Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin Matnor Ali menyampaikan harapannya terhadap pengajuan data warga miskin di daerahnya yang diajukan ke pemerintah pusat untuk mendapat bantuan sosial tunai pada tahap selanjutnya lebih valid, minimal 90 persen diterima.
Sebagaimana yang pihaknya ketahui saat kunjungan kerja ke Dinas Sosial Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Selasa, di mana data warga miskin yang diajukan di sana ke pemerintah pusat lebih 90 persen diterima, berarti cukup tinggi validitasnya.
Menurut dia, kondisi wabah COVID-19 ini menimbulkan banyak warga yang kesulitan ekonomi, diyakininya akan makin tinggi jumlah warga miskin di Kota Banjarmasin, pemerintah kota harus sigap mendatanya untuk diajukan ke pemerintah pusat agar dapat program bantuan sosial.
Jangan sampai, lanjut politisi Golkar ini, pendataan di tingkat daerah untuk diajukan ke pemerintah pusat melalui kementerian sosial banyak yang tidak diterima akibat tidak sinkronnya data tersebut.
"Contoh program bantuan tunai sosial yang dapat Rp600 ribu itu, data yang disampaikan pusat segini yang dapat, beda dengan data yang diajukan daerah kita ke sana," tuturnya.
Padahal, data yang dia ketahui katagori warga miskin di daerahnya ini sesuai yang pernah di sampaikan pemerintah kota sendiri itu sekitar 110 ribu KK.
Namun kenyataannya, KK yang mendapat berbagai program dari pusat, terlebih yang menerima bantuan sosial tunai sangat sedikit dari itu.
Karenanya, pihaknya di legislatif meminta pemerintah kota melalui dinas sosial agar bisa betul-betul ini menjadi perhatian, karena masa pandemi COVID-19 ini, warga yang berada di bawah garis kemiskinan ini betul-betul sangat mengharapkan bantuan tersebut.
"Karena kita yakin data warga miskin di daerah kita dengan masa pandemi COVID-19 yang panjang ini akan bertambah," tuturnya.
Terkait kunjungan kerja pihaknya ke Dinas Sosial Kota Palangkaraya, Matnor Ali menyampaikan, pihaknya dengan Dinsos Palangkaraya saling berbagi informasi terkait penanganan masalah sosial ini, khususnya pada masa pandemi COVID-19 ini.
"Sebenarnya, Dinsos Banjarmasin dan Dinsos Palangkaraya memiliki kedekatan saling berbagi informasi, moga kedepannya kemajuan penanganan sosial di daerah dicapai maksimal," paparnya.
Menurut Matnor Ali, memang kondisi di Kota Palangkaraya dan Banjarmasin ada perbedaan, khususnya jumlah penduduk dan juga kemajemukannya, di mana Banjarmasin lebih tinggi.
"Tentunya penanganan sosial di Banjarmasin lebih berat dari Palangkaraya," pungkasnya.
Kunjungan kerja Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin ke Dinsos Kota Palangkaraya.(Antaranews Kalsel/Sukarli)
