Banjarmasin, (AntaranewsKalsel) - Ketua DPRD Kalimantan Selatan Kolonel Inf (Purn) Nasib Alamsyah menyatakan, penyampaian Laporan Hari Pemeriksaan (LPH) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) provinsi setempat tahun anggaran 2013 oleh Badan Pemeriksa Keuangan belum bisa dipastikan.
"Memang kita menjadwalkan atau menyediakan waktu untuk penyampaian LHP oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terhadap LKPD Kalsel 2013 pada 26 Mei 2014," ujarnya di Banjarmasin, Minggu.
"Tapi waktu yang kita sediakan itu sifatnya tentatif atau optional. Sedangkan kepastian waktu penyampaian LHP LKPD 2013 tersebut tergantung pada pihak BPK," lanjut pensiunan perwira menengah TNI-AD itu menjawab Antara Kalsel.
Namun, ungkap mantan Komandan Korem Bone, Sulawesi Selatan itu, karena berbagai kesibukan dari BPK, sehingga mereka belum bisa menyampaikan LHP LKPD Kalsel 2013 pada Mei ini, dan kemungkinan Juni mendatang, baru bisa menyampaikan LHP tersebut.
"Padahal jika bisa penyampaian LHP itu lebih cepat lebih baik. Karena kita bisa melakukan pembahasan rencana perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) Kalsel tahun 2014," ujarnya.
"Sebab hasil audit atau pemeriksaan BPK itu akan menjadi acuan dalam pembahasan RAPBD-P Kalsel 2014. Tanpa LHP tersebut sulit untuk melakukan pembahasan RAPBD-P Kalsel 2014," demikian Nasib Alamsyah.
Pada kesempatan terpisah, Wakil Ketua DPRD Kalsel H Riswandi menyatakan, lembaganya akan bekerja ekstra atau meraton bila penyampaian LHP oleh BPK pada Juni mendatang.
Pasalnya habis membahas RAPBD-P 2014, harus sesegeranya pula membahas RAPBD Kalsel 2015 agar tidak mengalami keterlambatan penyempaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagai bahan evaluai untuk ditetapkan menjadi APBD, tandasnya.
Sementara tugas-tugas kedewanan lainnya juga menanti, seperti pembahasan beberapa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), baik yang berupa inisiatif DPRD Kalsel maupun dari eksekutif/pemerintah provinsi (Pemprov) setempat, demikian Riswandi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
"Memang kita menjadwalkan atau menyediakan waktu untuk penyampaian LHP oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terhadap LKPD Kalsel 2013 pada 26 Mei 2014," ujarnya di Banjarmasin, Minggu.
"Tapi waktu yang kita sediakan itu sifatnya tentatif atau optional. Sedangkan kepastian waktu penyampaian LHP LKPD 2013 tersebut tergantung pada pihak BPK," lanjut pensiunan perwira menengah TNI-AD itu menjawab Antara Kalsel.
Namun, ungkap mantan Komandan Korem Bone, Sulawesi Selatan itu, karena berbagai kesibukan dari BPK, sehingga mereka belum bisa menyampaikan LHP LKPD Kalsel 2013 pada Mei ini, dan kemungkinan Juni mendatang, baru bisa menyampaikan LHP tersebut.
"Padahal jika bisa penyampaian LHP itu lebih cepat lebih baik. Karena kita bisa melakukan pembahasan rencana perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) Kalsel tahun 2014," ujarnya.
"Sebab hasil audit atau pemeriksaan BPK itu akan menjadi acuan dalam pembahasan RAPBD-P Kalsel 2014. Tanpa LHP tersebut sulit untuk melakukan pembahasan RAPBD-P Kalsel 2014," demikian Nasib Alamsyah.
Pada kesempatan terpisah, Wakil Ketua DPRD Kalsel H Riswandi menyatakan, lembaganya akan bekerja ekstra atau meraton bila penyampaian LHP oleh BPK pada Juni mendatang.
Pasalnya habis membahas RAPBD-P 2014, harus sesegeranya pula membahas RAPBD Kalsel 2015 agar tidak mengalami keterlambatan penyempaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagai bahan evaluai untuk ditetapkan menjadi APBD, tandasnya.
Sementara tugas-tugas kedewanan lainnya juga menanti, seperti pembahasan beberapa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), baik yang berupa inisiatif DPRD Kalsel maupun dari eksekutif/pemerintah provinsi (Pemprov) setempat, demikian Riswandi.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014