Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan menggelar rapat dengar pendapat penjelasan terkait solusi perpanjangan program Universal Health Coverage (UHC) antara Pemkab Balangan dengan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan di ruang rapat Paripurna DPRD.
Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Balangan, Chohari di Paringin Selasa mengatakan, pihaknya bersama DPRD mencari solusi terhadap keputusan tidak diperpanjangnya kerja sama UHC oleh Pemkab Balangan.
Program Universal Health Coverage (UHC) Pemkab Balangan, merupakan komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh warga Balangan.
Pada pertemuan tersebut, dibahas beberapa solusi terkait persolan tersebut, antara lain, kerja sama Pemkab Balangan dengan BPJS Kesehatan tetap diperpanjang selama dua bulan, terhitung mulai Januari-Februari 2021 atau hingga kepemimpinan Ansharuddin-Syaifullah berakhir.
Opsi lainnya, tambah Chohari, jika kerja sama pada Januari tetap tidak diperpanjang, maka masyarakat harus menunggu penggunaan kartu BPJS nya, 14 hari baru bisa aktif.
"Namun untuk sementara bisa juga ditanggulangi dengan peserta membayar secara mandiri, dalam satu kali bayar sebesar Rp35.000 per KK, untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit," ujar Chohari.
Selanjutnya, tambah dia, pihaknya akan menunggu kebijakan pemimpin baru, setelah pelantikan pada Februari 2021.
Chohari berharap, perjanjian tersebut diperpanjang minimal dua bulan sampai akhir periode Bupati Balangan, karena itu program yang luar biasa dan dari Kabupaten Balangan ini, program UHC bisa menular ke kabupaten lainnya.
Selanjutnya, hasil pertemuan tersebut, akan dibawa anggota dewan dan BPJS ke bupati, dengan harapan agar beliau berkenan memperpanjang perjanjian kerjasama tersebut.
Disamping itu, dalam rapat tersebut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Balangan Ifdali meminta kepada pemerintah daerah agar menandatangani MoU yang sudah ada untuk dua bulan ke depan, karena program bupati berikutnya tidak serta merta bisa dilaksanakan secepatnya.
"Semoga Bupati Balangan Ansharuddin bisa menandatangani MoU demi masyarakat Balangan, yang mengharapkan BPJS Kesehatan di Kabupaten Balangan," harap Ifdali.
Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Balangan, M Ifdali dan dihadiri oleh anggota dewan lainnya serta jajaran kantor BPJS Kabupaten Balangan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Balangan, Chohari di Paringin Selasa mengatakan, pihaknya bersama DPRD mencari solusi terhadap keputusan tidak diperpanjangnya kerja sama UHC oleh Pemkab Balangan.
Program Universal Health Coverage (UHC) Pemkab Balangan, merupakan komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh warga Balangan.
Pada pertemuan tersebut, dibahas beberapa solusi terkait persolan tersebut, antara lain, kerja sama Pemkab Balangan dengan BPJS Kesehatan tetap diperpanjang selama dua bulan, terhitung mulai Januari-Februari 2021 atau hingga kepemimpinan Ansharuddin-Syaifullah berakhir.
Opsi lainnya, tambah Chohari, jika kerja sama pada Januari tetap tidak diperpanjang, maka masyarakat harus menunggu penggunaan kartu BPJS nya, 14 hari baru bisa aktif.
"Namun untuk sementara bisa juga ditanggulangi dengan peserta membayar secara mandiri, dalam satu kali bayar sebesar Rp35.000 per KK, untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit," ujar Chohari.
Selanjutnya, tambah dia, pihaknya akan menunggu kebijakan pemimpin baru, setelah pelantikan pada Februari 2021.
Chohari berharap, perjanjian tersebut diperpanjang minimal dua bulan sampai akhir periode Bupati Balangan, karena itu program yang luar biasa dan dari Kabupaten Balangan ini, program UHC bisa menular ke kabupaten lainnya.
Selanjutnya, hasil pertemuan tersebut, akan dibawa anggota dewan dan BPJS ke bupati, dengan harapan agar beliau berkenan memperpanjang perjanjian kerjasama tersebut.
Disamping itu, dalam rapat tersebut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Balangan Ifdali meminta kepada pemerintah daerah agar menandatangani MoU yang sudah ada untuk dua bulan ke depan, karena program bupati berikutnya tidak serta merta bisa dilaksanakan secepatnya.
"Semoga Bupati Balangan Ansharuddin bisa menandatangani MoU demi masyarakat Balangan, yang mengharapkan BPJS Kesehatan di Kabupaten Balangan," harap Ifdali.
Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Balangan, M Ifdali dan dihadiri oleh anggota dewan lainnya serta jajaran kantor BPJS Kabupaten Balangan.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021