Kejaksaan Negeri Barito Utara, Kalimantan Tengah, kini melakukan pencarian terhadap oknum Kepala Desa Sampirang I Kecamatan Teweh Timur berinisial MM yang tersangkut kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD).
"Kami terus mencari tersangka karena sudah tiga kali mangkir dari panggilan pemeriksaan setelah sprindik diterbitkan pada Januari 2019 dan yang bersangkutan tidak pernah datang," kata Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara Basrulnas melalui Kasi Pidana Khusus Indra Saragih kepada wartawan di Muara Teweh, Selasa.
Menurut dia, saat statusnya masih saksi, ia masih kooperatif memenuhi panggilan jaksa, namun setelah statusnya ditingkatkan menjadi tersangka, dia tidak memenuhi panggilan, sehingga sudah tiga kali dipanggil.
Sesuai dengan LHP September 2019, kata dia, kerugian negara akibat korupsi proyek pembukaan jalan desa (telpot) berasal dari DD sebesar Rp620 juta dari total nilai proyek Rp762 juta.
Berdasarkan hasil pemeriksaan jaksa, dari total Rp762 juta, cuma sekitar Rp100 yang benar-benar dikerjalan.
"Sedangkan item pekerjaan lain seperti pembelian batu Rp400 juta, sirtu Rp150 juta, dan mobilisasi Rp140 juta diduga fiktif dan mark-up. Termasuk pula dugaan pemalsuan tanda tangan pemilik alat berat," ungkap Indra.
MM disangkakan pelanggaran pasal 2 dan 3 UU Tipikor, serta pasal 55 KUHP, sehingga terbuka kemungkinan ada tersangka lain.
"Kejaksaan segera menentukan sikap, setelah menerima keterangan resmi dari RT di Desa Sampirang tentang keberadaan MM," ucap Indra.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
"Kami terus mencari tersangka karena sudah tiga kali mangkir dari panggilan pemeriksaan setelah sprindik diterbitkan pada Januari 2019 dan yang bersangkutan tidak pernah datang," kata Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara Basrulnas melalui Kasi Pidana Khusus Indra Saragih kepada wartawan di Muara Teweh, Selasa.
Menurut dia, saat statusnya masih saksi, ia masih kooperatif memenuhi panggilan jaksa, namun setelah statusnya ditingkatkan menjadi tersangka, dia tidak memenuhi panggilan, sehingga sudah tiga kali dipanggil.
Sesuai dengan LHP September 2019, kata dia, kerugian negara akibat korupsi proyek pembukaan jalan desa (telpot) berasal dari DD sebesar Rp620 juta dari total nilai proyek Rp762 juta.
Berdasarkan hasil pemeriksaan jaksa, dari total Rp762 juta, cuma sekitar Rp100 yang benar-benar dikerjalan.
"Sedangkan item pekerjaan lain seperti pembelian batu Rp400 juta, sirtu Rp150 juta, dan mobilisasi Rp140 juta diduga fiktif dan mark-up. Termasuk pula dugaan pemalsuan tanda tangan pemilik alat berat," ungkap Indra.
MM disangkakan pelanggaran pasal 2 dan 3 UU Tipikor, serta pasal 55 KUHP, sehingga terbuka kemungkinan ada tersangka lain.
"Kejaksaan segera menentukan sikap, setelah menerima keterangan resmi dari RT di Desa Sampirang tentang keberadaan MM," ucap Indra.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020