DPRD Kota Banjarmasin memastikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 siap disahkan sebelum berakhir bulan November ini.
"Agar tidak ada lagi sandungan pada 30 November ini paling lambat APBD 2021 harus sudah beres disahkan," ujar Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Matnor Ali, Selasa.
Dikatakan politisi Golkar tersebut, pihaknya sudah melaksanakan rapat terkait Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan acuan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Angggaran Sementara (PPAS) tahun 2021 sudah disahkan pada 9 November lalu.
"Intinya kita sudah teliti bersama, tidak ada perubahan atau tidak ada yang bertambah atau berkurang, semua program sesuai kesepakatan yang sudah disusun di KUA PPAS," terangnya.
Seperti pada perencanaan pendapatan daerah sekitar Rp1,5 triliun, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) maupun dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kemudian juga untuk belanja daerah, ujar Matnor Ali, sesuai Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang disepakati bersama dewan itu sebesar Rp1,7 triliun.
"Kita sudah sama-sama setuju dengan angka-angka ini, jadi kami juga tidak ada alasan lagi untuk menolak belakangan, segera kita finalisasi," ucap Matnor Ali.
Pihaknya pun menjadwalkan pada 19 November ini, finalisasi pembahasan RAPBD 2021 segera dilaksanakan, hingga secepatnya pula disahkan menjadi APBD tahun 2021.
Menurut dia, dari dokumen rencana APBD tahun 2021 tersebut, anggaran tersebar itu dialokasikan untuk pendidikan yang mencapai Rp400 miliar, selanjutnya terbesar kedua untuk kesehatan sekitar Rp200 miliar.
"Memang APBD tahun 2021 kita sepakati untuk pemulihan ekonomi dan masih dalam rangka penanganan kesehatan akibat pandemi COVID-19 ini," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
"Agar tidak ada lagi sandungan pada 30 November ini paling lambat APBD 2021 harus sudah beres disahkan," ujar Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Matnor Ali, Selasa.
Dikatakan politisi Golkar tersebut, pihaknya sudah melaksanakan rapat terkait Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan acuan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Angggaran Sementara (PPAS) tahun 2021 sudah disahkan pada 9 November lalu.
"Intinya kita sudah teliti bersama, tidak ada perubahan atau tidak ada yang bertambah atau berkurang, semua program sesuai kesepakatan yang sudah disusun di KUA PPAS," terangnya.
Seperti pada perencanaan pendapatan daerah sekitar Rp1,5 triliun, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) maupun dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kemudian juga untuk belanja daerah, ujar Matnor Ali, sesuai Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang disepakati bersama dewan itu sebesar Rp1,7 triliun.
"Kita sudah sama-sama setuju dengan angka-angka ini, jadi kami juga tidak ada alasan lagi untuk menolak belakangan, segera kita finalisasi," ucap Matnor Ali.
Pihaknya pun menjadwalkan pada 19 November ini, finalisasi pembahasan RAPBD 2021 segera dilaksanakan, hingga secepatnya pula disahkan menjadi APBD tahun 2021.
Menurut dia, dari dokumen rencana APBD tahun 2021 tersebut, anggaran tersebar itu dialokasikan untuk pendidikan yang mencapai Rp400 miliar, selanjutnya terbesar kedua untuk kesehatan sekitar Rp200 miliar.
"Memang APBD tahun 2021 kita sepakati untuk pemulihan ekonomi dan masih dalam rangka penanganan kesehatan akibat pandemi COVID-19 ini," pungkasnya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020