Organisasi Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP) memberi kesan positif terhadap Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, melakukan diet kantong plastik sejak 2016.
Melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) nomor 18 tahun 2016 tentang pelarangan kantong plastik bagi ritel dan toko moderen, GIDKP menilai sampah kantong plastik di Kota Banjarmasin dapat ditekan signifikan.
"GIDKP sangat terkesan dengan kota kita terkait Perwali nomor 18 tahun 2016 yang betul-betul terlaksana, karenanya mereka ingin menghadap pak wali kota agar mengetahui kiat-kiatnya," ujar Kabid pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarmasin Marzuki, di Balaikota, Kamis.
Bersama pihak DLH, GIDKP menghadapi Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina di ruangannya di Balaikota Banjarmasin.
Ibnu Sina dalam pertemuan itu menyampaikan, tepat tanggal 1 Juni 2016, Perwali tersebut dibuat dengan acuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang menginginkan seluruh kota di Indonesia melaksanakan ujicoba aturan tentang penggunaan kantong plastik berbayar.
"Latar belakang saya dari orang lingkungan, jadi sering komunikasi dengan kawan-kawan pemerhati lingkungan dan semangat itu ada, sehingga ini menjadi modal dasar kita mengambil kebijakan melarang penggunaan kantong plastik, kita coba di ritel dan di minimarket, bagaimana reaksinya termasuk di pasar tradisional," ungkapnya.
Setelah dilakukan sosialisasi selama enam bulan, kata Ibnu Sina, respon masyarakat atas terbitnya aturan tersebut sangat beragam, namun rata-rata menolak diterbitkan aturan tersebut, terlebih dari para pengusaha ritel dan toko modern yang rata-rata sangat tidak sependapat bila aturan tersebut tetap diberlakukan.
Menyerah, tentu tidak, kata Ibnu Sina, Pemkot Banjarmasin tidak menganulir Perwali yang telah diterbitkan itu, hanya saja solusi dari terbitnya aturan tersebut kembali ditelurkan, yakni, bakul purun sebagai pengganti kantong plastik dan tumbler sebagai pengganti botol air minum kemasan.
Di luar dugaan, Perwali dan solusinya itu mendapatkan respon yang sangat baik dari berbagai pihak termasuk dari Kementerian LHK.
Bahkan kini, kata Ibnu Sina, bakul purun produksi Kota Banjarmasin naik daun menjadi goodie bag dalam setiap kegiatan resmi, baik di tingkat lokal maupun nasional.
Efek dari itu yang ditimbulkan, ujar Ibnu Sina, akhirnya meningkatkan perekonomian para pengrajin bakul purun yang ada di kota ini.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) nomor 18 tahun 2016 tentang pelarangan kantong plastik bagi ritel dan toko moderen, GIDKP menilai sampah kantong plastik di Kota Banjarmasin dapat ditekan signifikan.
"GIDKP sangat terkesan dengan kota kita terkait Perwali nomor 18 tahun 2016 yang betul-betul terlaksana, karenanya mereka ingin menghadap pak wali kota agar mengetahui kiat-kiatnya," ujar Kabid pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarmasin Marzuki, di Balaikota, Kamis.
Bersama pihak DLH, GIDKP menghadapi Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina di ruangannya di Balaikota Banjarmasin.
Ibnu Sina dalam pertemuan itu menyampaikan, tepat tanggal 1 Juni 2016, Perwali tersebut dibuat dengan acuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang menginginkan seluruh kota di Indonesia melaksanakan ujicoba aturan tentang penggunaan kantong plastik berbayar.
"Latar belakang saya dari orang lingkungan, jadi sering komunikasi dengan kawan-kawan pemerhati lingkungan dan semangat itu ada, sehingga ini menjadi modal dasar kita mengambil kebijakan melarang penggunaan kantong plastik, kita coba di ritel dan di minimarket, bagaimana reaksinya termasuk di pasar tradisional," ungkapnya.
Setelah dilakukan sosialisasi selama enam bulan, kata Ibnu Sina, respon masyarakat atas terbitnya aturan tersebut sangat beragam, namun rata-rata menolak diterbitkan aturan tersebut, terlebih dari para pengusaha ritel dan toko modern yang rata-rata sangat tidak sependapat bila aturan tersebut tetap diberlakukan.
Menyerah, tentu tidak, kata Ibnu Sina, Pemkot Banjarmasin tidak menganulir Perwali yang telah diterbitkan itu, hanya saja solusi dari terbitnya aturan tersebut kembali ditelurkan, yakni, bakul purun sebagai pengganti kantong plastik dan tumbler sebagai pengganti botol air minum kemasan.
Di luar dugaan, Perwali dan solusinya itu mendapatkan respon yang sangat baik dari berbagai pihak termasuk dari Kementerian LHK.
Bahkan kini, kata Ibnu Sina, bakul purun produksi Kota Banjarmasin naik daun menjadi goodie bag dalam setiap kegiatan resmi, baik di tingkat lokal maupun nasional.
Efek dari itu yang ditimbulkan, ujar Ibnu Sina, akhirnya meningkatkan perekonomian para pengrajin bakul purun yang ada di kota ini.
Editor : Gunawan Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021