Ketua DPRD Kota Banjarmasin Harry Wijaya mengharapkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap kedua di daerah itu, selama 8-21 Mei 2020, dilaksanakan lebih optimal ketimbang tahap pertama.
Usai rapat evaluasi penerapan PSBB tahap pertama 24 April-7 Mei 2020 di Banjarmasin, Kamis (7/5), ia mengatakan tidak terjadinya penurunan angka penularan COVID-19 selama PSBB tahap pertama itu karena pelaksanaan tidak optimal.
"Kita sudah minta komitmen pemerintah kota bila PSBB ini diperpanjang, adanya evaluasi PSBB pertama itu harus diperbaiki, hingga benar-benar bisa menekan angka kasus positif COVID-19," ujar politikus PAN tersebut.
Ia meminta penerapan secara efektif peraturan jam kerja kantor, pengetatan penerapan jaga jarak di fasilitas umum, khususnya di pasar.
Baca juga: Disperindag Banjarmasin menyetop gelar pasar murah karena penerapan PSBB
"Termasuk juga pengetatan jam malam, di mana pengetatan pintu masuk di perbatasan ada oknum malah memberikan solusi atau cara masuk lewat jalan alternatif," katanya.
Dia mengatakan penerapan PSBB yang optimal untuk meningkatkan disiplin warga dalam mematuhi jaga jarak dan tetap menggunakan masker di luar rumah, serta sadar untuk tidak membuat keramaian.
Ia mengatakan efektifitas memutus mata rantai penularan COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan jaga jarak dan dapat mendeteksi dengan betul rantai penularannya.
Dia menyatakan perpanjangan PSBB memang harus dilakukan, sebab kasus positif COVID-19 di daerah tersebut terus bertambah atau belum ada tanda-tanda penurunan atau hilang penyebarannya.
Penerapan PSBB tahap kedua akan sia-sia jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan wali kota terkait dengan upaya penanganan dan pencegahan penyebaran virus corona jenis baru itu.
Baca juga: PSBB di Kota Banjarmasin diperpanjang hingga 21 Mei
Baca juga: Ketua DPRD Banjarmasin: PSBB tahap II harus optimal diterapkan
"Kalau terus menerus berlanjut seperti ini, semua menjadi sengsara, harus tegas ditegakkan sesuai aturan, hingga semua bisa selesai, dan kondisi bisa seperti semula, ekonomi bisa bangkit kembali," katanya.
Dia meminta Pemerintah Kota Banjarmasin juga terus memperhatikan masyarakat terdampak secara ekonomi atas pandemi COVID-19.
"Bantuan sosial yang disalurkan bebar-benar tepat sasaran, jangan sampai terlewatkan warga yang memang berhak," ucapnya.
Jika memang dibutuhkan anggaran lagi untuk percepatan penanganan COVID-19 di daerah itu, pihaknya bersedia kembali membahasnya melalui rapat anggaran.
"Demi mempercepat penanganan COVID-19 ini, kita bersedia menempuh segala cara, tapi tetap di dalam koridor aturan yang bisa dipertanggungjawabkan," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Usai rapat evaluasi penerapan PSBB tahap pertama 24 April-7 Mei 2020 di Banjarmasin, Kamis (7/5), ia mengatakan tidak terjadinya penurunan angka penularan COVID-19 selama PSBB tahap pertama itu karena pelaksanaan tidak optimal.
"Kita sudah minta komitmen pemerintah kota bila PSBB ini diperpanjang, adanya evaluasi PSBB pertama itu harus diperbaiki, hingga benar-benar bisa menekan angka kasus positif COVID-19," ujar politikus PAN tersebut.
Ia meminta penerapan secara efektif peraturan jam kerja kantor, pengetatan penerapan jaga jarak di fasilitas umum, khususnya di pasar.
Baca juga: Disperindag Banjarmasin menyetop gelar pasar murah karena penerapan PSBB
"Termasuk juga pengetatan jam malam, di mana pengetatan pintu masuk di perbatasan ada oknum malah memberikan solusi atau cara masuk lewat jalan alternatif," katanya.
Dia mengatakan penerapan PSBB yang optimal untuk meningkatkan disiplin warga dalam mematuhi jaga jarak dan tetap menggunakan masker di luar rumah, serta sadar untuk tidak membuat keramaian.
Ia mengatakan efektifitas memutus mata rantai penularan COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan jaga jarak dan dapat mendeteksi dengan betul rantai penularannya.
Dia menyatakan perpanjangan PSBB memang harus dilakukan, sebab kasus positif COVID-19 di daerah tersebut terus bertambah atau belum ada tanda-tanda penurunan atau hilang penyebarannya.
Penerapan PSBB tahap kedua akan sia-sia jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan wali kota terkait dengan upaya penanganan dan pencegahan penyebaran virus corona jenis baru itu.
Baca juga: PSBB di Kota Banjarmasin diperpanjang hingga 21 Mei
Baca juga: Ketua DPRD Banjarmasin: PSBB tahap II harus optimal diterapkan
"Kalau terus menerus berlanjut seperti ini, semua menjadi sengsara, harus tegas ditegakkan sesuai aturan, hingga semua bisa selesai, dan kondisi bisa seperti semula, ekonomi bisa bangkit kembali," katanya.
Dia meminta Pemerintah Kota Banjarmasin juga terus memperhatikan masyarakat terdampak secara ekonomi atas pandemi COVID-19.
"Bantuan sosial yang disalurkan bebar-benar tepat sasaran, jangan sampai terlewatkan warga yang memang berhak," ucapnya.
Jika memang dibutuhkan anggaran lagi untuk percepatan penanganan COVID-19 di daerah itu, pihaknya bersedia kembali membahasnya melalui rapat anggaran.
"Demi mempercepat penanganan COVID-19 ini, kita bersedia menempuh segala cara, tapi tetap di dalam koridor aturan yang bisa dipertanggungjawabkan," kata dia.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020