Banyak agenda yang sudah dijadwalkan DPRD Kota Banjarmasin baik koordinasi dengan pemerintah kota, kunjungan keluar daerah juga menyerap aspirasi masyarakat di lapangan.
Agenda yang sudah tersusun dan diputuskan dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) dewan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi saat ini, di mana virus Corona atau Covid-19 sedang melanda.
Bahkan, kata Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Tugiatno, rencananya akan ada agenda rapat paripurna dewan terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) wali kota tahun 2019 yang diagendakan pada 26 Maret 2020 terpaksa dibatalkan.
Sebelumnya pun adanya agenda workshop dewan ke luar daerah juga dibatalkan, karena tidak memungkinkan lagi saat untuk bepergian ke luar daerah untuk memutus mata rantai penyebaran virus yang berawal dari Wuhan, Cina tersebut.
"Agenda kegiatan di bulan April pun akan disesuaikan pula dengan kondisi, kita sekarang ini memang harus waspada, jangan sampai ada yang tertular," tutur Tugiatno.
Di sekretariat DPRD sendiri, paparnya, melaksanakan langkah antisipasi penyebaran virus Covid-19 ini, di mana semua harus menuruti anjuran pemerintah, jaga jarak interaksi, cuci tangan pakai sabun dan dicek kesehatan atau suhu tubuhnya hendak memasuki lingkungan kantor dewan.
"Untuk tamu luar daerah kita juga memutuskan untuk tidak menerima sementara ini," tegasnya.
Dia menyatakan, pihaknya hanya melakukan rapat koordinasi terbatas dengan pihak pemerintah kota, jika diperlukan sangat penting.
"Khususnya terkait penanganan Covid-19 ini, terkait anggaran penanganannya seperti apa, kebijakan-kebijakannya seperti apa, " tutur Tugiatno.
Komisi IV DPRD kota Banjarmasin(Antaranews Kalsel/Sukarli)
Terkait penanganan kasus Covid-19 ini, Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin Matnor Ali pun menyatakan, koordinasi pihaknya dengan dinas kesehatan sudah sejak awal dilakukan dan akan berlanjut menyesuaikan kondisi.
"Kita ingin mengecek bagaimana kesiapan fasilitas kesehatan daerah kita menghadapi merebaknya virus Covid-19 ini, sebab kasusnya yang positif sudah ada," ujarnya.
Dia berharap, RSUD Sultan Suriansyah yang merupakan RS milik pemerintah kota juga dapat merawat pasein positif Corona jika kondisi memburuk, di mana RSUD rujukan Covid-19 di provinsi ini kehabisan sarana.
"Harus ada langkah-langkah antisipatif kedepan dipersiapkan sejak dini, jangan sampai nanti kewalahan, karena tidak siap," bebernya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin HM Faisal Heriyadi menyoroti masalah perekonomian masyarakat di masa genting merebaknya virus Covid-19 ini, di mana gerak masyarakat berusaha menjadi sangat terganggu.
"Kita mau koordinasi juga nanti dengan pemerintah kota, setidaknya ada langkah nyata untuk membantu kesusahan masyarakat di masa saat ini, bisa juga kebijakan meringankan bayar rekening air bersih di PDAM, seperti ini gerakan nyatanya untuk bantu kesulitan ekonomi masyarakat," paparnya.
