Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan ekspor udang vaname bisa meningkat hingga 250 persen pada 2024 mendatang.
Hal itu disampaikan Luhut dalam konferensi video rapat koordinasi mengenai percepatan peningkatan produktivitas budi daya udang vaname di Jakarta, Selasa (6/4).
"Walaupun kita sedang Work From Home (WFH), namun jangan dijadikan alasan, koordinasi harus tetap kuat. Presiden sudah memerintahkan hal tersebut dan respons masyarakat juga sangat ingin itu terwujud. Apalagi permintaan pasar dunia akan udang vaname ini sangat tinggi, sekitar Rp90 triliun akan kita targetkan untuk tahun 2024," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
Rakor dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri ESDM Arifin Taslim, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, serta perwakilan Kementerian/Lembaga (K/L)lainnya.
Baca juga: Sertifikasi ekspor perikanan meningkat di tengah COVID-19
Menurut Luhut, budi daya udang vaname dapat dijadikan sebagai proyek strategis nasional yang dampaknya dapat membuka lapangan kerja lebih luas lagi bagi masyarakat.
Ia kemudian mengarahkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo agar fokus dalam hal budi daya, kalender pendanaan, dan penyelenggaraan pelatihan-pelatihan di setiap daerah potensial.
"Saran saya sebelum bulan suci Ramadhan, sudah ada laporan mengenai berapa kebutuhan di setiap daerah. UKM-UKM juga disinergikan, perbankan pun perlu kita dorong agar masuk di proyek ini. Salah satu kuncinya ada di pelatihan, jadi masyarakat bisa lebih profesional dan mempunyai manajemen yang baik dalam mengelola tambak," ujar Luhut.
Edhy Prabowo menyatakan siap menindaklanjuti arahan dari Presiden. Ia juga menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah untuk mencapai target tersebut.
Baca juga: Pemerintah akan bentuk pokja peningkatan ekspor udang
"Nilai produksi pada tahun 2019 sebesar Rp36,22 triliun dan menjadi besar pada tahun 2024, senilai Rp90,30 triliun. Produksi dari 517.397 ton pada tahun 2019, menjadi sebesar 1.290.000 ton pada 2020. Target kawasan dibutuhkan sekitar 86 ribu hektare lahan tambahan hingga tahun 2024," jelasnya.
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Maritim dan Investasi Safri Burhanuddin menambahkan sesuai arahan Menko Luhut, pihaknya akan membantu mengoordinasikan kementerian/lembaga untuk merevitalisasi lahan-lahan tambak eksisting atau yang sudah ada sebelumnya.
Kementerian PUPR sendiri mendukung revitalisasi tambak garam dan tambak ikan/udang dengan pembangunan dan rehabilitasi jaringan tata air tambak (pembangunan saluran dan bangunan pengambilan/pembawa/pencampuran air laut dan air tawar, serta jalan inspeksi.
Sepanjang tahun 2020-2024, ditargetkan pembangunan jaringan tata air tambak seluas 48,2 ribu hektare (Rp2,3 triliun) dan rehabilitasi jaringan tata air tambak seluas 82,9 ribu hektare (Rp1,9 triliun).
"Tambak udang intensif eksisting pada tahun 2018 dengan luas lahan 5.146 hektar dengan produktivitas 13,64 ton/hektare/siklus, produksi 171.393 ton, proyeksi produksi tahunan di 2024 mencapai 262.253 ton. Nah ini target kita untuk memperkuat yang sudah eksisting," jelas Safri.
Menurut dia, permasalahan budidaya udang ada empat isu yaitu penguasaan teknologi dan SDM, produksi dan operasional, regulasi dan perizinan, serta investasi dan pemasaran.
"Sesuai arahan Pak Menko Marves, kami segera melakukan pemantauan langsung terkait dengan program ini bersama dengan K/L terkait, dengan tetap memperhatikan aturan physical distancing di lapangan," imbuhnya.
Nantinya, penetapan lokasi utama budi daya ada di lima wilayah potensial, terkait lokusnya akan ditentukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Lebih lanjut untuk mempercepat program peningkatan budi daya udang vaname sebesar 250 persen maka Kemenko Maritim dan Investasi telah memfinalkan SK POKJA Peningkatan Produksi Industri Udang Nasional Tahun 2020-2024 yang terdiri dari Pokja Perencanaan Pembangunan dan Monitoring Evaluasi, Pokja Pembangunan Kawasan tambak, Pokja Input Produksi, Pokja Teknis Operasional, Pokja Investasi dan Pemasaran, dan Pokja Pelatihan Riset dan Penyuluh.
Pokja ini akan bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan akan dikoordinasikan melalui Kemenko Maritim dan Investasi.
"Sesuai arahan Pak Menko, agar regulasinya sebanyak 21 jenis dokumen harus disederhanakan. Demi menjamin kepastian berusaha, dan ini akan dikoordinasikan oleh KSP," kata Safri.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Hal itu disampaikan Luhut dalam konferensi video rapat koordinasi mengenai percepatan peningkatan produktivitas budi daya udang vaname di Jakarta, Selasa (6/4).
"Walaupun kita sedang Work From Home (WFH), namun jangan dijadikan alasan, koordinasi harus tetap kuat. Presiden sudah memerintahkan hal tersebut dan respons masyarakat juga sangat ingin itu terwujud. Apalagi permintaan pasar dunia akan udang vaname ini sangat tinggi, sekitar Rp90 triliun akan kita targetkan untuk tahun 2024," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
Rakor dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri ESDM Arifin Taslim, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, serta perwakilan Kementerian/Lembaga (K/L)lainnya.
Baca juga: Sertifikasi ekspor perikanan meningkat di tengah COVID-19
Menurut Luhut, budi daya udang vaname dapat dijadikan sebagai proyek strategis nasional yang dampaknya dapat membuka lapangan kerja lebih luas lagi bagi masyarakat.
Ia kemudian mengarahkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo agar fokus dalam hal budi daya, kalender pendanaan, dan penyelenggaraan pelatihan-pelatihan di setiap daerah potensial.
"Saran saya sebelum bulan suci Ramadhan, sudah ada laporan mengenai berapa kebutuhan di setiap daerah. UKM-UKM juga disinergikan, perbankan pun perlu kita dorong agar masuk di proyek ini. Salah satu kuncinya ada di pelatihan, jadi masyarakat bisa lebih profesional dan mempunyai manajemen yang baik dalam mengelola tambak," ujar Luhut.
Edhy Prabowo menyatakan siap menindaklanjuti arahan dari Presiden. Ia juga menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah untuk mencapai target tersebut.
Baca juga: Pemerintah akan bentuk pokja peningkatan ekspor udang
"Nilai produksi pada tahun 2019 sebesar Rp36,22 triliun dan menjadi besar pada tahun 2024, senilai Rp90,30 triliun. Produksi dari 517.397 ton pada tahun 2019, menjadi sebesar 1.290.000 ton pada 2020. Target kawasan dibutuhkan sekitar 86 ribu hektare lahan tambahan hingga tahun 2024," jelasnya.
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Maritim dan Investasi Safri Burhanuddin menambahkan sesuai arahan Menko Luhut, pihaknya akan membantu mengoordinasikan kementerian/lembaga untuk merevitalisasi lahan-lahan tambak eksisting atau yang sudah ada sebelumnya.
Kementerian PUPR sendiri mendukung revitalisasi tambak garam dan tambak ikan/udang dengan pembangunan dan rehabilitasi jaringan tata air tambak (pembangunan saluran dan bangunan pengambilan/pembawa/pencampuran air laut dan air tawar, serta jalan inspeksi.
Sepanjang tahun 2020-2024, ditargetkan pembangunan jaringan tata air tambak seluas 48,2 ribu hektare (Rp2,3 triliun) dan rehabilitasi jaringan tata air tambak seluas 82,9 ribu hektare (Rp1,9 triliun).
"Tambak udang intensif eksisting pada tahun 2018 dengan luas lahan 5.146 hektar dengan produktivitas 13,64 ton/hektare/siklus, produksi 171.393 ton, proyeksi produksi tahunan di 2024 mencapai 262.253 ton. Nah ini target kita untuk memperkuat yang sudah eksisting," jelas Safri.
Menurut dia, permasalahan budidaya udang ada empat isu yaitu penguasaan teknologi dan SDM, produksi dan operasional, regulasi dan perizinan, serta investasi dan pemasaran.
"Sesuai arahan Pak Menko Marves, kami segera melakukan pemantauan langsung terkait dengan program ini bersama dengan K/L terkait, dengan tetap memperhatikan aturan physical distancing di lapangan," imbuhnya.
Nantinya, penetapan lokasi utama budi daya ada di lima wilayah potensial, terkait lokusnya akan ditentukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Lebih lanjut untuk mempercepat program peningkatan budi daya udang vaname sebesar 250 persen maka Kemenko Maritim dan Investasi telah memfinalkan SK POKJA Peningkatan Produksi Industri Udang Nasional Tahun 2020-2024 yang terdiri dari Pokja Perencanaan Pembangunan dan Monitoring Evaluasi, Pokja Pembangunan Kawasan tambak, Pokja Input Produksi, Pokja Teknis Operasional, Pokja Investasi dan Pemasaran, dan Pokja Pelatihan Riset dan Penyuluh.
Pokja ini akan bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan akan dikoordinasikan melalui Kemenko Maritim dan Investasi.
"Sesuai arahan Pak Menko, agar regulasinya sebanyak 21 jenis dokumen harus disederhanakan. Demi menjamin kepastian berusaha, dan ini akan dikoordinasikan oleh KSP," kata Safri.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020