Pemerintah Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan komitmen akan menaikkan tunjangan dan memberikan fasilitas lengkap bagi dokter yang mau bertugas di Bumi Saijaan.
Hal itu mengemuka dalam forum rapat dengar pendapat (hearing) DPRD Kotabaru gabungan komisi I, II dan III yang dihadiri Sekda H Said Akhmad, Plt Direktur RSUD Pangeran Jaya Sumitra, Plt Kepala Dinas Kesehatan, Plt Kepala Dinas Sosial dan Bappeda Kotabaru, Selasa.
Dipimpin Ketua DPRD Kotabaru, Syairi Mukhlis hearing gabungan tersebut sebagai tindak lanjut atas aksi demo oleh sejumlah masyarakat Kotabaru yang digelar sehari sebelumnya dengan beberapa point salah satunya menyoroti belum optimalnya pelayanan kesehatan.
Dikatakan Syairi, legislatif tidak menampik belum optimalnya pelayanan kesehatan sebagaimana yang disampaikan masyarakat, hal itu disebabkan terbatasnya jumlah dokter yang bertugas di Kabupaten Kotabaru.
Politisi PDIP ini menambahkan, dalam kurun waktu dua tahun terakhir, ketersediaan formasi bagi dokter dalam perekrutan CPNS memang cukup minim.
Kurangnya minat dokter yang mau bertugas di Bumi Saijaan lanjut dia, memang dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya fasilitas yang terbatas dan insentif atau tunjangan yang relatif kecil dibanding daerah lainya.
Baca juga: Kotabaru gandeng Tanah Bumbu mengatasi kekurangan dokter
Baca juga: Legislatif dorong Pemkab Kotabaru tuntaskan pembayaran tunjangan dokter
Baca juga: IDI Kotabaru minta kesejahteraan dokter ditingkatkan
"Dari hasil rapat bersama eksekutif disepakati, pemerintah daerah Kotabaru berkomitmen untuk melakukan perbaikan, diantaranya memberikan fasilitas dan peningkatan tunjangan bagi dokter," kata Syairi.
Mantan kepala desa ini menambahkan, dalam kesepakatan rapat bersama eksekutif yang diwakili Sekda dan jajarannya, peningkatan tunjangan dan melengkapi fasilitas dimaksudkan dokter (baik umum dan spesialis) mau tertarik bekerja di Kotabaru, karena memang di beberapa kecamatan masih kekurangan tenaga dokter.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Hal itu mengemuka dalam forum rapat dengar pendapat (hearing) DPRD Kotabaru gabungan komisi I, II dan III yang dihadiri Sekda H Said Akhmad, Plt Direktur RSUD Pangeran Jaya Sumitra, Plt Kepala Dinas Kesehatan, Plt Kepala Dinas Sosial dan Bappeda Kotabaru, Selasa.
Dipimpin Ketua DPRD Kotabaru, Syairi Mukhlis hearing gabungan tersebut sebagai tindak lanjut atas aksi demo oleh sejumlah masyarakat Kotabaru yang digelar sehari sebelumnya dengan beberapa point salah satunya menyoroti belum optimalnya pelayanan kesehatan.
Dikatakan Syairi, legislatif tidak menampik belum optimalnya pelayanan kesehatan sebagaimana yang disampaikan masyarakat, hal itu disebabkan terbatasnya jumlah dokter yang bertugas di Kabupaten Kotabaru.
Politisi PDIP ini menambahkan, dalam kurun waktu dua tahun terakhir, ketersediaan formasi bagi dokter dalam perekrutan CPNS memang cukup minim.
Kurangnya minat dokter yang mau bertugas di Bumi Saijaan lanjut dia, memang dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya fasilitas yang terbatas dan insentif atau tunjangan yang relatif kecil dibanding daerah lainya.
Baca juga: Kotabaru gandeng Tanah Bumbu mengatasi kekurangan dokter
Baca juga: Legislatif dorong Pemkab Kotabaru tuntaskan pembayaran tunjangan dokter
Baca juga: IDI Kotabaru minta kesejahteraan dokter ditingkatkan
"Dari hasil rapat bersama eksekutif disepakati, pemerintah daerah Kotabaru berkomitmen untuk melakukan perbaikan, diantaranya memberikan fasilitas dan peningkatan tunjangan bagi dokter," kata Syairi.
Mantan kepala desa ini menambahkan, dalam kesepakatan rapat bersama eksekutif yang diwakili Sekda dan jajarannya, peningkatan tunjangan dan melengkapi fasilitas dimaksudkan dokter (baik umum dan spesialis) mau tertarik bekerja di Kotabaru, karena memang di beberapa kecamatan masih kekurangan tenaga dokter.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020