Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan yang juga membidangi pertanian mengecek ketahanan pangan di Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) pada kesempatan kunjungan kerja dalam daerah provinsi setempat, 11 - 13 Februari 2021.
Pengecekan itu untuk mengetahui ketersediaan pangan pada dua kabupaten tersebut buat kebutuhan setempat serta kemungkinan membantu daerah tetangga pascabencana banjir beberapa waktu lalu.
Pasalnya sebagaimana penuturan Ketua Komisi II DPRD Kalsel Imam Suprastowo bahwa Dinas Ketahanan Pangan provinsi tidak memiliki dana cadangan untuk ketahanan pangan manakala terjadi bencana pada APBD murni setempat Tahun Anggaran 2021.
Namun anggota DPRD Kalsel dua periode dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI - P) berharap masing-masing pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) memiliki dana cadangan untuk ketahanan pangan.
"Kita tidak ingin ketahanan pangan menjadi masalah terhadap warga masyarakat, terlebih bagi mereka yang terdampak bencana banjir dan masih dalam pandemi COVID-19," demikian Imam Suprastowo.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Pengecekan itu untuk mengetahui ketersediaan pangan pada dua kabupaten tersebut buat kebutuhan setempat serta kemungkinan membantu daerah tetangga pascabencana banjir beberapa waktu lalu.
Pasalnya sebagaimana penuturan Ketua Komisi II DPRD Kalsel Imam Suprastowo bahwa Dinas Ketahanan Pangan provinsi tidak memiliki dana cadangan untuk ketahanan pangan manakala terjadi bencana pada APBD murni setempat Tahun Anggaran 2021.
Namun anggota DPRD Kalsel dua periode dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI - P) berharap masing-masing pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) memiliki dana cadangan untuk ketahanan pangan.
"Kita tidak ingin ketahanan pangan menjadi masalah terhadap warga masyarakat, terlebih bagi mereka yang terdampak bencana banjir dan masih dalam pandemi COVID-19," demikian Imam Suprastowo.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021