Pemerintah provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) berharap jangan sampai terjadi gelombang kedua wabah virus Corona atau COVID-19 di wilayahnya yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa dan tersebar pada 13 kabupaten/kota tersebut.
Sekdaprov Kalsel H Abdul Haris Makkie mengemukakan harapan itu usai rapat dengar pendapat (RDP) Pimpinan/anggota DPRD setempat dengan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) tingkat provinsi tersebut di Banjarmasin, Senin.
Oleh sebab itu, Haris yang juga Ketua Harian Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kalsel mengharapkan, agar semua lapisan warga masyarakatnya agar tetap mematuhi protokoler kesehatan guna menghindari penularan virus Corona tersebut.
"Jangan karena tidak lagi pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sudah merasa bebas dari COVID-19, sehingga merasa tidak perlu lagi mematuhi protokoler kesehatan," ujarnya.
Padahal virus Corona masih mewabah, dan pemberhentian PSBB dalam upaya mempersiapkan diri menuju "new normal" atau suatu tatanan kehidupan yang normal baru.
"Dalam new normal pun, kita tetap harus mematuhi protokoler kesehatan agar tidak muncul COVID-19 gelombang kedua atau berikutnya karena ketidakdisiplinan terhadap protokoler kesehatan," lanjutnya.
"Sebab kalau muncul virus Corona gelombang kedua, mau jadi apa kita. Penanganan COVID-19 ini saja berapa besar menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," tambahnya.
Oleh karena itu dia berharap, dengan berbagai daya dan upaya serta kebersamaan/kegotongroyongan yang tinggi pada Agustus mendatang COVID-19 sudah mereda di provinsinya, dan semoga tahun sudah berlalu.
Guna tetap menjaga kepatuhan warga masyarakat terhadap protokoler kesehatan, dia mengharapkan pula agar aparat terkait atau tergabung dalam Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (TGPP) COVID-19 membantu meningkatkan sosialisasi penegakan disiplin.
"Saya optimis dengan kegotongroyongan tinggi dan disiplin mematuhi protokoler kesehatan dari semua lapisan masyarakat, COVID-19 akan segera berlalu, dan kita bisa kembali menikmati keadaan kehidupan yang normal, tanpa mengenyampingkan protokoler kesehatan," demikian Abd Haris.
RDP yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel DR (HC) H Supian HK SH MH dari Partai Golkar itu dengan agenda pokok membicarakan masalah pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang secara nasional dijadwalkan 9 Desember 2020.
Selain Forpimda Kalsel, hadir dalam RDP tersebut, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (BINDa) serta Forum Kerukunan Umat Beragama serta TGTPP COVID-19 provinsi setempat.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Sekdaprov Kalsel H Abdul Haris Makkie mengemukakan harapan itu usai rapat dengar pendapat (RDP) Pimpinan/anggota DPRD setempat dengan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) tingkat provinsi tersebut di Banjarmasin, Senin.
Oleh sebab itu, Haris yang juga Ketua Harian Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kalsel mengharapkan, agar semua lapisan warga masyarakatnya agar tetap mematuhi protokoler kesehatan guna menghindari penularan virus Corona tersebut.
"Jangan karena tidak lagi pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sudah merasa bebas dari COVID-19, sehingga merasa tidak perlu lagi mematuhi protokoler kesehatan," ujarnya.
Padahal virus Corona masih mewabah, dan pemberhentian PSBB dalam upaya mempersiapkan diri menuju "new normal" atau suatu tatanan kehidupan yang normal baru.
"Dalam new normal pun, kita tetap harus mematuhi protokoler kesehatan agar tidak muncul COVID-19 gelombang kedua atau berikutnya karena ketidakdisiplinan terhadap protokoler kesehatan," lanjutnya.
"Sebab kalau muncul virus Corona gelombang kedua, mau jadi apa kita. Penanganan COVID-19 ini saja berapa besar menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," tambahnya.
Oleh karena itu dia berharap, dengan berbagai daya dan upaya serta kebersamaan/kegotongroyongan yang tinggi pada Agustus mendatang COVID-19 sudah mereda di provinsinya, dan semoga tahun sudah berlalu.
Guna tetap menjaga kepatuhan warga masyarakat terhadap protokoler kesehatan, dia mengharapkan pula agar aparat terkait atau tergabung dalam Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (TGPP) COVID-19 membantu meningkatkan sosialisasi penegakan disiplin.
"Saya optimis dengan kegotongroyongan tinggi dan disiplin mematuhi protokoler kesehatan dari semua lapisan masyarakat, COVID-19 akan segera berlalu, dan kita bisa kembali menikmati keadaan kehidupan yang normal, tanpa mengenyampingkan protokoler kesehatan," demikian Abd Haris.
RDP yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel DR (HC) H Supian HK SH MH dari Partai Golkar itu dengan agenda pokok membicarakan masalah pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang secara nasional dijadwalkan 9 Desember 2020.
Selain Forpimda Kalsel, hadir dalam RDP tersebut, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (BINDa) serta Forum Kerukunan Umat Beragama serta TGTPP COVID-19 provinsi setempat.
Editor : Gunawan Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020