Banjarmasin,  (AntaranewsKalsel) - Wakil ketua DPRD Kalimantan Selatan H Hamsyuri SH berpendapat, provinsinya yang terdiri atas 13 kabupaten/kota memiliki potensi sumber daya perikanan dan kelautan yang cukup besar.


"Sumber daya perikanan dan keluatan yang cukup potensial itu harus kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat," katanya usai mengucapkan sumpah/janji sebagai unsur pimpinan definitif DPRD Kalsel, di Banjarmasin, Senin.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang hobbi memancing itu menunjuk contoh hamparan danau di daerah hulu sungai atau "Banua Anam" Kalsel sebuah potensi kawasan perikanan air tawar yang memerlukan perhatin lebih serius.

"Saya kira kawasan danau atau rawa monoton di daerah hulu sungai itu bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat setempat asalkan kita kelola dengan baik," ujarnya.

"Kalau memang tidak memungkinkan lagi usaha perikanan, dan dialihkan kepada tanaman kelapa sawit. Tapi kesemua usaha itu harus mendatangkan kesejahteraan bagi penduduk setempat," lanjutnya.

Di Banua Anam Kalsel setidaknya ada empat kabupaten yang memiliki danau atau rawa monoton sebagai sentra usaha penangkan ikan air tawar, yaitu Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Tengah (HST), dan Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).

Contoh lain, ungkapnya, Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu (Tanbu) dan Kabupaten Tanah Laut (Tala) yang berada di wilayah timur Kalsel memiliki garis pantai laut yan cukup panjang.

"Apalagi pantai tersebut ke selatan menyatu dengan Laut Jawa dan ke timur menyatu dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi, sehinggai tiga kabupaten di wilayah timur Kalsel itu memiliki sumber daya perikanan dan kelautan yang cukup potensial," katanya.

Menurut mantan camat di "Bumi Sa-ijaan" Kotabaru dan "Bumi Bersujud" Tanbu itu, potensi sumber daya perikanan dan kelautan pada tiga kabupaten di wilayah timur Kalsel tersebut belum tergali atau termanfaatkan secara maksimal.

Oleh karenanya, wakil rakyat yang suka bercanda itu akan membicarakan dengan pihak eksekutif, bagaimana cara agar potensi sumber daya perinakan dan keluatan di Kalsel bisa tergali atau termanfaatkan maksimal untuk kemakmuran rakyat.

"Sebab eksekutif yang berwenang melakukan eksekusi perencanaan pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat," demikian Hamsyuri.

Politisi PKB itu salah seorang di antara unsur pimpinan atau dari tiga wakil ketua DPRD Kalsel masa jabatan 2014 - 2019. Sedangkan unsur pimpinan lain, yaitu Ketua Hj Noormiliyani AS SH dari Partai Golkar.

Kemudian dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yaitu H Muhaimin SH MH MKn dan Asbullah SH dari Partai Persatuan Pembagunan (PPP). Dari empat unsur pimpinan DPRD Kalsel tersebut semua wajah baru, kecuali Muhaimin yang memasuki periode keempat.

Pewarta: Syamsuddin Hasan

Editor : Asmuni Kadri


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014