Bupati Tanah Laut, Kalimantan Selatan H Sukamta didampingi Sekretaris Daerah Tanah Laut H Dahnial Kifli serta PLt Direktur Perusahaan Daerah (Perusda) Baratala Agus Sektyaji mengikuti video conference (Vidcon) bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan PT Citra Putra Kebun Asri (CPKA), di Ruang Rapat Barakat Lantai II Setda Tanah Laut, Jumat (24/4) siang.
Rapat koordinasi itu membahas kesiapan pemerintah kabupaten dalam pengoperasian, pengendalian dan pengamanan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) di Kecamatan Jorong.
Bupati Tanah Laut H Sukamta mengatakan, untuk restarting PLTBg sudah berjalan dari tahun 2019 lalu, diantaranya servis alat pompa, membersihkan penampungan gas serta pemeliharaan alat penampungan limbah untuk menghasilkan gas.
Hanya saja, menurut dia, masih ada satu komponen yang kurang yaitu, kubikal berfungsi alat bantu suplai listrik dari penampungan ke PT PLN.
“Restarting ini tinggal menunggu pengadaan cubicle saja untuk penyuplai listrik yang kita jual ke PT PLN,” ujar Sukamta.
Dijelaskannya, pengadaan cubicle sudah dalam proses lelang oleh Kementerian ESDM danjadwal uji coba ulang gas engine sudah di jadwalkan dengan PT PLN, sehingga tidak menggunakan power bank atau penghasil listrik bermesin diesel.
Bupati juga mengusulkan, agar harga jual yang semulanya sesuai Peraturan Menteri ESDM No:39/ 2017 hanya Rp600/Kwh bisa ditingkatkan menjadi Rp1000/Kwh untuk menutupi biaya operasional dilapangan.
“Dalam waktu dekat kita kirimkan pengusulan kenaikan harga ke Kementerian ESDM untuk harga jual ke PT PLN dan keuntungannnya bisa didapatkan Perusda,” tutup Kamta.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Rapat koordinasi itu membahas kesiapan pemerintah kabupaten dalam pengoperasian, pengendalian dan pengamanan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) di Kecamatan Jorong.
Bupati Tanah Laut H Sukamta mengatakan, untuk restarting PLTBg sudah berjalan dari tahun 2019 lalu, diantaranya servis alat pompa, membersihkan penampungan gas serta pemeliharaan alat penampungan limbah untuk menghasilkan gas.
Hanya saja, menurut dia, masih ada satu komponen yang kurang yaitu, kubikal berfungsi alat bantu suplai listrik dari penampungan ke PT PLN.
“Restarting ini tinggal menunggu pengadaan cubicle saja untuk penyuplai listrik yang kita jual ke PT PLN,” ujar Sukamta.
Dijelaskannya, pengadaan cubicle sudah dalam proses lelang oleh Kementerian ESDM danjadwal uji coba ulang gas engine sudah di jadwalkan dengan PT PLN, sehingga tidak menggunakan power bank atau penghasil listrik bermesin diesel.
Bupati juga mengusulkan, agar harga jual yang semulanya sesuai Peraturan Menteri ESDM No:39/ 2017 hanya Rp600/Kwh bisa ditingkatkan menjadi Rp1000/Kwh untuk menutupi biaya operasional dilapangan.
“Dalam waktu dekat kita kirimkan pengusulan kenaikan harga ke Kementerian ESDM untuk harga jual ke PT PLN dan keuntungannnya bisa didapatkan Perusda,” tutup Kamta.
Editor : Gunawan Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020