Kalangan DPRD Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan mendesak kepada pemerintah daerah setempat perlunya membuat perencanaan matang dalam program infrastruktur sehingga tuntas sesuai jadwal dan tetap mengedepankan skala prioritas.
"Dalam menyusunan program kegiatan untuk pembangunan infrastruktur, perlunya pemerintah daerah merencanakan secara baik dan sistematis agar dapat dilaksanakan tepat waktu," kata Muhammad Arif, Wakil Ketua DPRD Kotabaru saat menyampaikan tanggapan akhir atas pembahasan Raperda tentang APBD 2020.
Dikatakannya, menanggapi rincian anggaran yang diajukan oleh setiap SKPD dalam rancangan ini agar lebih selektif dan menerapkan azas efisiensi agar pembiayaan kegiatan tersebut tidak mubazir sehingga dapat dijadikan atau dialihkan kepada kegiatan lain dalam lingkup kerjanya.
Rekomendasi dewan pada point 54 disebutkan, dalam melaksanakan program kegiatan pembangunan, hendaknya setiap SKPD terkait benar-benar membuat perencanaan yang matang dan menyeluruh serta selengkap lengkapnya, sehingga hasil dari kegiatan pembangunan tersebut yang sudah selesai, dapat langsung dimanfaatkan secara utuh oleh masyarakat.
Selain itu lanjut Arif, mengingat keterbatasan anggaran pendapatan pemerintah Kabupaten Kotabaru saat ini, maka hendaknya setiap program pembangunan yang akan dilaksanakan lebih prioritas mengacu pada RPJMD dan berorientasi pada visi dan misi kepala daerah.
"Kami akan siap mendukung setiap program pemerintah daerah yang berpihak kepada masyarakat sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku," bebernya.
Pada bagian lain politisi PPP ini menambahkan, keterbatasan sumber pendanaan yang didapatkan, dihadapkan pada tingginya kebutuhan infrastruktur yang harus diselesaikan.
Menurut hemat kami, kalau dari analisis kegiatan dari SKPD lainnya dianggap mubazir dan tidak terlalu urgen. Oleh sebab itu, dewan menginstruksikan agar melakukan pemangkasan dari awal kemudian dialokasikan kepada pekerjaan infrastruktur, sebelum rancangan APBD ini disahkan menjadi perda.
Selanjutnya bagaimana cara pemerintah daerah bekerjasama dengan pemprov atau pemerintah pusat agar kegiatan inprastruktur dengan dana besar tersebut dapat dibiayai oleh pemerintah provinsi atau pemerintah pusat sehingga anggaran dalam APBD Kotabaru ini dapat membiayai kegiatan lainnya menjadi lebih banyak.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
"Dalam menyusunan program kegiatan untuk pembangunan infrastruktur, perlunya pemerintah daerah merencanakan secara baik dan sistematis agar dapat dilaksanakan tepat waktu," kata Muhammad Arif, Wakil Ketua DPRD Kotabaru saat menyampaikan tanggapan akhir atas pembahasan Raperda tentang APBD 2020.
Dikatakannya, menanggapi rincian anggaran yang diajukan oleh setiap SKPD dalam rancangan ini agar lebih selektif dan menerapkan azas efisiensi agar pembiayaan kegiatan tersebut tidak mubazir sehingga dapat dijadikan atau dialihkan kepada kegiatan lain dalam lingkup kerjanya.
Rekomendasi dewan pada point 54 disebutkan, dalam melaksanakan program kegiatan pembangunan, hendaknya setiap SKPD terkait benar-benar membuat perencanaan yang matang dan menyeluruh serta selengkap lengkapnya, sehingga hasil dari kegiatan pembangunan tersebut yang sudah selesai, dapat langsung dimanfaatkan secara utuh oleh masyarakat.
Selain itu lanjut Arif, mengingat keterbatasan anggaran pendapatan pemerintah Kabupaten Kotabaru saat ini, maka hendaknya setiap program pembangunan yang akan dilaksanakan lebih prioritas mengacu pada RPJMD dan berorientasi pada visi dan misi kepala daerah.
"Kami akan siap mendukung setiap program pemerintah daerah yang berpihak kepada masyarakat sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku," bebernya.
Pada bagian lain politisi PPP ini menambahkan, keterbatasan sumber pendanaan yang didapatkan, dihadapkan pada tingginya kebutuhan infrastruktur yang harus diselesaikan.
Menurut hemat kami, kalau dari analisis kegiatan dari SKPD lainnya dianggap mubazir dan tidak terlalu urgen. Oleh sebab itu, dewan menginstruksikan agar melakukan pemangkasan dari awal kemudian dialokasikan kepada pekerjaan infrastruktur, sebelum rancangan APBD ini disahkan menjadi perda.
Selanjutnya bagaimana cara pemerintah daerah bekerjasama dengan pemprov atau pemerintah pusat agar kegiatan inprastruktur dengan dana besar tersebut dapat dibiayai oleh pemerintah provinsi atau pemerintah pusat sehingga anggaran dalam APBD Kotabaru ini dapat membiayai kegiatan lainnya menjadi lebih banyak.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019