Oleh Imam Hanafi
Kepala Dinas Pertanian Kotabaru Hairudin, didampingi Kabid Sarana dan Prasarana H Joko Pitoyo, Selasa mengatakan, jatah pupuk bersubsidi yang diterima wilayah ini bukan malalui usulan dari bawah.
"Jatah yang kami terima dari pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi sudah ditetapkan terlebih dahulu, bukan berdasarkan usulan dari daerah sesuai jumlah kebutuhan," terangnya.
Joko menjelaskan, berdasarkan laporan dari kelompok tani melalui laporan 355 Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), jumlah kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun sebesar 7.929 ton, terdiri dari pupuk urea sebanyak 3.045 ton, SP 36 sebanyak 1.620 ton, ZA sebanyak 433 ton, NPK sebanyak 2.704 ton, dan Organik 127 ton.
Sementara jatah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi sebesar 4.820 ton, terdiri pupuk urea sebanyak 2.000 ton, SP 36 sebanyak 390 ton , ZA sebanyak 70 ton, NPK sebanyak 2.140 ton, dan Organik sebanyak 220 ton.
"Sehingga masih ada kekurangan pupuk sebesar 3.109 ton," tanbdasnya.
Itu baru 355 kelompok tani atau sekitar 50 persen dari kelompok tani yang ada di Kotabaru yang mengajukan RDKK. Masih ada sekitar 350 kelompok tani lainnya belum mengajukan RDKK.
Dikatakan, hingga saat ini di Kotabaru terdapat sekitar 700 kelompok tani, sehingga kebutuhan akan pupuk bersubsidi diperkirakan dua kali lipat dari 7.929 atau 15.858 ton, sementara jatah masih tetap sekitar 4.820 ton.
Menurut Joko, akibat kurangnya pupuk bersubsidi tersebut, petani terpaksa membeli pupuk non subsidi dengan konsekuensi harganya lebih tinggi.
"Wajar jika sebagian petani mengeluh harga pupuk mahal, karena masih ada kebutuhan pupuk yang belum bisa dipenuhi dari droping pupuk bersubsidi," tandasnya.
Dinas Pertanian Kotabaru berencana mengajukan tambahan kuota pupuk bersubsidi kepada pemerintah pusat, minimal menyesuaikan dengan jumlah luas lahan pertanian di wilayah setempat.
Sebelumnya, Soleh, seorang petani di Kelumpang Selatan mengatakan, sudah satu bulan ini pihaknya belum bisa memupuk tanaman di kebun karena kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi.
"Karena di kios yang biasa menjual pupuk, untuk pupuk jenis TSP sudah lama kosong," katanya.
Soleh diminta oleh pemilik kios untuk bersabar, hingga menunggu distribusi pupuk kembali lancar.
Petani asal Lamongan itu pernah beberapa kali mencari pupuk TSP ke desa lain, tetapi hasilnya juga sama, pupuk jenis TSP masih kosong.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Dinas Pertanian Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, akhir-akhir ini masih kekurangan jatah pupuk dengan harga murah atau pupuk bersubsidi.
Kepala Dinas Pertanian Kotabaru Hairudin, didampingi Kabid Sarana dan Prasarana H Joko Pitoyo, Selasa mengatakan, jatah pupuk bersubsidi yang diterima wilayah ini bukan malalui usulan dari bawah.
"Jatah yang kami terima dari pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi sudah ditetapkan terlebih dahulu, bukan berdasarkan usulan dari daerah sesuai jumlah kebutuhan," terangnya.
Joko menjelaskan, berdasarkan laporan dari kelompok tani melalui laporan 355 Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), jumlah kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun sebesar 7.929 ton, terdiri dari pupuk urea sebanyak 3.045 ton, SP 36 sebanyak 1.620 ton, ZA sebanyak 433 ton, NPK sebanyak 2.704 ton, dan Organik 127 ton.
Sementara jatah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi sebesar 4.820 ton, terdiri pupuk urea sebanyak 2.000 ton, SP 36 sebanyak 390 ton , ZA sebanyak 70 ton, NPK sebanyak 2.140 ton, dan Organik sebanyak 220 ton.
"Sehingga masih ada kekurangan pupuk sebesar 3.109 ton," tanbdasnya.
Itu baru 355 kelompok tani atau sekitar 50 persen dari kelompok tani yang ada di Kotabaru yang mengajukan RDKK. Masih ada sekitar 350 kelompok tani lainnya belum mengajukan RDKK.
Dikatakan, hingga saat ini di Kotabaru terdapat sekitar 700 kelompok tani, sehingga kebutuhan akan pupuk bersubsidi diperkirakan dua kali lipat dari 7.929 atau 15.858 ton, sementara jatah masih tetap sekitar 4.820 ton.
Menurut Joko, akibat kurangnya pupuk bersubsidi tersebut, petani terpaksa membeli pupuk non subsidi dengan konsekuensi harganya lebih tinggi.
"Wajar jika sebagian petani mengeluh harga pupuk mahal, karena masih ada kebutuhan pupuk yang belum bisa dipenuhi dari droping pupuk bersubsidi," tandasnya.
Dinas Pertanian Kotabaru berencana mengajukan tambahan kuota pupuk bersubsidi kepada pemerintah pusat, minimal menyesuaikan dengan jumlah luas lahan pertanian di wilayah setempat.
Sebelumnya, Soleh, seorang petani di Kelumpang Selatan mengatakan, sudah satu bulan ini pihaknya belum bisa memupuk tanaman di kebun karena kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi.
"Karena di kios yang biasa menjual pupuk, untuk pupuk jenis TSP sudah lama kosong," katanya.
Soleh diminta oleh pemilik kios untuk bersabar, hingga menunggu distribusi pupuk kembali lancar.
Petani asal Lamongan itu pernah beberapa kali mencari pupuk TSP ke desa lain, tetapi hasilnya juga sama, pupuk jenis TSP masih kosong.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014