Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) menginginkan, selain kehalalan, juga kesehatan hewan di provinsinya yang terdiri atas 13 kabupaten/kota terjamin.
Keinginan itu termuat dalam pemandangan umumnya terhadap usul Raperda tentang Peternakan Berkelanjutan di Kalsel, yang disampaikan pada rapat paripurna internal DPRD tingkat provinsi tersebut yang dipimpin Wakil Ketuanya Hj Mariana SAB MM di Banjarmasin, Senin.
Oleh sebab itu, Fraksi PKS yang diketuai H Ardiansyah SHut, mengusul perubahan atau tambahan kata-kata dalam judul Raperda akan DPRD Kalsel bahas selanjutnya yaitu Raperda tentang Peternakan Berkelanjutan dan Kesehatan Hewan.
"Dengan Perda tentang Peternakan Berkelanjutan dan Kesehatan Hewan itu nanti, selain pendekatan secara ekonomi, juga secara hukum ada jaminan kesehatan hewan tersebut," lanjutnya dalam pemandangan umum Fraksi PKS yang dibacakan H Gusti Rosyadi Elmi Lc.
"Memang Raperda/Perda tentang Peternakan Berkelanjutan merupakan kebutuhan guna terjaminnya ketersediaan ternak/buat konsumen, serta agar petani lebih bersemangat melakukan usaha mereka," demikian wakil rakyat dari PKS.
Sementara Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Kalsel yang diketuai Dr H Karlie Hanafi Kalianda SH MH menyatakan mendukung perlunya Perda tentang Peternakan Berkelanjutan guna menunjang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi kerakyatan di provinsinya.
Namun dalam pemandangan umum yang dibacakan Troy Satria SE itu, FPG mengingatkan beberapa hal dalam pembahasan Raperda atau pembentukan Perda tentang Peternakan Berkelanjutan di provinsinya yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa.
Beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam pengaturan peternakan berkelanjutan tersebut yaitu terkait dengan ekonomi, budaya, infrastruktur, teknologi dan hukum, demikian wakil rakyat dari Partai Golkar.
Usulan Raperda tentang Peternakan Berkelanjutan itu dari Komisi III Bidang Ekonomi dan Keuangan yang juga membidangi pertanian dalam pengertian umum, diketahui Imam Suprastowo asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Dalam rapat paripurna internal DPRD Kalsel itu juga hadir Wakil Ketuanya Hj Karmila, sedangkan anggota yang hadir hanya 32 dari 55 orang.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Keinginan itu termuat dalam pemandangan umumnya terhadap usul Raperda tentang Peternakan Berkelanjutan di Kalsel, yang disampaikan pada rapat paripurna internal DPRD tingkat provinsi tersebut yang dipimpin Wakil Ketuanya Hj Mariana SAB MM di Banjarmasin, Senin.
Oleh sebab itu, Fraksi PKS yang diketuai H Ardiansyah SHut, mengusul perubahan atau tambahan kata-kata dalam judul Raperda akan DPRD Kalsel bahas selanjutnya yaitu Raperda tentang Peternakan Berkelanjutan dan Kesehatan Hewan.
"Dengan Perda tentang Peternakan Berkelanjutan dan Kesehatan Hewan itu nanti, selain pendekatan secara ekonomi, juga secara hukum ada jaminan kesehatan hewan tersebut," lanjutnya dalam pemandangan umum Fraksi PKS yang dibacakan H Gusti Rosyadi Elmi Lc.
"Memang Raperda/Perda tentang Peternakan Berkelanjutan merupakan kebutuhan guna terjaminnya ketersediaan ternak/buat konsumen, serta agar petani lebih bersemangat melakukan usaha mereka," demikian wakil rakyat dari PKS.
Sementara Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Kalsel yang diketuai Dr H Karlie Hanafi Kalianda SH MH menyatakan mendukung perlunya Perda tentang Peternakan Berkelanjutan guna menunjang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi kerakyatan di provinsinya.
Namun dalam pemandangan umum yang dibacakan Troy Satria SE itu, FPG mengingatkan beberapa hal dalam pembahasan Raperda atau pembentukan Perda tentang Peternakan Berkelanjutan di provinsinya yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa.
Beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam pengaturan peternakan berkelanjutan tersebut yaitu terkait dengan ekonomi, budaya, infrastruktur, teknologi dan hukum, demikian wakil rakyat dari Partai Golkar.
Usulan Raperda tentang Peternakan Berkelanjutan itu dari Komisi III Bidang Ekonomi dan Keuangan yang juga membidangi pertanian dalam pengertian umum, diketahui Imam Suprastowo asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Dalam rapat paripurna internal DPRD Kalsel itu juga hadir Wakil Ketuanya Hj Karmila, sedangkan anggota yang hadir hanya 32 dari 55 orang.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020