Wali Kota Banjarbaru M Aditya Mufti Ariffin menandatangani komitmen bersama penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) tahun 2021 disaksikan MenPAN dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo.
Penandatangan komitmen dilakukan wali kota di Jakarta, Selasa bersama 38 kepala daerah lainnya dari berbagai wilayah di Indonesia sebagai wujud keseriusan kepala daerah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Wali Kota Banjarbaru mengikuti kegiatan yang difasilitasi KemenPAN dan RB didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Banjarbaru Rahmah Khairita.
"Banjarbaru merupakan salah satu dari 38 daerah di Indonesia yang siap mewujudkan komitmen pelayanan publik terbaik melalui MPP yang sudah dioperasikan beberapa waktu lalu," ujar Rahmah Khairita.
Menurut dia, penandatangan komitmen yang dilakukan wali kota merupakan wujud keseriusan Pemkot Banjarbaru mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui MPP di kantor DPMPTSP Banjarbaru.
Ia mengatakan, penandatanganan komitmen ditindaklanjuti kunjungan tim KemenPAN dan RB ke MPP Kota Banjarbaru yang peresmiannya siap dilaksanakan tanggal 20 April 2021 bertepatan Hari Jadi Kota Banjarbaru.
"Sarana MPP sudah dioperasikan meski pun belum diresmikan. Setiap hari memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sesuai keperluan masing-masing," ucap pejabat perempuan di Pemkot Banjarbaru itu.
Dikatakan, gedung MPP membuka 8 layanan mulai dari pelayanan Dinas PMPTSP, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Samsat, Polres Banjarbaru, Badan Narkotika Nasional (BNN), Bank Kalsel, dan Bank BRI.
"Sejumlah instansi dalam waktu dekat akan bergabung di MPP diantaranya Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan PT Taspen, BPJS, dan Kantor Pelayanan Pajak," kata mantan Kepala Disdik itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Penandatangan komitmen dilakukan wali kota di Jakarta, Selasa bersama 38 kepala daerah lainnya dari berbagai wilayah di Indonesia sebagai wujud keseriusan kepala daerah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Wali Kota Banjarbaru mengikuti kegiatan yang difasilitasi KemenPAN dan RB didampingi Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Banjarbaru Rahmah Khairita.
"Banjarbaru merupakan salah satu dari 38 daerah di Indonesia yang siap mewujudkan komitmen pelayanan publik terbaik melalui MPP yang sudah dioperasikan beberapa waktu lalu," ujar Rahmah Khairita.
Menurut dia, penandatangan komitmen yang dilakukan wali kota merupakan wujud keseriusan Pemkot Banjarbaru mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui MPP di kantor DPMPTSP Banjarbaru.
Ia mengatakan, penandatanganan komitmen ditindaklanjuti kunjungan tim KemenPAN dan RB ke MPP Kota Banjarbaru yang peresmiannya siap dilaksanakan tanggal 20 April 2021 bertepatan Hari Jadi Kota Banjarbaru.
"Sarana MPP sudah dioperasikan meski pun belum diresmikan. Setiap hari memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sesuai keperluan masing-masing," ucap pejabat perempuan di Pemkot Banjarbaru itu.
Dikatakan, gedung MPP membuka 8 layanan mulai dari pelayanan Dinas PMPTSP, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Samsat, Polres Banjarbaru, Badan Narkotika Nasional (BNN), Bank Kalsel, dan Bank BRI.
"Sejumlah instansi dalam waktu dekat akan bergabung di MPP diantaranya Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan PT Taspen, BPJS, dan Kantor Pelayanan Pajak," kata mantan Kepala Disdik itu.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021