Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agung Laksono mengatakan, isu perombakan atau reshuffle kabinet kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo yang belakangan ini santer terdengar diharapkan menjadi pemicu para menteri untuk bekerja lebih keras lagi.
"Kami berharap ini (isu reshuffle) menjadi pemicu teman-teman yang berada di kabinet supaya bekerja lebih keras lagi," kata Agung usai menghadiri acara pembekalan kader Partai Golkar di Graha Gandung Pardiman Center (GPC) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sabtu.
Agung menjelaskan, persoalan perombakan, pemberhentian dan pengangkatan menteri kabinet kerja merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi, dan apabila kebijakan tersebut ditempuh tentu ada pertimbangan sendiri dari kepala negara.
Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar tersebut tidak bersedia memberikan komentar atau tanggapan mengenai perombakan kabinet, karena persoalan perombakan Presiden yang lebih tahu, kapan kebijakan tersebut dilaksanakan.
"Saya kira itu standarnya sudah ada, soal reshuflle, pengangkatan pemberhentian menteri itu hak prerogatif presiden, saya tidak bisa memberi komentar, beliau tahu persis, kapan waktunya," katanya.
"Kapan waktunya dilaksanakan dan apakah perlu apa tidak (dilakukan reshuffle kabinet) tergantung beliau sendiri, beliau punya parameter sendiri, kita serahkan saja sama beliau. Kalau itu hak prerogatif presiden saya tidak bisa mengomentari," kata Agung Laksono.
Ketika ditanya terkait sikap Presiden yang sempat 'marah-marah' terhadap sejumlah menteri terkait penanganan pandemi COVID-19 apakah merupakan bentuk kekesalan kepala negara, Agung mengatakan, itu hanya salah satu pandangan yang muncul.
"Kita ada banyak pandangan-pandangan, yang jelas ini hendaknya sebagai cara untuk seluruh pihak-pihak yang terkait di kabinet untuk bekerja lebih optimal lagi, lebih maksimal lagi di bidang masing-masing," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
"Kami berharap ini (isu reshuffle) menjadi pemicu teman-teman yang berada di kabinet supaya bekerja lebih keras lagi," kata Agung usai menghadiri acara pembekalan kader Partai Golkar di Graha Gandung Pardiman Center (GPC) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sabtu.
Agung menjelaskan, persoalan perombakan, pemberhentian dan pengangkatan menteri kabinet kerja merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi, dan apabila kebijakan tersebut ditempuh tentu ada pertimbangan sendiri dari kepala negara.
Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar tersebut tidak bersedia memberikan komentar atau tanggapan mengenai perombakan kabinet, karena persoalan perombakan Presiden yang lebih tahu, kapan kebijakan tersebut dilaksanakan.
"Saya kira itu standarnya sudah ada, soal reshuflle, pengangkatan pemberhentian menteri itu hak prerogatif presiden, saya tidak bisa memberi komentar, beliau tahu persis, kapan waktunya," katanya.
"Kapan waktunya dilaksanakan dan apakah perlu apa tidak (dilakukan reshuffle kabinet) tergantung beliau sendiri, beliau punya parameter sendiri, kita serahkan saja sama beliau. Kalau itu hak prerogatif presiden saya tidak bisa mengomentari," kata Agung Laksono.
Ketika ditanya terkait sikap Presiden yang sempat 'marah-marah' terhadap sejumlah menteri terkait penanganan pandemi COVID-19 apakah merupakan bentuk kekesalan kepala negara, Agung mengatakan, itu hanya salah satu pandangan yang muncul.
"Kita ada banyak pandangan-pandangan, yang jelas ini hendaknya sebagai cara untuk seluruh pihak-pihak yang terkait di kabinet untuk bekerja lebih optimal lagi, lebih maksimal lagi di bidang masing-masing," katanya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020