Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) wilayah Bali memberikan penanganan terhadap 16 warga negara asing karena kasus kecelakaan lalu lintas dan kondisi gawat darurat pada tahun 2019.
"Sebenarnya kalau korban orang asing lebih banyak bukan korban bencana, contohnya seperti orang hilang, laka lantas dan kami punya itu data nya berupa gabungan dengan korban WNI nya, cuma memang perlu untuk daerah rawan harus taat rambu-rambu dan tidak sembarangan melewati batas," kata Kepala Pelaksana BPBD Bali, I Made Rentin, di Denpasar, Minggu.
Ia menjelaskan dari laporan kegiatan Pelayanan Kegawatdaruratan (ESR) sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2019 terdapat 435 kasus dan 16 diantaranya adalah WNA yang berasal dari berbagai negara, sedangkan untuk tahun 2020, belum ada penanganan terkait warga asing tersebut.
Berdasarkan data Sistem Penanggulangan Darurat Terpadu (SPGDT) jenis sehari-hari terdapat kasus kecelakaan lalu lintas sebanyak 234, tindakan evakuasi terhadap 176 kasus, riksa klien sakit ada 16 dan kejadian jatuh di rumah ada tiga kasus.
Sedangkan untuk SPGDT jenis Bencana, diantaranya yang tertimpa pohon ada empat kasus dan dua kasus kebakaran. "Penanganan WNA itu ya lebih banyak disebabkan kasus laka lantas dan gawat darurat sehari-hari," ucapnya.
Ia menambahkan kalau kasus orang hilang yang terjadi di area wisata biasanya ditangani oleh Tim SAR. Dengan situasi cuaca seperti saat ini, kata dia untuk beberapa objek wisata diwajibkan mengedepankan sisi keamanan terhadap wisatawan domestik maupun mancanegara.
Selain itu, pihaknya mengimbau agar tetap memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan jenis-jenis bencana. Masyarakat diharapkan mampu memahami dan memilih informasi yang benar atau tidak benar.
"Salah satunya kalau masalah cuaca atau gempa itu melalui resmi BMKG, kalau kasus orang hilang melalui SAR dan terkait kebencanaan lewat BPBD bisa, nah dari kami untuk pariwisata sudah membangun SOP berbasis kebencanaan, tentunya kami berharap bisa dibantu oleh perhimpunan pariwisata,"jelasnya.
Ia menambahkan salah satu bentuk antisipasi saat musim hujan bahwa di beberapa tempat menginap seperti hotel wilayah Bali sudah terverifikasi kesiapsiagaan bencana jadi satu kawasan tersebut siaga bencana.
"Selain bentuk antisipasi di tempat menginap, bisa juga ditambah dengan memasang dan memperbanyak rambu-rambu, utamanya pada tempat wisata yang ramai kunjungan, tapi kalau melihat objek wisata yang rawan ya hampir semua, jadi wisata pantai ya otomatis ada potensi gempa, kalau area bukit ya otomatis tanah longsor," katanya.
Made Rentin menuturkan saat ini sedang memfokuskan pada tren kejadian pada tahun sebelumnya agar tahun 2020 dapat mempersiapkan bentuk antisipasi dalam menghadapi potensi bencana di beberapa daerah di Bali.
Ia memprediksi bencana hidrometerologi dominan terjadi karena perubahan iklim yang meningkat, dibandingkan dengan bencana geologi dan vulkanologi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
"Sebenarnya kalau korban orang asing lebih banyak bukan korban bencana, contohnya seperti orang hilang, laka lantas dan kami punya itu data nya berupa gabungan dengan korban WNI nya, cuma memang perlu untuk daerah rawan harus taat rambu-rambu dan tidak sembarangan melewati batas," kata Kepala Pelaksana BPBD Bali, I Made Rentin, di Denpasar, Minggu.
Ia menjelaskan dari laporan kegiatan Pelayanan Kegawatdaruratan (ESR) sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2019 terdapat 435 kasus dan 16 diantaranya adalah WNA yang berasal dari berbagai negara, sedangkan untuk tahun 2020, belum ada penanganan terkait warga asing tersebut.
Berdasarkan data Sistem Penanggulangan Darurat Terpadu (SPGDT) jenis sehari-hari terdapat kasus kecelakaan lalu lintas sebanyak 234, tindakan evakuasi terhadap 176 kasus, riksa klien sakit ada 16 dan kejadian jatuh di rumah ada tiga kasus.
Sedangkan untuk SPGDT jenis Bencana, diantaranya yang tertimpa pohon ada empat kasus dan dua kasus kebakaran. "Penanganan WNA itu ya lebih banyak disebabkan kasus laka lantas dan gawat darurat sehari-hari," ucapnya.
Ia menambahkan kalau kasus orang hilang yang terjadi di area wisata biasanya ditangani oleh Tim SAR. Dengan situasi cuaca seperti saat ini, kata dia untuk beberapa objek wisata diwajibkan mengedepankan sisi keamanan terhadap wisatawan domestik maupun mancanegara.
Selain itu, pihaknya mengimbau agar tetap memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan jenis-jenis bencana. Masyarakat diharapkan mampu memahami dan memilih informasi yang benar atau tidak benar.
"Salah satunya kalau masalah cuaca atau gempa itu melalui resmi BMKG, kalau kasus orang hilang melalui SAR dan terkait kebencanaan lewat BPBD bisa, nah dari kami untuk pariwisata sudah membangun SOP berbasis kebencanaan, tentunya kami berharap bisa dibantu oleh perhimpunan pariwisata,"jelasnya.
Ia menambahkan salah satu bentuk antisipasi saat musim hujan bahwa di beberapa tempat menginap seperti hotel wilayah Bali sudah terverifikasi kesiapsiagaan bencana jadi satu kawasan tersebut siaga bencana.
"Selain bentuk antisipasi di tempat menginap, bisa juga ditambah dengan memasang dan memperbanyak rambu-rambu, utamanya pada tempat wisata yang ramai kunjungan, tapi kalau melihat objek wisata yang rawan ya hampir semua, jadi wisata pantai ya otomatis ada potensi gempa, kalau area bukit ya otomatis tanah longsor," katanya.
Made Rentin menuturkan saat ini sedang memfokuskan pada tren kejadian pada tahun sebelumnya agar tahun 2020 dapat mempersiapkan bentuk antisipasi dalam menghadapi potensi bencana di beberapa daerah di Bali.
Ia memprediksi bencana hidrometerologi dominan terjadi karena perubahan iklim yang meningkat, dibandingkan dengan bencana geologi dan vulkanologi.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020