DPRD Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, menyoroti kinerja pemerintah daerah setempat terutama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkaitan dengan pelayanan publik.
"Kinerja setiap SKPD hendaknya dimaksimalkan dan ke depan pekerjaan jangan sampai lagi terlambat," kata Wakil Ketua DPRD Kotabaru Muhammad Arif, di Kotabaru, Kamis.
Ia mengatakan SKPD yang ada diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, dengan membuat standar pelayanan dengan waktu yang lebih cepat, dan memangkas sistem birokrasi yang panjang dan bertele-tele.
Baca juga: KPU Kotabaru siap jaring Badan Adhoc pemilihan 2020
"Dengan demikian, dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat selaku pengguna layanan untuk terwujudnya 'good government'," katanya.
Menurut dia, perlu peningkatan SDM pengelola dan pemeriksa barang serta aset di setiap SKPD untuk membenahi aset daerah dengan baik dan akuntabel.
"Kami berharap eksekutif benar-benar mengimplementasikan program atau kegiatan dengan cara mengevaluasi capaian realisasi anggaran, karena berkaca dari anggaran tahun sebelumnya, realisasi anggaran cukup rendah sehingga berimbas pada percepatan pembangunan," katanya.
Masih terkait dengan kinerja, politikus Partai PPP ini mengimbau setiap SKPD agar menciptakan sinergitas antarsatuan dalam pelaksanaan program pembangunan.
Baca juga: DPRD desak perencanaan matang program infrastruktur
Selain itu, perlu pula optimalisasi sistem perencanaan pembangunan daerah sehingga diharapkan mampu mengejar visi misi daerah yang sebagian masih belum tercapai khususnya bidang agrobisnis.
Mantan pengacara ini menuturkan, capaian realisasi anggaran yang rendah diharapkan setiap SKPD menyusun tahapan kegiatan secara cermat, agar program-program pembangunan cukup waktu dalam penyelesaiannya.
Sebagai perbaikan atas itu semua, Arif mengingatkan agar lebih meningkatkan fungsi kontrol dalam jajaran pemerintah daerah.
Baca juga: 35 anggota legislatif Kotabaru tuntaskan reses II
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
"Kinerja setiap SKPD hendaknya dimaksimalkan dan ke depan pekerjaan jangan sampai lagi terlambat," kata Wakil Ketua DPRD Kotabaru Muhammad Arif, di Kotabaru, Kamis.
Ia mengatakan SKPD yang ada diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, dengan membuat standar pelayanan dengan waktu yang lebih cepat, dan memangkas sistem birokrasi yang panjang dan bertele-tele.
Baca juga: KPU Kotabaru siap jaring Badan Adhoc pemilihan 2020
"Dengan demikian, dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat selaku pengguna layanan untuk terwujudnya 'good government'," katanya.
Menurut dia, perlu peningkatan SDM pengelola dan pemeriksa barang serta aset di setiap SKPD untuk membenahi aset daerah dengan baik dan akuntabel.
"Kami berharap eksekutif benar-benar mengimplementasikan program atau kegiatan dengan cara mengevaluasi capaian realisasi anggaran, karena berkaca dari anggaran tahun sebelumnya, realisasi anggaran cukup rendah sehingga berimbas pada percepatan pembangunan," katanya.
Masih terkait dengan kinerja, politikus Partai PPP ini mengimbau setiap SKPD agar menciptakan sinergitas antarsatuan dalam pelaksanaan program pembangunan.
Baca juga: DPRD desak perencanaan matang program infrastruktur
Selain itu, perlu pula optimalisasi sistem perencanaan pembangunan daerah sehingga diharapkan mampu mengejar visi misi daerah yang sebagian masih belum tercapai khususnya bidang agrobisnis.
Mantan pengacara ini menuturkan, capaian realisasi anggaran yang rendah diharapkan setiap SKPD menyusun tahapan kegiatan secara cermat, agar program-program pembangunan cukup waktu dalam penyelesaiannya.
Sebagai perbaikan atas itu semua, Arif mengingatkan agar lebih meningkatkan fungsi kontrol dalam jajaran pemerintah daerah.
Baca juga: 35 anggota legislatif Kotabaru tuntaskan reses II
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019