Amuntai, (Antaranews Kalsel) - Penyelesaian dualisme kepengurusan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), mulai dari pusat hingga daerah, masih menunggu keputusan Mahkamah Agung (MA).
"Penyelesaian dualisme kepengurusan melalui upaya hukum ke MA sudah berlangsung sejak 2010, dan belum mencapai titik penyelesaian hingga sekarang," kata Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) IWAPI Kalimantan Selatan Hj Mariyati, di Amuntai, Kamis.
Menurut Mariyati, belum tuntasnya kasus dualisme kepengurusan tersebut cukup berdampak terhadap kinerja organisasi hingga ke daerah.
"Meski belum tuntas, pengurus tetap diminta dapat bekerjasama dengan pemerintah dan dengan asosiasi lain," pinta Mariyati, saat menghadiri pelantikan pengurus DPC IWAPI Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), melalui pres rilisnya.
Ia mempersilakan dua kubu pengurus IWAPI tetap menjalankan misi organisasi, sambil menunggu keputusan MA, tanpa harus saling menyudutkan atau mengklaim sebagai pengurus IWAPI yang sah.
"Kepengurusan IWAPI siapapun yang menang nanti hakekatnya IWAPI tetap satu, meski putusan MA tentu berpengaruh terhadap perubahan kepengurusan," katanya.
Mariyati berpendapat dan tetap yakin IWAPI pusat yang diketuai Elsya Syarif merupakan kepengurusaan IWAPI yang sebenarnya.
Sebab, jika ditelusuri sejarah kepengurusannya yang sudah berdiri selama 38 tahun dan sudah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM maka IWAPI versi Elsya Syarif ini lah yang asli.
Ditambahkannya jika Elsya Syarif yang kini menjabat Ketua Umum IWAPI juga merangkap sebagai pengacara yang memperjuangkan status IWAPI yang kini memasuki tahap banding atau Pengajuan Kasasi (PK) ke MA.
Mariyati berharap upaya banding PK ke MA ini bisa menjadi tahap terakhir penyelesaian masalah dualisme kepengurusan IWAPI di tanah air.
Maka upaya konsolidasi berupa kegiatan pelantikan kepengurusan yang sebagian juga menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) IWAPI di tingkat pengurus cabang ini sebagai upaya untuk menjawab langkah hukum yang kini tengah diajukan ke MA tersebut.
Kini dari 13 kepengurusan DPC IWAPI se Kalsel, katanya sudah seluruhnya melaksanakan pelantikan kepengurusan dan terakhir dilaksanakan di Kabupaten HSU.
Meski menyesalkan telah terjadinya perpecahan dan dualisme dalam kepengurusan IWAPI, Mahriyati yang baru setahun menjabat ketua DPD IWAPI Kalsel ini terus mencoba memperbaiki imej dan kinerja IWAPI khususnya di Kalsel.
"Selama ini imej yang berkembang di masyarakat seolah IWAPI hanya milik pengusaha wanita yang kaya saja yang mengurusi perusahaan besar, padahal visi dan misi IWAPI yang sesungguhnya adalah membantu mengembangkan Usaha kecil dan menengah" terang Mahriyati.
Ia lantas mempersilakan para pengusaha wanita yang menggeluti usaha kecil dan menengah (UKM) untuk bergabung bersama IWAPI agar mudah di bina dan dikembangkan.
Jika para pengusaha kecil yang dikelola kaum wanita bersedia bergabung di IWAPI maka akan mendapat bantuan dari segi pembinaan pemasaran, promosi hingga bantuan mediasi untuk mendapat pinjaman kredit lunak dari pihak perbankan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
"Penyelesaian dualisme kepengurusan melalui upaya hukum ke MA sudah berlangsung sejak 2010, dan belum mencapai titik penyelesaian hingga sekarang," kata Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) IWAPI Kalimantan Selatan Hj Mariyati, di Amuntai, Kamis.
Menurut Mariyati, belum tuntasnya kasus dualisme kepengurusan tersebut cukup berdampak terhadap kinerja organisasi hingga ke daerah.
"Meski belum tuntas, pengurus tetap diminta dapat bekerjasama dengan pemerintah dan dengan asosiasi lain," pinta Mariyati, saat menghadiri pelantikan pengurus DPC IWAPI Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), melalui pres rilisnya.
Ia mempersilakan dua kubu pengurus IWAPI tetap menjalankan misi organisasi, sambil menunggu keputusan MA, tanpa harus saling menyudutkan atau mengklaim sebagai pengurus IWAPI yang sah.
"Kepengurusan IWAPI siapapun yang menang nanti hakekatnya IWAPI tetap satu, meski putusan MA tentu berpengaruh terhadap perubahan kepengurusan," katanya.
Mariyati berpendapat dan tetap yakin IWAPI pusat yang diketuai Elsya Syarif merupakan kepengurusaan IWAPI yang sebenarnya.
Sebab, jika ditelusuri sejarah kepengurusannya yang sudah berdiri selama 38 tahun dan sudah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM maka IWAPI versi Elsya Syarif ini lah yang asli.
Ditambahkannya jika Elsya Syarif yang kini menjabat Ketua Umum IWAPI juga merangkap sebagai pengacara yang memperjuangkan status IWAPI yang kini memasuki tahap banding atau Pengajuan Kasasi (PK) ke MA.
Mariyati berharap upaya banding PK ke MA ini bisa menjadi tahap terakhir penyelesaian masalah dualisme kepengurusan IWAPI di tanah air.
Maka upaya konsolidasi berupa kegiatan pelantikan kepengurusan yang sebagian juga menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) IWAPI di tingkat pengurus cabang ini sebagai upaya untuk menjawab langkah hukum yang kini tengah diajukan ke MA tersebut.
Kini dari 13 kepengurusan DPC IWAPI se Kalsel, katanya sudah seluruhnya melaksanakan pelantikan kepengurusan dan terakhir dilaksanakan di Kabupaten HSU.
Meski menyesalkan telah terjadinya perpecahan dan dualisme dalam kepengurusan IWAPI, Mahriyati yang baru setahun menjabat ketua DPD IWAPI Kalsel ini terus mencoba memperbaiki imej dan kinerja IWAPI khususnya di Kalsel.
"Selama ini imej yang berkembang di masyarakat seolah IWAPI hanya milik pengusaha wanita yang kaya saja yang mengurusi perusahaan besar, padahal visi dan misi IWAPI yang sesungguhnya adalah membantu mengembangkan Usaha kecil dan menengah" terang Mahriyati.
Ia lantas mempersilakan para pengusaha wanita yang menggeluti usaha kecil dan menengah (UKM) untuk bergabung bersama IWAPI agar mudah di bina dan dikembangkan.
Jika para pengusaha kecil yang dikelola kaum wanita bersedia bergabung di IWAPI maka akan mendapat bantuan dari segi pembinaan pemasaran, promosi hingga bantuan mediasi untuk mendapat pinjaman kredit lunak dari pihak perbankan.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014