor : Gunawan Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021