Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan monitoring di Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala (Batola), Selasa (5/5).
Kehadirian komisi yang diketuai Rahmah di perbatasan Kalsel – Kalteng itu untuk menyerap aspirasi termasuk penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Rahmah mengutarakan, monitoring yang mereka laksanakan agar masyarakat mengetahui DPRD Provinsi Kalsel tidak hanya diam selama wabah COVID-19 berlangsung.
Ketua Komisi I dari Partai PAN itu juga menyatakan, kehadiran mereka sekaligus untuk menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat.
“Semua masukan dan keluhan yang kami terima di lapangan akan kami perjuangkan ke pemerintah provinsi maupun melalui rapat badan anggaran,” paparnya.
Sementara itu, dalam pertemuan yang digelar di Kantor Kecamatan Anjir Pasar, para anggota Komisi I DPRD Kalsel mengapresiasi gerak cepat Tim Gugus Tugas Kabupaten Barito Kuala dalam menangani COVID-19, termasuk dalam mendirikan posko di berbagai perbatasan.
Rahmah yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Kalsel itu berharap, Tim Gugus Tugas Batola bisa memberikan data konkret setiap kecamatan menyangkut keberadaan masyarakat yang terdampak COVID-19 termasuk bantuan apa saja yang diperlukan.
“Kami minta data konkretnya secepatnya diserahkan agar bisa cepat kita perjuangkan ke pemerintah provinsi,” katanya.
Sementara, Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Batola, Rusmadi menyambut baik kegiatan monitoring yang dilaksanakan Komisi I DPRD Kalsel.
Didampingi Camat Anjir Pasar Akhmad Husaini, Kepala BPBD Batola Sumarno dan unsur Forkopimcam, Rusmadi menyampaikan gerakan yang telah dilakukan gugus tugas dalam menanggulangi wabah COVID-19 di Batola.
"Tim Gugus Tugas atas arahan bupati langsung bergerak mendirikan pos pemantauan di berbagai tempat dalam wilayah Batola,” paparnya.
Selain dari Tim Gugus Tugas, lanjut Rusmadi, upaya mandiri juga banyak dilakukan masyarakat yang secara inisiatif mendirikan pos pantau di kecamatan masing-masing. Walau pun kebanyakan pembangunan poskonya terkesan seadanya serta belum dilengkapi peralatan memadai.
Bahkan, lanjut lelaki yang juga menjabat Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan itu, keberadaan pos penjagaan Batola – Kapuas yang ada sekarang awalnya hanya dilengkapi 2 alat thermometer infrared tanpa dilengkapi APD yang memadai.
Di kesempatan pertemuan itu, Rusmadi juga menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan BPBD Kalsel sebesar Rp250 juta untuk pengadaan masker. Bantuan sendiri berasal dari aspirasi yang diserap dalam kunjungan dewan Maret lalu.
“Atas perintah bupati, dana ini akan dipergunakan untuk biaya para penjahit dalam pengadaan APD di masing-masing kecamatan sehingga manfaatnya selain mendapatkan masker juga ekonomi masyarakat dapat tergenjot,” paparnya.
Pertemuan Komisi I DPRD Kalsel diakhiri dengan penyerahan bantuan secara simbolis dua dus tisu basah anti septic dan tiga dus masker bagi pos pantau COVID-19 Anjir Pasar.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Kehadirian komisi yang diketuai Rahmah di perbatasan Kalsel – Kalteng itu untuk menyerap aspirasi termasuk penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Rahmah mengutarakan, monitoring yang mereka laksanakan agar masyarakat mengetahui DPRD Provinsi Kalsel tidak hanya diam selama wabah COVID-19 berlangsung.
Ketua Komisi I dari Partai PAN itu juga menyatakan, kehadiran mereka sekaligus untuk menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat.
“Semua masukan dan keluhan yang kami terima di lapangan akan kami perjuangkan ke pemerintah provinsi maupun melalui rapat badan anggaran,” paparnya.
Sementara itu, dalam pertemuan yang digelar di Kantor Kecamatan Anjir Pasar, para anggota Komisi I DPRD Kalsel mengapresiasi gerak cepat Tim Gugus Tugas Kabupaten Barito Kuala dalam menangani COVID-19, termasuk dalam mendirikan posko di berbagai perbatasan.
Rahmah yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Kalsel itu berharap, Tim Gugus Tugas Batola bisa memberikan data konkret setiap kecamatan menyangkut keberadaan masyarakat yang terdampak COVID-19 termasuk bantuan apa saja yang diperlukan.
“Kami minta data konkretnya secepatnya diserahkan agar bisa cepat kita perjuangkan ke pemerintah provinsi,” katanya.
Sementara, Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Batola, Rusmadi menyambut baik kegiatan monitoring yang dilaksanakan Komisi I DPRD Kalsel.
Didampingi Camat Anjir Pasar Akhmad Husaini, Kepala BPBD Batola Sumarno dan unsur Forkopimcam, Rusmadi menyampaikan gerakan yang telah dilakukan gugus tugas dalam menanggulangi wabah COVID-19 di Batola.
"Tim Gugus Tugas atas arahan bupati langsung bergerak mendirikan pos pemantauan di berbagai tempat dalam wilayah Batola,” paparnya.
Selain dari Tim Gugus Tugas, lanjut Rusmadi, upaya mandiri juga banyak dilakukan masyarakat yang secara inisiatif mendirikan pos pantau di kecamatan masing-masing. Walau pun kebanyakan pembangunan poskonya terkesan seadanya serta belum dilengkapi peralatan memadai.
Bahkan, lanjut lelaki yang juga menjabat Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan itu, keberadaan pos penjagaan Batola – Kapuas yang ada sekarang awalnya hanya dilengkapi 2 alat thermometer infrared tanpa dilengkapi APD yang memadai.
Di kesempatan pertemuan itu, Rusmadi juga menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan BPBD Kalsel sebesar Rp250 juta untuk pengadaan masker. Bantuan sendiri berasal dari aspirasi yang diserap dalam kunjungan dewan Maret lalu.
“Atas perintah bupati, dana ini akan dipergunakan untuk biaya para penjahit dalam pengadaan APD di masing-masing kecamatan sehingga manfaatnya selain mendapatkan masker juga ekonomi masyarakat dapat tergenjot,” paparnya.
Pertemuan Komisi I DPRD Kalsel diakhiri dengan penyerahan bantuan secara simbolis dua dus tisu basah anti septic dan tiga dus masker bagi pos pantau COVID-19 Anjir Pasar.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020