Ketua Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Sahrujani berpendapat, provinsinya perlu Balai Besar Sungai atau BBS tersendiri.
"BBS sebagai instansi yang banyak berkaitan dengan pengendalian banjir sebaiknya ada tersendiri bagi Kalsel yang terdiri atas 13 kabupaten/kota," tegasnya di Banjarmasin, Senin.
Pendapat dan sekaligus sebagai harapan politikus senior Partai Golkar tersebut sesudah Komisi III DPRD Kalsel studi komparasi ke Jawa Tengah (Jateng) atau "Tanah Perjuangan Pangeran Diponegoro" itu pekan lalu.
Studi komparasi Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi lingkungan hidup tersebut untuk mempelajari atau mendalami pengendalian banjir di Tanah Perjuangan Pangeran Diponegoro Jateng.
Mantan Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalsel itu menerangkan, Jateng yang luas wilayah lebih kurang 34.862 kilometer persegi (KM2) mempunyai enam Balai Besar Sungai.
"Sementara provinsi kita yang luas wilayah sekitar 37.000 KM2 cuma satu BBS. Itupun bergabung dengan Kalimantan Tengah (Kalteng) yang luasnya sekitar 54.000 KM atau satu setengah kali luas Pulau Jawa," tuturnya menjawab Antara Kalsel.
Padahal Kalsel yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa dan tersebar pada 13 kabupaten/kota juga tiap musim penghujan tidak pernah lepas dari bencana alam berupa banjir yang memerlukan penanganan/penanggulangan lebih serius lagi.
Menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten HSU, Balangan dan Kabupaten Tabalong tersebut, salah satu upaya penanggulangan/penanganan bencana banjir dengan cara pengelolaan daerah aliran sungai (DAS).
Sebagai contoh banjir yang sering merendam Amuntai (185 kilometer utara Banjarmasin), ibu kota HSU karena normalisasi sungai yang kurang terjaga secara maksimal dan rutin sehingga luapan Sungai Balangan dan Tabalong menimbulkan bencana.
"Mengenai pengendalian banjir tersebut di antaranya perlu peran aktif BBS mulai dari penelitian, perencanaan dan pelaksanaan hingga penanggulangan dampak pascabencana," demikian Sahrujani.
Studi komparasi pengendalian banjir ke Jateng tersebut pada kesempatan kunjungan kerja Komisi III DPRD Kalsel ke luar daerah provinsi, 5 - 7 Oktober lalu.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
"BBS sebagai instansi yang banyak berkaitan dengan pengendalian banjir sebaiknya ada tersendiri bagi Kalsel yang terdiri atas 13 kabupaten/kota," tegasnya di Banjarmasin, Senin.
Pendapat dan sekaligus sebagai harapan politikus senior Partai Golkar tersebut sesudah Komisi III DPRD Kalsel studi komparasi ke Jawa Tengah (Jateng) atau "Tanah Perjuangan Pangeran Diponegoro" itu pekan lalu.
Studi komparasi Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi lingkungan hidup tersebut untuk mempelajari atau mendalami pengendalian banjir di Tanah Perjuangan Pangeran Diponegoro Jateng.
Mantan Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalsel itu menerangkan, Jateng yang luas wilayah lebih kurang 34.862 kilometer persegi (KM2) mempunyai enam Balai Besar Sungai.
"Sementara provinsi kita yang luas wilayah sekitar 37.000 KM2 cuma satu BBS. Itupun bergabung dengan Kalimantan Tengah (Kalteng) yang luasnya sekitar 54.000 KM atau satu setengah kali luas Pulau Jawa," tuturnya menjawab Antara Kalsel.
Padahal Kalsel yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa dan tersebar pada 13 kabupaten/kota juga tiap musim penghujan tidak pernah lepas dari bencana alam berupa banjir yang memerlukan penanganan/penanggulangan lebih serius lagi.
Menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten HSU, Balangan dan Kabupaten Tabalong tersebut, salah satu upaya penanggulangan/penanganan bencana banjir dengan cara pengelolaan daerah aliran sungai (DAS).
Sebagai contoh banjir yang sering merendam Amuntai (185 kilometer utara Banjarmasin), ibu kota HSU karena normalisasi sungai yang kurang terjaga secara maksimal dan rutin sehingga luapan Sungai Balangan dan Tabalong menimbulkan bencana.
"Mengenai pengendalian banjir tersebut di antaranya perlu peran aktif BBS mulai dari penelitian, perencanaan dan pelaksanaan hingga penanggulangan dampak pascabencana," demikian Sahrujani.
Studi komparasi pengendalian banjir ke Jateng tersebut pada kesempatan kunjungan kerja Komisi III DPRD Kalsel ke luar daerah provinsi, 5 - 7 Oktober lalu.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020