Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan pihaknya terus meningkatkan koordinasi untuk mengatasi permasalahan harga garam yang saat ini kondisinya dinilai tidak berpihak kepada petambak garam di Tanah Air.
"Semua kita lakukan secara koordinasi. Tapi yang perlu digarisbawahi, pemerintah tidak akan membiarkan petambak garam sengsara," kata Menteri Edhy dalam siaran pers Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Ia memahami bahwa saat ini banyak dari petambak garam yang mengeluhkan harga garam yang saat ini berada di level Rp250 per kilogram dari yang sebelumnya bisa mencapai ribuan per kilogram. Salah satu penyebabnya adalah antara lain karena ramainya impor garam.
Menteri Edhy mengaku sudah berkoordinasi dengan Menko Perekonomian, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan, untuk memecahkan persoalan tersebut.
Dia ingin semua produksi garam dalam negeri terserap dan harga kembali stabil sehingga tidak ada petambak yang merugi.
Koordinasi juga dilakukan dengan Kementerian PUPR untuk pembangunan infrastuktur jalan menuju lokasi tambak.
"Karena, salah satu penyebab tingginya ongkos produksi garam adalah tingginya biaya angkut garam dari tambak menuju lokasi penyimpanan," paparnya.
KKP terus berupaya meningkatkan kualitas garam rakyat antara lain melalui dilakukan Sosialisasi Nasional Pengembangan Usaha Garam Rakyat (Pugar), yang diinisiasi oleh Direktorat Jasa Kelautan sejak tahun 2016 dan merupakan semangat perwujudan dari UU No.7 Tahun 2006 mengenai pemberdayaan petambak garam.
Plt Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP, Aryo Hanggono, menjelaskan produksi garam nasional tahun 2019 mencapai 2,85 juta ton. Hal ini tidak terlepas dari program Pugar yang menerapkan berbagai inovasi teknologi produksi seperti geomembran dan integrasi lahan.
Aryo menerangkan tentang capaian Pugar dalam menjaga stok dimana panen garam tidak berlangsung sepanjang tahun.
"KKP telah membangun 27 Unit Gudang Garam Nasional (GGN) sesuai SNI 8446:2017 yang berdaya tampung 2000 yang masing-masing nilainya Rp2,5 miliar," ujar Aryo
Sementara itu, Penasehat Menteri KP, Rokhmin Dahuri menekankan pentingnya perbaikan dan pengembangan sistem logistik garam nasional serta perbaikan kuantitas dan kualitas data.
"Dengan penelitian dan pengembangan aplikasi teknologi berbasis garam non-evaporasi, Insya Allah Indonesia dapat berswasembada garam bahkan menjadi pengekspor garam utama dunia," kata Rokhmin.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
"Semua kita lakukan secara koordinasi. Tapi yang perlu digarisbawahi, pemerintah tidak akan membiarkan petambak garam sengsara," kata Menteri Edhy dalam siaran pers Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Ia memahami bahwa saat ini banyak dari petambak garam yang mengeluhkan harga garam yang saat ini berada di level Rp250 per kilogram dari yang sebelumnya bisa mencapai ribuan per kilogram. Salah satu penyebabnya adalah antara lain karena ramainya impor garam.
Menteri Edhy mengaku sudah berkoordinasi dengan Menko Perekonomian, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan, untuk memecahkan persoalan tersebut.
Dia ingin semua produksi garam dalam negeri terserap dan harga kembali stabil sehingga tidak ada petambak yang merugi.
Koordinasi juga dilakukan dengan Kementerian PUPR untuk pembangunan infrastuktur jalan menuju lokasi tambak.
"Karena, salah satu penyebab tingginya ongkos produksi garam adalah tingginya biaya angkut garam dari tambak menuju lokasi penyimpanan," paparnya.
KKP terus berupaya meningkatkan kualitas garam rakyat antara lain melalui dilakukan Sosialisasi Nasional Pengembangan Usaha Garam Rakyat (Pugar), yang diinisiasi oleh Direktorat Jasa Kelautan sejak tahun 2016 dan merupakan semangat perwujudan dari UU No.7 Tahun 2006 mengenai pemberdayaan petambak garam.
Plt Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP, Aryo Hanggono, menjelaskan produksi garam nasional tahun 2019 mencapai 2,85 juta ton. Hal ini tidak terlepas dari program Pugar yang menerapkan berbagai inovasi teknologi produksi seperti geomembran dan integrasi lahan.
Aryo menerangkan tentang capaian Pugar dalam menjaga stok dimana panen garam tidak berlangsung sepanjang tahun.
"KKP telah membangun 27 Unit Gudang Garam Nasional (GGN) sesuai SNI 8446:2017 yang berdaya tampung 2000 yang masing-masing nilainya Rp2,5 miliar," ujar Aryo
Sementara itu, Penasehat Menteri KP, Rokhmin Dahuri menekankan pentingnya perbaikan dan pengembangan sistem logistik garam nasional serta perbaikan kuantitas dan kualitas data.
"Dengan penelitian dan pengembangan aplikasi teknologi berbasis garam non-evaporasi, Insya Allah Indonesia dapat berswasembada garam bahkan menjadi pengekspor garam utama dunia," kata Rokhmin.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020