 Oleh Herlina L
"Sejak menjadi badan layanan umum, kinerja dan pelayanan di rumah sakit H Badaruddin Tanjung belum ada peningkatan, termasuk pengelolaan keuangannya karena itu kami menyarankan perlu dievaluasi kembali," kata Barlian di Tanjung, Selasa, saat ekspos di hadapan Bupati Tabalong dan pejabat di lingkungan Pemkab Tabalong.
Barlian pun mengingatkan jika dalam dua tahun pelaksanaan badan layanan umum belum ada peningkatan terhadap kinerja dan pelayanan di rumah sakit maka status sebagai badan layanan umum akan dicabut.
Selain menyoroti kinerja dan pelayanan di rumah sakit milik pemerintah daerah ini, keberadaan apotik rumah sakit juga belum dimanfaatkan secara optimal karena tidak adanya koordinasi dan komitmen yang baik antara manajemen, medis dan para medis termasuk kepala instalasi farmasi.
Dari hasil pendampingan BPKP Kalsel terhadap pola pengelolaan keuangan (PPK) BLUD RSUD H Badaruddin Tanjung tahun pertama juga belum terlaksana secara optimal sesuai dokumen pelaksanan anggara (DPA) 2013.
Bupati Tabalong, Anang Syakhfiani mengatakan, BLUD merupakan pilihan yang harus dilaksanakan manajemen rumah sakit guna meningkatkan pengelolaan keuangan dan kinerja serta pelayanan kesehatan.
"Banyak keluhan masyarakat terkait pelayanan RSUD H Badaruddin Tanjung karena itu dengan telah menjadi badan layanan umum seharusnya rumah sakit bisa meningkatkan pelayanan dan kinerjanya," jelas Anang.
 Bupati pun memberi mandat kepada direktur RSUD H Badaruddin Tanjung untuk melakukan penataan agar tiga bulan ke depan pelayanan rumah sakit bisa lebih baik. Â
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Tanjung, (Antaranews Kalsel) - Anggota badan pengawas keuangan dan pembangunan Kalimantan Selatan, Barlian Saragih menilai, pelaksanaan badan layanan umum daerah (BLUD) rumah sakit H Badaruddin Tanjung, Tabalong, perlu dievaluasi.
"Sejak menjadi badan layanan umum, kinerja dan pelayanan di rumah sakit H Badaruddin Tanjung belum ada peningkatan, termasuk pengelolaan keuangannya karena itu kami menyarankan perlu dievaluasi kembali," kata Barlian di Tanjung, Selasa, saat ekspos di hadapan Bupati Tabalong dan pejabat di lingkungan Pemkab Tabalong.
Barlian pun mengingatkan jika dalam dua tahun pelaksanaan badan layanan umum belum ada peningkatan terhadap kinerja dan pelayanan di rumah sakit maka status sebagai badan layanan umum akan dicabut.
Selain menyoroti kinerja dan pelayanan di rumah sakit milik pemerintah daerah ini, keberadaan apotik rumah sakit juga belum dimanfaatkan secara optimal karena tidak adanya koordinasi dan komitmen yang baik antara manajemen, medis dan para medis termasuk kepala instalasi farmasi.
Dari hasil pendampingan BPKP Kalsel terhadap pola pengelolaan keuangan (PPK) BLUD RSUD H Badaruddin Tanjung tahun pertama juga belum terlaksana secara optimal sesuai dokumen pelaksanan anggara (DPA) 2013.
Bupati Tabalong, Anang Syakhfiani mengatakan, BLUD merupakan pilihan yang harus dilaksanakan manajemen rumah sakit guna meningkatkan pengelolaan keuangan dan kinerja serta pelayanan kesehatan.
"Banyak keluhan masyarakat terkait pelayanan RSUD H Badaruddin Tanjung karena itu dengan telah menjadi badan layanan umum seharusnya rumah sakit bisa meningkatkan pelayanan dan kinerjanya," jelas Anang.
 Bupati pun memberi mandat kepada direktur RSUD H Badaruddin Tanjung untuk melakukan penataan agar tiga bulan ke depan pelayanan rumah sakit bisa lebih baik. Â
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014