Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Wakil Ketua Komisi IV bidang kesra DPRD Kalimantan Selatan Yazidie Fauzi meminta, pemerintah provinsi setempat agar memaksimalkan upaya antisipasi terhadap kabut asap yang bersumber dari kebakaran lahan dan hutan.
Ia mengemukakan permintaan itu dalam perbincangan dengan wartawan, usai pertemuan Komisi IV DPRD Kalsel dengan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) tingkat provinsi tersebut, Selasa.
Wakil rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengapresiasi atas usaha dan keberhasilan pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel dalam menanggulangi serangan kabut asap yang terjadi beberapa waktu lalu.
Namun dia juga menyatakan, tidak terlalu bangga atas keberhasilan dalam penanggulangan kabut asap yang melanda Kalsel beberapa waktu lalu itu.
"Saya akan lebih bangga dan lebih mengapresiasi kalau berhasil mencegah atau mengantisipasi kebakaran lahan dan hutan, yang menimbulkan kabut asap," kata Ketua KNPI Kalsel tersebut.
Pasalnya, menurut pria kelahiran 19 Februari 1967 itu, kalau yang namanya penanggulangan atas kabut asap, selain kemungkinan mengeluarkan biaya yang cukup banyak, juga bisa menimbulkan korban.
"Sebab yang namanya penanggulangan itu tidak bisa serta merta, sehingga sempat meminta korban. Seperti kabut asap menimbulkan banyak penderita pernafasan atau sesak nafas," ujarnya.
Ia memberi contoh lain, yaitu penanggulangan kabut asap dengan melakukan hujan buatan atau mengerahkan bom air, yang belum tentu membuahkan hasil maksimal, sementara pengeluaran pembiayaan cukup besar.
"Berbeda dengan pencegahan, selain kemungkinan mengeluarkan biaya yang tidak terlalu mahal, juga tak sempat meminta korban. Karena yang namanya pencegahan itu, mencegah agar tidak terjadi sesuatu yang tak kita inginkan bersama," demikian Yazidie.
Pada kesempatan terpisah, anggota Pengurus KNPI Kalsel Halil menyatakan kurang puas dengan hasil pertemuan bersama SKPD Pemprov yang difasilitasi Komisi IV DPRD setempat tersebut.
"Jawaban-jawaban dari SKPD lebih banyak teori dan normatif, tidak menjawab permasalahan yang terjadi di Kalsel belakangan ini, seperti masalah kabut asap," ucap wartawan Barito Post yang juga pegawai Komisi Pemilihan Umum tingkat provinsi itu.
"Apalagi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel selaku instansi yang dianggap paling bertanggungjawab atas suatu bencana, tak hadir dalam pertemuan. Ketidakhadiran itu sungguh mengecewakan," demikian Halil.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014